Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penandatanganan perjanjian kredit dan pembiayaan sindikasi kredit dan pembiayaan ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp 4 triliun di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 12 Desember 2021. Foto: Istimewa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan penandatanganan perjanjian kredit dan pembiayaan sindikasi kredit dan pembiayaan ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp 4 triliun di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 12 Desember 2021. Foto: Istimewa

Bank DKI Pimpin Sindikasi Kredit dan Pembiayaan Rp 4 Triliun ke PNM  

Kamis, 2 Desember 2021 | 22:37 WIB
Yustinus Paat

JAKARTA, investor.id  - Bank DKI memimpin sindikasi kredit dan pembiayaan yang diberikan kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) senilai Rp 4 triliun. Sasaran dalam kredit dan pembiayaan ini adalah pelaku usaha ultra mikro. Dalam sindikasi tersebut, Bank DKI ditunjuk sebagai Mandated Lead Arranger sekaligus sebagai agen fasilitas, agen jaminan dan agen escrow.

Penandatanganan perjanjian kredit dan pembiayaan sindikasi tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy bersama dengan Direktur Keuangan Bank DKI, Romy Wijayanto, Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi, Direktur Kelembagaan dan Perencanaan PT PNM Sunar Basuki bersama dengan Direktur Bisnis PT PNM Kindaris dan perwakilan kreditur peserta sindikasi.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMN DKI Jakarta, Riyadi dan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Abas di  Balai Kota Jakarta, Kamis (2/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy menjelaskan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan kepada PT PNM akan diteruskan kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil yang tergabung dalam program PNM Mekaar dan ULaMM.

"Skema penyaluran kredit sindikasi tersebut terdiri dari maksimal  Rp 2,2 triliun untuk kredit konvensional dan Rp 1,8 triliun untuk pembiayaan syariah," ungkap Fidri.

Untuk kredit konvensional, kata Fidri, porsi terbesar disalurkan oleh Bank Papua sebesar Rp 500 miliar, Bank Jatim sebesar Rp 400 miliar dan Bank Sumsel Babel sebesar Rp 250 miliar. Lalu, Bank Sumut dan Bank Kalbar menyalurkan kredit sebesar masing-masing Rp200 miliar.

"Kemudian Bank Jateng, Bank Kaltimtara, Bank SulSelBar dan Bank Bali masing-masing sebesar Rp 100 miliar, dilanjutkan dengan Bank Sulteng, Bank Kalteng, Bank Bengkulu dan Bank Maluku Malut masing-masing sebesar Rp 50 miliar. Porsi kredit tersebut dapat ditambah oleh kreditur sampai dengan jumlah fasilitas sindikasi konvensional," tutur Fidri.

Dari sisi pembiayaan syariah, tutur Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan Rp 500 miliar, Bank Jatim sebesar Rp 325 miliar, Bank Sumut sebesar Rp 305 miliar, Bank Aceh Syariah sebesar Rp 200 miliar, Bank Kalsel sebesar Rp 150 miliar, Bank Kaltimtara sebesar Rp 85 miliar, Bank Sumsel Babel sebesar Rp 75 miliar, dilanjutkan dengan Bank DIY, Bank Riau dan Bank Muamalat sebesar Rp 50 miliar serta Bank Sulselbar sebesar Rp 10 miliar.

"Sindikasi kredit dan pembiayaan ini nantinya akan diteruskan kepada peserta program Mekaar, yakni layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dan UlaMM, yang merupakan layanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil dengan pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha, yang jumlahnya telah mencapai 10,8 juta pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil seluruh Indonesia dengan realisasi penyaluran per 30 November mencapai Rp 100,86 triliun," terang dia.

Fidri berharap, dengan adanya pembiayaan tersebut, bisa membantu para pelaku UMKM binaan PNM untuk mengembangkan usaha. Selain itu, tutur dia, diharapkan pembiayaan tersebut mampu membantu menggerakkan ekonomi nasional bagi perempuan prasejahtera dan para pelaku UMKM.

"Melalui penandatanganan perjanjian kredit sindikasi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus pertumbuhan perekonomian di tanah air di masa pandemi ini. Sindikasi ini juga selaras dengan harapan Pemprov DKI Jakarta agar Bank DKI dapat menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi rakyat di DKI Jakarta dengan melayani lebih dari 100.000 UMK di DKI Jakarta dan lewat agen Bank (JakOne Abank) menuju UMKM Digital ke depannya," pungkas Fidri.

Saat ini Bank DKI terus melakukan akselerasi penyaluran kredit mikro, yang tumbuh sebesar 30,6% secara YOY dengan portofolio Rp 1,16 triliun pada September 2020 menjadi Rp 1,51 triliun di September 2021, dengan jumlah nasabah lebih dari 8 ribu pelaku UMK.

Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan apresiasinya atas sindikasi kredit dan pembiayaan tersebut. Langkah tersebut, kata Anies merupakan bentuk implementasi dalam menghadirkan keadilan sosial dalam mekanisme pasar, di mana sindikasi ini memberikan akses kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil.

"Sindikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kelas dari para pelaku usaha, membesarkan yang kecil dengan tidak mengecilkan yang besar. Sindikasi kredit dan pembiayaan ini juga akan berkolaborasi dengan program pemerintah seperti JakPreneur dalam mengembangkan potensi usaha di Jakarta," pungkas Anies.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN