Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
HSM Widodo, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI  Sumber: BSTV

HSM Widodo, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI Sumber: BSTV

EKSPOR BATU BARA DILARANG,

Asuransi Marine Hull Terdampak Positif, Asuransi Marine Cargo Minim Dampak

Selasa, 4 Januari 2022 | 07:22 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Larangan ekspor batu bara 1-31 Januari 2022 disebut berdampak minim kepada industri asuransi umum. Lini asuransi marine hull bahkan diproyeksi mendapat dampak positif, sedangkan hanya sedikit dampak negatif bagi lini asuransi marine cargo.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) HSM Widodo menyampaikan, kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor sepanjang Januari 2022 seharusnya memberi dampak positif ke lini asuransi marine hull. Sebab, hal itu memungkinkan peningkatan permintaan pengiriman dari kapal-kapal dalam negeri, termasuk asuransi marine hull yang biasanya dibayar secara tahunan.

"Asas cabotage mengharuskan pelayaran domestik pakai kapal Indonesia, jadi harus pakai asuransi dari Indonesia. Kalau pakai kapal asing itu kan asuransinya banyak di luar negeri. Kalau ini (permintaan dari kapal domestik) nanti meningkat sendiri, maka marine hull ikut meningkat harusnya," kata Widodo kepada Investor Daily, Senin (3/1/2022).

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI
Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia/Ketua AAUI

Dari sisi klaim, kata dia, dengan kondisi laut domestik yang cenderung lebih tenang maka seharusnya klaim asuransi bakal lebih stabil. Sebaliknya, perjalanan kapal untuk ekspor batu bara ke Tiongkok atau India disebut memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.

"Impact tidak banyak bagi klaim atau bagi asuransi, lagipula ini hanya satu bulan," imbuh Widodo.

Berdasarkan data AAUI terhadap 71 perusahaan asuransi umum, premi dari lini asuransi marine hull pun tumbuh 9,5% (yoy), dari Rp 1,50 triliun di kuartal III-2020 menjadi Rp 1,64 triliun di kuartal III-2021. Lini tersebut berkontribusi 2,98% dari total premi asuransi umum.

Dari sisi klaim, lini asuransi marine hull tercatat sebesar Rp 670 miliar di kuartal III-2021. Nilai itu susut 36,8% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya mencapai Rp 1,05 triliun. Adapun rasio klaim dari asuransi marine hull adalah sebesar 40,72%.

Selain itu, Widodo mengatakan, kapal-kapal yang mengangkut batu bara dari tambang ke pembangkit listrik dalam negeri masih terus beroperasi. Sehingga pembelian asuransi marine cargo pun masih terus berjalan. "Jadi sebenarnya larangan ekspor baru bara oleh pemerintah itu minim dampak ke lini asuransi marine cargo atau industri asuransi umum," kata dia.

Dia menerangkan, ekspor batu bara Indonesia banyak ditujukan ke Tiongkok dan India yang memakan waktu pengiriman beberapa minggu. Tapi pertanggungan asuransi marine cargo diberikan atas sekali perjalanan, meskipun waktu yang ditempuh juga memengaruhi nilai premi yang ditawarkan.

"Kalau pengiriman domestik, maka waktu pengiriman kan lebih pendek, premi asuransi akan sedikit lebih murah. Mungkin penurunannya akan sedikit. Tapi dari penurunan sedikit itu juga, kita bisa pastikan, kapal yang digunakan itu dari dalam negeri dan menggunakan asuransi dari dalam negeri juga," jelas Widodo.

Data AAUI, premi lini asuransi marine cargo tercatat mencapai Rp 2,71 triliun. Nilai itu tumbuh 9,0% year on year (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp 2,49 triliun. Premi dari lini asuransi marine cargo itu mengambil pangsa 4,92% dari total premi asuransi umum mencapai Rp 55,07 triliun. Sedangkan klaim asuransi marine cargo naik 56,2% (yoy) menjadi Rp 1,13 triliun, dengan rasio klaim di level 41,67% per kuartal III-2021.

Dia menuturkan, pihaknya mendukung berbagai bentuk kebijakan pemerintah, termasuk atas larangan ekspor batu bara sepanjang Januari 2021. Kebijakan itu dinilai imbas dari domestic market obligation (DMO) batu bara yang tidak terpenuhi di tahun lalu.

"Jadi menurut saya kepentingan bangsa lebih besar daripada memenuhi kebutuhan di luar negeri, ini positif untuk Indonesia," tandas Widodo.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melarang ekspor baru bara yang berlangsung mulai 1-31 Januari 2021. Larangan itu berlaku untuk pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Larangan itu diterbitkan karena PT PLN (Persero) defisit batu bara lantaran sejumlah pengusaha tidak mematuhi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Larangan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu bara dari 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN