Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
ASKOLANI, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu

ASKOLANI, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu

APBN Siapkan Rp 3,1 T untuk Subsidi Peserta BPJS Kelas III

Triyan Pangastuti, Kamis, 14 Mei 2020 | 15:54 WIB

JAKARTA, investor.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 3,1 triliun untuk menyubsidi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III BPJS Kesehatan pada 2020.

“Pemerintah telah berkomitmen dan memasukkan ke dalam anggaran 2020 sebesar Rp 3,1 triliun,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (14/3).

Askolani menyatakan, dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan seharusnya PBPU dan BP kelas III dikenakan iuran Rp 42 ribu mulai 1 Juli 2020.

Di sisi lain, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBPU dan BP kelas III hanya perlu membayar Rp 25.500 sepanjang 2020 karena selisihnya yaitu Rp 16.500 akan ditanggung pemerintah.

Askolani menyatakan, subsidi tersebut diberikan karena pemerintah telah mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi saat ini yang sedang dalam masa pandemi Covid-19.

“Di regulasi untuk kelas III PBPU dan BP naik Rp 42 ribu, tapi itu hanya dalam Perpres 64/2020. Kalau kita lihat implementasinya sebenarnya itu tidak mengalami kenaikan karena untuk 2020 pemerintah memberikan bantuan pendanaan,” jelas dia.

Tak hanya itu, Askolani menuturkan dalam Perpres 64/2020 juga ditetapkan pemerintah pusat dan daerah akan memberikan subsidi untuk iuran tahun depan bagi peserta tersebut yaitu sebesar Rp 7 ribu sehingga peserta hanya membayar Rp 35 ribu.

“Kemudian, untuk 2021 Rp 25 ribu akan disesuaikan menjadi Rp 35 ribu dan gap-nya dari Rp 42 ribu akan ditanggung pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.

Askolani menekankan, kebijakan ini mengedepankan kebaikan bersama yaitu menjaga kesinambungan program JKN dalam jangka pendek dan panjang serta perbaikan pelayanan agar manajemen BPJS dan RS dapat lebih baik.

“Pemerintah berada di depan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu agar mendapat pelayanan kesehatan dari negara. Lalu manajemen pengelolaan pendanaan BPJS pada 2020 akan jauh lebih baik dibanding 2019,” kata dia.

Sementara itu, ia menuturkan keikutsertaan masyarakat pada program JKN akan dijalankan menjadi satu pintu melalui pemerintah pusat sehingga peserta PBI yang selama ini dibebankan ke APBD akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.

"Jadi, kalaupun pemda mengusulkan nanti akan dikoordinasikan oleh pusat untuk meyakinkan bahwa kewajiban dan pelayanan BPJS maupun RS betul-betul seimbang dan konsisten,” kata dia.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN