Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jiwasraya

Jiwasraya

Apresiasi Vonis dan Harapan Perbaikan untuk Jiwasraya

Rabu, 28 Oktober 2020 | 05:38 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id) ,Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Satu-persatu, masalah yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai terkuak, mendapat penanganan serius dan tindakan tegas. Sesuai rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini, pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya akan menerbitkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 22 triliun.

Pendanaan tersebut akan disalurkan kepada perusahaan baru yakni IFG Life selaku entitas usaha BUMN, yang juga anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang kini bernama Indonesia Financial Group (IFG).

Selanjutnya, dana PMN itu akan digunakan oleh IFG Life untuk menjadi modal demi menjalankan bisnisnya di sektor asuransi yang menyasar produk-produk asuransi kesehatan, jiwa, dan pengelolaan dana pensiun. Sedangkan pemegang polis Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi akan dipindahkan dari Jiwasraya ke IFG Life melalui proses bisnis.

Sementara itu, pada ranah hukum, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup. Keduanya terbukti melakukan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada Asuransi Jiwasraya, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16,807 triliun serta tindak pidana pencucian uang.

Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 6.078.500.000.000, dengan ketentuan jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.728.783.375 triliun. Jika Heru tidak membayar, maka asetnya akan disita hingga cukup membayar uang pengganti.

Berkaitan dengan perkara tersebut, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya periode 2008-2014 Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto juga dijatuhi vonis seumur hidup.

Mereka terbukti melakukan pengaturan investasi dengan membeli saham dan medium term note (MTN) yang dijadikan portofolio Asuransi Jiwasraya baik secara direct, dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD), reksa dana penyertaan terbata (RDPT) maupun reksa dana konvensional.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengapresiasi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis Benny Tjokrosaputro penjara seumur hidup. "Saya mengapresiasi putusan tersebut, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta terungkap dipersidangan," kata Sudding di Jakarta, Selasa (27/10/2020) seperti dilansir Antara.

Sarifuddin mengatakan, kalau melihat persoalan dalam kasus Jiwasraya adalah kejahatan white collar crime dilakukan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan jaringan sehingga merugikan negara dan para nasabah. Karena itu, menurut dia sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi hukuman maksimal.

Dia berharap kasus tersebut tidak berhenti pada para terdakwa, namun dikembangkan ke pihak lain yang ikut dan turut serta dalam kejahatan tersebut untuk juga dimintai pertanggungjawaban hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga menilai putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis Benny Tjokrosaputro divonis penjara seumur hidup sudah mewakili harapan masyarakat. Dia mengapresiasi ketegasan hakim dalam memberikan putusan terhadap Benny Tjokro dalam kasus investasi pada Asuransi Jiwasraya. "Hakim sudah mengetuk palu dengan putusan tersebut, maka penegak hukum sudah mewakili harapan masyarakat," kata Sahroni.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi juga berharap tata kelola di pasar modal ke depan semakin terjaga dengan terkuaknya kasus Jiwasraya.

"Rasanya mungkin tidak ada comment dari kami, kurang etis mengomentari hal ini (menanggapi vonis Benny Tjokrosaputro). Namun kami berharap ke depannya transaksi wajar, teratur, dan efisien, dapat kita jalankan, itu harapan dari kita semua. Dan market governance-nya semakin terjaga. Itu mungkin harapan kami dari regulator," ujar Inarno.

 

Berbenah

Di internal perusahaan, manajemen baru Jiwasraya terus melakukan perbaikan. Corporate Secretary Asuransi Jiwasraya Kompyang Wibisana menyatakan pihaknya fokus pada upaya perbaikan internal.

“Kami tidak bisa ikut campur putusan hakim atau yang terkait hukum. Kami kan tidak boleh intervensi hak itu. Jadi bukan kewenangan kami. Hukum urusan hukum, kalau kami fokus perbaikan internal dan kemajuan penyelamatan polis nasabah,” jelas dia kepada Investor Daily, Selasa (27/10/2020).

Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso sebelumnya juga menjelaskan, manajeman baru Asuransi Jiwasraya melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko perusahaan. Transformasi difokuskan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, hingga asas keadilan (fairness).

"Kami sadar bahwa di tengah aksi korporasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah dan Tim Gabungan, manajemen baru juga harus melakukan pembenahan dari sisi fundamental. Semoga transformasi di sisi internal ini dapat dipahami sebagai upaya dan itikad baik manajemen baru dalam menjalankan program penyelamatan polis Jiwasraya,” ujar Mahelan.

Transformasi juga ditujukan demi mendukung program penyelamatan polis Jiwasraya yang disosialisasikan dalam waktu dekat. Mahelan menambahkan, manajemen baru Jiwasraya juga telah menerapkan penggunaan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) pada saat menjalankan bisnis Jiwasraya.

Penerapan prinsip GCG ini direalisasikan dengan menerapkan sistem kerja anti gratifikasi, pengendalian informasi, pelaporan pelanggaran, penerapan pedoman etika dan perilaku, hingga pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Hal ini dikarenakan program restrukturisasi juga harus dibarengi dengan restrukturisasi organisasi dan perbaikan proses bisnis terutama di bisnis utama hingga penempatan investasi," terang dia.

Sebagai penerapan transformasi perusahaan, lanjut dia, saat ini Jiwasraya juga memiliki standardisasi terhadap penempatan portofolio investasi dan penerapan manajemen risiko pada investasi.

Sejak November 2018, manajemen baru Jiwasraya telah melakukan perbaikan proses bisnis dalam rangka memaksimalkan potensi-potensi perusahaan yang masih dapat dioptimalkan, sebelum pemerintah melaksanakan program penyelamatan polis atau restrukturisasi Jiwasraya.

Direktur Pemasaran Ritel Jiwasraya Fabiola Sondakh juga menjelaskan, manajemen baru Asuransi Jiwasraya juga melaksanakan pengkinian data atau melengkapi data terbaru dari seluruh pemegang polis, seiring dengan program penyelamatan polis atau restrukturisasi yang ditargetkan dapat disosialisasikan dalam waktu dekat.

Seluruh pemegang polis diharapkan bisa berpartisipasi dalam pengkinian data untuk memvalidasi sekaligus melengkapi data-data terbaru apabila terdapat perubahan dari para pemegang polis.

“Sejak Agustus 2020 manajemen sudah melakukan sosialisasi intensif dan menyiapkan berbagai infrastruktur layanan terkait upaya pengkinian data. Data terbaru adalah pijakan kegiatan korespondensi dengan pemegang polis menjelang program restrukturisasi,” kata dia.

Asuransi Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, genap berusia 161 tahun pada 31 Desember mendatang. Jiwasraya adalah satu-satunya asuransi jiwa badan usaha milik negara (BUMN), dan 100% saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan data awal Oktober ini, Jiwasraya memiliki 2,63 juta pemegang polis dengan 90% polis berupa manfaat pensiun. Mayoritas nasabah pun adalah masyarakat menengah ke bawah.

 

Hormati Putusan Hakim

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, pihaknya enggan berkomentar mengenai putusan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus Jiwasraya. Meski demikian, AAJI menghormati putusan hakim.

“Kalau masalah adil kan relatif. Intinya apa yang sudah diputuskan hakim itu wajib hukumnya untuk semua orang menghormatinya. Karena negara kita itu negara hukum. Namun, memang jika berharap apa yang diputuskan itu sudah memenuhi rasa keadilan dari setiap pihak. Tentunya ini kalau tidak salah, istilah hukumnya belum inkracht karena masih ada banding dan sebagainya. Proses hukumnya kan seperti itu, mari kita ikuti bersama-sama,” jelas dia.

Togar juga menjelaskan, berkaitan dengan nasib nasabah Jiwasraya, pemerintah sudah membuat IFG Life sebagai pengganti Jiwasraya untuk menangani polis para nasabah. Dia menilai nasib nasabah Jiwasraya sudah jelas karena sudah ada IFG Life. Namun, berbeda dengan nasib nasabah PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Skandal Jiwasraya ikut menyeret WanaArtha Life, sehingga aset nasabah senilai Rp 4 triliun WanaArtha Life kini disita Kejaksaan Agung (Kejagung). Akibatnya, lebih dari 26 ribu pemegang polis WanaArtha terkatung-katung. Pihak manajemen WanaArtha Life pun sudah menjelaskan, pemblokiran dan penyitaan sub rekening efek (SRE) oleh Kejagung berisikan dana para pemegang polis WanaArtha, bukan dana milik Benny Tjokrosaputro.

“Kalau IFG Life itu kan sudah jelas walaupun tidak tahu seberapa lama penanganannya, setidaknya lebih jelas. Nasib nasabah WanaArtha Life ini juga perlu diperjelas. Negara ini kan punya sistem yang perlu dijalankan. Nah, sistem negara ini yang dipercaya bisa menyelesaikan permasalahan itu,” kata Togar.

Program penyelamatan polis tersebut juga telah mendapat tanggapan dari nasabah Jiwasraya yang sudah menunggu selama dua tahun untuk mendapat kepastian agar dana bisa kembali. Penantian pada tahun ini semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Mereka menanti skema cicilan tunggakan klaim polis yang detail dan logis. Nasabah menyayangkan masalah yang terjadi Jiwasraya. Meski demikian, mereka percaya para pemangku kepentingan bertindak adil dan segera menyelesaikan kewajiban terhadap para nasabah.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN