Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Eisha Maghfiruha Rachbini  (dok Universitas Paramadina)

Eisha Maghfiruha Rachbini (dok Universitas Paramadina)

BASMI INVESTASI ILEGAL

Anggota DK OJK Terpilih Harus Kebut Literasi Keuangan dan Digital

Senin, 11 April 2022 | 16:45 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) terpilih diharapkan mempercepat literasi keuangan dan literasi digital untuk menekan kerugian masyarakat terhadap investasi ilegal. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mesti lebih mawas diri ketika memilih instrumen investasi.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, masyarakat harus riset terlebih dahulu instrumen investasi yang dipilih dari aspek legal dan logis. Informasi melalui media online maupun media sosial berkembang pesat, sehingga riset kebenaran informasi menjadi sangat penting saat ini.

"Tapi memang peran pemerintah dan pemangku kepentingan lain, seperti OJK, untuk mengedukasi masalah ini sangat diperlukan, termasuk untuk meningkatkan literasi digital. Gap 38% literasi keuangan diharapkan tidak terlalu jauh dengan 76% inklusi keuangan," kata Eisha pada diskusi publik di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, regulasi yang dibuat OJK juga harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi. Layaknya dua mata pisau, inovasi melalui teknologi akan mempercepat akses masyarakat terhadap produk keuangan. Sebaliknya, keberadaan investasi ilegal yang tidak diketahui masyarakat akan semakin merugikan.

Eisha menuturkan, fenomena penipuan keuangan sudah berlangsung, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Tapi penanganan tidak semakin mudah bagi anggota DK OJK terpilih. Apalagi saat ini pembagian peran antara institusi untuk sama-sama menekan akses investasi ilegal menjadi menarik.

"Pembagian peran antara institusi dan institusi lain ini menjadi menarik. Semakin banyak kejahatan digital, masing-masing pemangku kebijakan ini harus duduk bersama untuk menjalankan regulasi yang sesuai," tegas dia.

Menurut Eisha Maghfiruha Rachbini, bekal untuk memerangi investasi ilegal sudah harus disiapkan sejak dini. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat, namun juga pola investasi jangka panjang. "Sayangnya, investasi yang ilegal juga ditelan mentah-mentah. Perlu literasi keuangan dan literasi digital yang baik," tandas dia.

Eisha menambahkan, literasi keuangan Indonesia yang baru mencakup 38% menjadi gambaran bahwa masyarakat Indonesia relatif mengetahui manfaat produk kuangan, tapi kurang sadar risiko yang mengiringinya. Celah ini yang kemudian dimanfaatkan pengembang investasi ilegal. “Model penanganan investasi ilegal mesti sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi,” ucap dia.

Perhatikan 3L

Di sisi lain, peneliti Inde, Izzudin Al Farras Adha mengatakan, instrumen keuangan di Indonesia banyak berkembang. Namun demikian, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti pemahaman penuh dari masyarakat. Alhasil, 3L (learn, legal, dan logis) menjadi sarana penting bagi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Legal, ini harus dipastikan apakah sudah terdaftar di OJK atau Bappebti. Logis, harus dipastikan bahwa tingkat imbal hasil bisa masuk akal dan setiap investasi pasti ada risikonya. Kedua hal itu perlu dikombinasikan dan dilakukan dengan riset (learn)," papar Farras.

Dia bilang, literasi keuangan Indonesia masih rendah, sementara literasi digital bertengger di peringkat 12 di antara negara-negara G20. Bukan pencapaian buruk, tapi indeks literasi keuangan dan literasi digital harus sama-sama ditingkatkan, melihat perkembangan teknologi terus berlanjut. Karena tidak menutup kemungkinan inovasi layanan keuangan kembali muncul dan cenderung merugikan masyarakat.

"Diperlukan literasi digital. Kominfo juga terus mengejot peningkatan akses internet. Jadi orang-orang tidak hanya sekedar akses internet, tapi akses untuk informasi yang cerdas. Itu semua bersama-sama dijalankan dan didorong. Sepertinya ini sudah darurat karena sudah banyak masyarakat tertipu," demikian kata Farras.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN