Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi asuransi.Foto: IST

Ilustrasi asuransi.Foto: IST

Agustus, Pendapatan Premi Industri Asuransi Rp 176,3 Triliun

Minggu, 27 September 2020 | 22:01 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Pendapatan premi di industri asuransi hingga Agustus 2020 mencapai Rp 176,3 triliun atau lebih rendah 38,65% secara tahun berjalan (year to date/ytd), dibanding akhir tahun 2019 sebesar Rp 287,4 triliun. Penetrasi yang masih rendah dinilai menjadi potensi bagi industri asuransi untuk terus berkembang.

Pengawasan Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rianto memaparkan, premi pada asuransi umum dan reasuransi sampai Agustus 2020 mencapai Rp 66,7 triliun pada Agustus 2020. Nilai itu turun 34,67% (ytd) dibandingkan akhir 2019 sebesar Rp 102,1 triliun. Sedangkan untuk pendapatan premi asuransi jiwa hingga Agustus 2020 mencapai Rp 109,6 triliun, terkoreksi 40,85% (ytd) jika dibandingkan capaian pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 185,3 triliun.

Dia mengatakan, pelaku asuransi sampai Agustus 2020 mencapai 147 entitas. Dengan rincian terdapat 61 perusahaan asuransi jiwa, 79 perusahaan asuransi umum, dan 7 perusahaan reasuransi. Adapun penetrasi dari industri asuransi per Agustus 2020 masih di level 2,9%, sebesar 0,4% pada asuransi umum, mencapai 1,1% pada asuransi jiwa, dan asuransi sosial sebesar 1,31%, sedangkan asuransi wajib 0,07%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

"Situasi ekonomi indonesia saat ini berpengaruh terhadap premi industri asuransi. Kami melihat dengan masih rendahnya penetrasi asuransi ini, ada potensi pengembangan bisnis asuransi di Indonesia," kata Rianto pada suatu webinar, pekan ini.

Selain perlambatan kinerja premi, sambung dia, OJK juga mencatat perlambatan total aset industri asuransi sebesar 3,35% (ytd). Aset turun dari Rp 781,3 triliun di akhir 2019 menjadi sebesar Rp 755,1 triliun pada Agustus 2020.

"Ini disebabkan beberapa faktor utamanya, investasi yang memang cenderung turun, karena instrumen investasi di pasar modal sebagian besar turun," imbuh dia.

Adapun aset asuransi umum per Agustus 2020 mencapai Rp 170,6 triliun, tercatat naik sebesar 4,15% (ytd) dari akhir tahun 2019 sebesar Rp 163,8 triliun.

Meningkatkan aset juga dicatatkan perusahaan reasuransi sebesar 7,46% (ytd) menjadi Rp 28,8 triliun, dibanding aset di akhir 2019 senilai Rp 26,8 triliun. Untuk aset asuransi jiwa sampai Agustus 2020 mencapai Rp 555,7 triliun atau turun 5,92% (ytd), dibandingkan akhir tahun lalu sebesar Rp 590,7 triliun

Sementara itu, Rianto juga memaparkan, selama periode 2006 hingga 2019 OJK telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap 39 usaha perusahaan dan reasuransi. Terdapat 25 asuransi umum atau 64,10% yang izin usahanya dicabut dengan alasan kesehatan keuangan dan penggabungan usaha.

Kemudian, sebanyak 13 perusahaan asuransi jiwa atau 33,33% yang izin usahanya dicabut dengan alasan kesehatan dan penggabungan usaha.

Selanjutnya, terdapat 1 perusahaan reasuransi atau 2,56% yang izinnya dicabut dengan alasan kesehatan keuangan  dan penggabungan usaha.

"Berdasarkan data, diketahui bahwa sebagian besar pencabutan izin usaha karena kesehatan keuangan perusahaan. Kondisi ini menunjukkan good corporate governance (GCG) perusahaan adalah bagian yang harus menjadi perhatian utama perusahaan agar terus mampu tumbuh dan berkembang," ungkap Rianto.

Dia mengimbau, perusahaan asuransi senantiasa menjaga tata kelola dengan baik agar kondisi keuangan pun tetap sehat. Jika GCG tidak dijaga baik, tingkat solvabilitas (risk based capital/RBC) tidak memenuhi ketentuan, begitu juga terkait kecukupan modal inti, maka OJK akan segera melakukan pendekatan yang diperlukan.

"Setelah OJK melakukan berbagai pendekatan, agar dilakukan setor modal bagi perusahaan asuransi ini, ternyata tidak dilakukan. Akhirnya dilakukan pencabutan izin usaha asuransi. Saat ini, perusahaan asuransi yang dikategorikan punya masalah keuangan, diupayakan supaya jadi sehat, dengan masuk pada pengawasan khusus di IKNB," terang dia.

Rianto menambahkan, faktor-faktor tata kelola perusahaan yang baik diantaranya juga dengan menilai kecukupan struktur seperti direksi, dewan komisaris, komite-komite dan satuan kerja. Termasuk infrastruktur tata kelola yang mencakup kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta tugas atau fungsi pokok masing-masing struktur organisasi.

Dari sisi proses, kata dia, perusahaan mesti menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung kecukupan struktur dan infrastruktur. Kemudian, perusahaan perlu menilai kualitas hasil dari pelaksanaan faktor struktur dan proses yang telah dijalankan. Hasil yang baik akan sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan pada setiap perusahaan.

Dia mengatakan, OJK saat ini sendang mengembangkan pengawasan berbasis risiko (new risk based supervision/new RBS). Beberapa industri yang masuk konglomerasi keuangan, seperti industri asuransi, industri dana pensiun, dan industri pembiayaan agar pengawasan berbasis risiko bisa meminimalisir risiko pengawasan selama ini. Termasuk pembentukan departemen pengawasan khusus di OJK untuk bisa melakukan pengawasan lebih intensif dan teliti.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN