Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nasabah usai melakukan tarik tunai menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Serpong, Tangerang Selatan. Foto ilustrasi:  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Nasabah usai melakukan tarik tunai menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Serpong, Tangerang Selatan. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

BRI DAN MANDIRI AKTIFKAN SURVIVAL MODE

Antisipasi NPL, OJK Minta Bank Tambah Cadangan

Rabu, 16 Juni 2021 | 12:32 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk menambah cadangan secara bertahap, sebagai antisipasi kenaikan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Bank harus mulai memilah antara kredit bermasalah yang bisa pulih dan kredit yang tidak bisa diselamatkan sehingga perlu dihapusbukukan (write off).

Sementara itu, Bank Mandiri dan Bank BRI sudah menaikkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) karena potensi kenaikan NPL dan besarnya loan at risk (LAR). Kedua bank tersebut bahkan mengaktifkan mode bertahan (survival mode), karena kualitas kredit berpotensi menggerus profitabilitas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan bahwa OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstabilkan pasar keuangan maupun memberikan ruang bagi pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi.

Di antaranya adalah kebijakan restrukturisasi melalui POJK 11 dan POJK 48 tahun 2020 yang diperpanjang hingga Maret 2022.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST

Saat ini, kata Wimboh, outstanding restrukturisasi kredit per April 2021 telah melandai, yakni sebesar Rp 775,32 Triliun kepada 5,29 juta debitur, di mana 3,71 juta debitur merupakan debitur UMKM. OJK meminta agar perbankan mulai menambah pencadangan secara gradual.

“Perbankan tolong mulai mencadangkan, secara gradual. Kita tidak tahu apa yang terjadi sehingga apabila ada nasabah yang tidak bisa recover, kita sudah punya cadangan yang cukup. Sehingga perbankan dan lembaga keuangan agar secara gradual membuat cadangan lebih preemptive,” kata Wimboh pada seminar “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19” yang diprakarsasi BadanPemeriksa Keuangan, Selasa (15/6).

Wimboh menegaskan, OJK akan mempersiapkan program untuk menormalkan kembali, di mana program restrukturisasi kredit akan berakhir pada Maret 2022.

“Kita harus ada program menormalkan kembali. Sehingga memang suatu saat tidak tahu kapan mesti sudah  mulai dipilah mana nasabah yang bisa recovery untuk diberikan kredit dan nasabah yang tidak ada harapan,” terang Wimboh.

Wimboh melanjutkan, perbankan sebaiknya mulai mengenali nasabah yang memang sudah tidak bisa pulih dan bersiap untuk menghapusbukukan kredit macetnya. Dengan demikian, pencadangan akan membantu bank untuk tetap stabil di tengah kondisi pemulihan.

“Pemeriksaan pada nasabah-nasabah restrukturisasi juga diperlukan untuk mengenali nasabah yang bisa pulih dan juga tidak bisa diselamatkan kembali. Jangan sampai ada debitur yang memang tidak bisa bangkit tetap memanfaatkan insentif restrukturisasi POJK 48,” kata Wimboh

Menurut Wimboh, per April 2021, pertumbuhan kredit masih ditopang bank BUMN yang tumbuh sebesar 2,7% (yoy) dan BPD sebesar 6,53% (yoy). Sedangkan Bank Umum Swasta Domestik dan KCBA masih terkontraksi yang mengindikasikan belum pulihnya confidence mereka.

Perkembangan NPL perbankan umum
Perkembangan NPL perbankan umum

Dari sisi segmennya, Kredit UMKM menunjukkan pertumbuhan positif 0,47% (mtm) atau terkontraksi 0,84% (yoy) sedangkan korporasi masih belum tumbuh negatif 5,52% (yoy).

“Namun demikian, kami mencatat kredit komersial dan konsumsi sudah mulai tumbuh positif sebagai penopang pertumbuhan kredit,” kata Wimboh. Dari sisi jenis penggunaan, Kredit Konsumsi mencatatkan pertumbuhan positif yakni 0,31% (yoy) atau 0,48% (mtm).

Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit investasi masih mencatatkan pertumbuhan negatif. Sejauh ini, kontraksi kredit tersebut terjadi pada saat suku bunga kredit perbankan telah menunjukkan tren penurunan. Pada kondisi normal, tingkat suku bunga berpengaruh cukup signifikan mendorong permintaan kredit.

“Namun, pada kondisi pandemi, permintaan kredit menjadi inelastis, dan perubahan tingkat suku bunga kredit tidak berpengaruh besar terhadap permintaan kredit,” jelas Wimboh.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada acara yang sama menegaskan, bank sentral terus mendorong ekspansi kredit. Berbagai instrument yang dimiliki dan kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Hal itu antara lain diwujudkan lewat penurunan suku bunga acuan enam kali ke level 3,5%, mengguyur likuiditas lewat quantitative easing (QE) sehingga likuiditas bank berlimpah, serta transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Setelah memberikan insentif ke kredit properti dan otomotif, kata Perry, pemerintah, BI, dan OJK tengah menggodok insentif untuk sektor lain, seperti hotel, restoran, kafe, dan transportasi.

Survival Mode

Di acara terpisah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tengah mengaktifkan mode bertahan (survival mode) saat ini.

Sejalan dengan pandemi yang belum berakhir dan menimbulkan dampak pada kinerja keuangan perbankan, terutama kualitas kredit yang menggerus profitabilitas.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, saat ini provisi atau coverage terhadap loan at risk (LAR) apabila tidak memasukkan restrukturisasi kredit akibat Covid-19 mencapai 71%. Namun, LAR setelah memasukkan restrukturisasi menjadi 35%, tentu LAR menjadi tidak nyata karena ada pelonggaran dari POJK 48 tentang restrukturisasi kredit yang berlaku hingga Maret 2022.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Foto: IST
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Foto: IST

Darmawan menyebut, LAR secara keseluruhan mencapai 21% terhadap portofolio kredit. Dari komposisi LAR tersebut, portofolio yang termasuk berisiko tinggi untuk memburuk jadi kredit macet (non performing loan/NPL) sebesar 11,1% dari total kredit yang direstrukturisasi.

Untuk itu, perseroan terus meningkatkan pencadangan untuk LAR akibat Covid-19. “Yang kami butuhkan adalah dukungan. Sekarang kami dalam survival mode, apa yang diantisipasi mudah-mudahan kita bisa lewati ini,” ucap Darmawan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (15/6).

Dia mengungkapkan, perseroan memang masih membukukan laba. Dia berharap bank tidak bermasalah akibat relaksasi di POJK 48 yang membuat posisi kualitas kredit tidak riil.

“Apalagi beberapa nama yang memengaruhi LAR dan NPL nantinya, tapi tidak terjadi tahun ini, mungkin sekitar kuartal III atau kuartal IV 2022. Dengan POJK prudential banking, menurut kami bank dengan NPL di atas 5% itu sudah tidak sehat, di internal policy untuk bank dengan NPL di atas 4% kami akan freeze fasilitas money market,” tutur dia.

Menurut Darmawan, apabila bank tidak memupuk profit, dan margin bunga bersih (net interest margin/ NIM) tipis, maka kinerja akan turun. Permodalan tidak tumbuh, dengan kinerja seperti itu tidak bisa menghadapi tekanan pandemi Covid-19.

“Bertahan pun akan susah, sekarang kondisinya kita hati-hati, ini memang kalau lihat ada likuiditas yang ample, karena flight to quality, Bank BUKU IV tidak tawarkan bunga pun dana datang, kalau dilepas akan crowding out. Tapi kita tidak kuat terus-terusan bayar bunga simpanan, sementara bunga kredit kita relaksasi,” jelas Darmawan.

Perkembangan outstanding kredit perbankan umum
Perkembangan outstanding kredit perbankan umum

Saat ini masyarakat masih memilih bank-bank besar untuk menyimpan dananya. Hal ini menyebabkan likuiditas di bank besar, terutama di Himbara sangat melimpah. Namun, bank menjadi terbebani karena harus membayar bunga simpanan. Padahal, di sisi lain Himbara paling banyak melakukan restrukturisasi kredit, salah satu skemanya adalah bunga kredit tidak ditagih atau diturunkan.

Darmawan juga menegaskan, peningkatan NPL pascapandemi sudah pasti. Oleh karena itu, pihaknya mencicil pencadangan agar meminimalisasi kenaikan NPL jika POJK restrukturisasi dicabut pada Maret 2022.

“Potensi NPL di atas 5% itu di depan mata. Mungkin tidak tahun ini, tapi di tahun 2022,” tegas dia.

Tahun ini, Bank Mandiri secara konsolidasi memasang target kredit tumbuh sekitar 10-12%, setelah memperhitungkan masuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) ke dalam neraca Bank Mandiri. Sementara target NIM 4,8-5,1% dengan cost of credit 1,9-2,4%.

Perpanjang Restrukturisasi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso juga mengungkapkan saat ini perseroan berhati-hati dalam melihat kondisi ekonomi secara makro, baik global maupun domestik.

“Saya tekankan ini survival mode/crisis mode. Kita harus sangat hati-hati menetapkan sikap kita membaca situasi makro. Seperti tadi dibilang, kemungkinan terjadi tapering off itu mengerikan,” ungkap Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarso. Foto: IST
Direktur Utama BRI Sunarso. Foto: IST

Dari sisi kinerja keuangan, BRI masih mencatatkan pertumbuhan positif untuk penyaluran kredit, di tengah industri yang kontraksi.

Sementara itu, simpanan nasabah juga meningkat bahkan lebih tinggi dari kredit, juga diikuti oleh kenaikan NPL di BRI. Untuk itu, diharapkan OJK bisa mempertimbangkan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit. Sebab pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya, sedangkan masa berlaku POJK 48 hingga Maret 2022.

“Kalau Covid masih berlanjut, kita minta diperpanjang, karena kita tidak sanggup menanggung itu, kita minta dukungan,” tutur Sunarso.

Menurut dia, OJK tentunya akan melihat dengan bijak, apabila pandemi Covid-19 belum berakhir di Maret 2022, tentunya kebijakan restrukturisasi kredit akan diperpanjang untuk membantu debitur dan juga perbankan.

Dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit, perbankan mengalokasikan pencadangan lebih besar dari biasanya.

“Kinerja keuangan kita tersedot untuk pencadangan. BRI waktu kondisi normal labanya Rp 34 triliun, di 2020 jadi Rp 18,6 triliun, yang naik pencadangannya. Kalau cadangan normal, laba BRI saya jamin bisa di atas Rp 34 triliun, bisa Rp 38-40 triliun. Tapi kita tidak berani ambil laba seperti itu,” jelas Sunarso.

Menurut dia, apabila BRI tidak meningkatkan pencadangan saat pandemi, dengan laba yang besar tersebut juga akan habis untuk menyetor dividen, membayar pajak. Sehingga, ketika terjadi kondisi yang memburuk, maka bank bisa berdampak karena sistemik.

NPL dan kredit 4 bak BUMN
NPL dan kredit 4 bak BUMN

Di sisi lain, pihaknya juga menekankan bahwa pencadangan yang dilakukan perbankan karena pandemi Covid-19 tidak berarti menyembunyikan laba. Pasalnya, pencadangan yang besar tentu menggerus laba bank.

“Saya mohon support Bapak dan Ibu (Komisi XI), bahasa cadangan ini harus satu dan satu dudukan hukum. Pencadangan sebagai crisis mode (survival mode) jangan menyebut bank menyembunyikan laba, itu artinya kita kurang bayar pajak. Tapi disinkronkan cara pandang bahwa pencadangan ini dibutuhkan untuk keberlanjutan nasib kita, kalau situasi pulih kita nikmati dan boleh dipajaki,” urai Sunarso.

Hingga April 2021, BRI telah mengalokasikan pencadangan sebesar Rp 73,11 triliun, sedangkan NPL BRI senilai Rp 29 triliun, dengan coverage ratio 251,39%. Pencadangan Rp 73,11 triliun dikurang NPL Rp 29 triliun, maka sisa pencadangan sebesar Rp 44 triliun untuk meng-cover LAR.

“Jumlah loan at risk (LAR) BRI Rp 227 triliun yang dikategorikan berisiko. Maka kita punya cadangan Rp 44 triliun digunakan kalau terjadi pemburukan dari Rp 227 triliun, atau ekuivalen 19%. Maka, jangan sampai melewati 19% LAR yang jadi NPL,” papar dia.

Oleh karena itu, BRI menjaga agar kredit restrukturisasi yang turun ke NPL tidak lebih dari 19%. Apabila LAR yang turun ke NPL lebih dari 19% maka akan dibentuk cadangan lagi dari laba BRI.

“Angka keramat yang dijaga itu jangan sampai jatuh NPL lebih dari 19%. Tapi dari analisis kita, yang tidak bisa diselamatkan dari restrukturisasi itu 2,5%. Kalau naik, jangan sampai tembus 5%, walaupun cadangan kita kuat, kalau tidak terpakai cadangan tadi kita bisa ambil jadi laba di tahun berapa nanti,” sambung Sunarso.

Khusus restrukturisasi Covid-19, BRI telah mencadangkan Rp 21,48 triliun di April 2021 atau naik Rp 7,9 triliun dari akhir tahun 2020. BRI mencatat, sampai dengan April 2021, akumulasi kredit yang direstrukturisasi karena Covid-19 sebesar Rp 227 triliun, dengan sisa outstanding sebesar Rp 185,29 triliun. Kontribusi penurunan berasal dari pembayaran oleh nasabah sebesar Rp 38,1 triliun, sedangkan dihapusbuku hanya Rp 771 miliar.

Posisi outstanding kredit terkini berdasrkan jenis buku, dan kelompok bank
Posisi outstanding kredit terkini berdasrkan jenis buku, dan kelompok bank

Sementara itu, Darmawan mencatat nilai kredit Bank Mandiri yang disetujui restrukturisasi sebesar Rp 124,2 triliun, dengan sisa baki debet Rp 94,47 triliun per Maret 2021.

“Klasifikasi dari baki debet Rp 94,5 triliun, yang termasuk high risk 11%, medium risk 23%, dan low risk 66%,” imbuh Darmawan Bank Mandiri telah menetapkan sejumlah strategi terkait relaksasi kredit. Pertama, alokasi tambahan provisi lebih besar dari yang dipersyaratkan untuk mengantisipasi risiko di masa krisis atau pasca krisis. Strategi kedua adalah mekanisme deteksi dini bulanan untuk mengetahui kondisi update nasabah di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19.

“Ketiga, kita identifikasi debitur yang berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit melalui stress test dan sensitivity analysis. Keempat, monitoring debitur dalam proses PKPU atau kepailitan secara harian untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit,” terang Darmawan.

Terkait strategi menjaga kinerja tetap positif di tahun ini, Darmawan menyebutkan tiga cara, yakni integrasi bisnis wholesale dan ritel dengan mendorong pertumbuhan bisnis ritel dengan mengoptimalkan potensi value chain pada ekosistem nasabah wholesale. Kemudian, menumbuhkan potensi bisnis di wilayah serta sektor unggulan yang pulih lebih cepat, serta akselerasi digital dengan mengembangkan solusi digital, perbaikan proses, modernisasi channel serta peningkatan kapasitas core banking. (hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN