Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Herwidayatmo, Direktur Utama PT Bank Panin Tbk. Foto: IST

Herwidayatmo, Direktur Utama PT Bank Panin Tbk. Foto: IST

Bank Panin akan Kooperatif terhadap Proses KPK terkait Suap Pajak

Sabtu, 6 Maret 2021 | 13:47 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Direktur Utama PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin), Herwidayatmo mengungkapkan, pihaknya menghormati proses hukum  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan.

Herwidayatmo juga menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendahului proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Jika benar kasus tersebut terkait dengan pajak perusahaan kami, maka kami menegaskan akan tunduk dan patuh selama temuan pajak tersebut sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku," ujar Herwidayatmo kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Menurut Herwidayatmo, setiap pemeriksaan pajak, emiten yang  melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sandi saham PNBN  itu selalu memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku. "Bahwa selama proses pemeriksaan pajak tahun 2016, kami ikuti seluruh mekanisme dan prosedur yang benar. Kami selama ini adalah wajib pajak (WP) yang taat dan mengikuti seluruh aturan perpajakan," tandas dia.

Bankir kawakan itu juga menjelaskan, dalam pemeriksaan pajak, Bank Panin didampingi lembaga terpercaya dan memiliki kemampuan di bidang perpajakan. "Bahwa selama proses pemeriksaan dan upaya hukum perpajakan tahun 2016, kami juga didampingi oleh lembaga yang berkompeten dan kredibel," tutur dia.

Perihal Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK bahwa  dua oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima hadiah atau janji dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan, salah satunya kuasa WP Bank Panin, Herwidayatmo menepisnya.

"Bahwa tidak benar jika ada pihak-pihak yang mengaku menerima hadiah atau janji dari kami, terkait urusan pajak tahun 2016. Kami sebagai perusahaan terbuka memiliki tanggung jawab kepada seluruh stakeholder untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip good corporate governance (GCG)," kata dia.

KPK, seperti diberitakan Jumat  (5/3/2021), telah mengeluarkan Sprindik mengenai dugaan kasus suap pajak yang ditengarai melibatkan oknum pegawai DJP Kemenkeu. Sprindik bernomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri itu menyebutkan, KPK telah menetapkan dua tersangka, masing-masing berinisial APA dan DR yang merupakan oknum pejabat DJP Kemenkeu.

Berdasarkan Sprindik tersebut, KPK menduga APA dan DR menerima suap dari konsultan dan kuasa wajib pajak (WP) berinisial RAR, AIM, AS, dan VL.  RAR dan AIM adalah konsultan pajak atas pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT GMP untuk tahun pajak 2016.

Adapun AS, menurut KPK, adalah  konsultan pajak yang terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Sedangkan  VL merupakan  kuasa wajib pajak  sehubungan dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan terbuka berinisial PT BPI untuk tahun pajak 2016.

Libatkan Oknum Pajak

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan suap penurunan nilai pajak  tertanggal 10 Februari 2021 yang beredar di kalangan wartawan Jumat (5/3/2021), PT BPI yang disebutkan KPK diduga  adalah PT Bank Pan Indonesia  Tbk (Bank Panin), bank nasional papan atas milik Mu’min Ali Gunawan. Sedangkan  VL ditengarai sebagai  Veronika Lindawati,  kuasa pajak Bank Panin.

Dalam SPDP yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri itu disebutkan, KPK sejak 4 Februari 2021 mulai melakukan penyidikan. Dalam Sprindik terungkap, kedua oknum pejabat DJP diduga menerima hadiah atau janji dari beberapa pihak, termasuk VL, selaku kuasa PT BPI.

KPK akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap para tersangka.

"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, pihaknya telah membebastugaskan oknum pejabat pajak yang diduga tersangkut kasus suap pajak. Menkeu belum menyebut secara rinci nama oknum pejabat pajak tersebut.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membenarkan bahwa institusi itu telah mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan KPK. Dua di antaranya adalah aparatur sipil negara (ASN) dari DJP Kemenkeu berinisial APA dan DR. Adapun empat orang lainnya yaitu VL, RAR, AIM, dan AS. Mereka dicegah karena dugaan korupsi.

“Pencegahan ini berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari 2021 sampai 5 Agustus 2021,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Puluhan Miliar Rupiah

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak. Namun, ia belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut, termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Betul, kami sedang penyidikan,  tersangkanya nanti diumumkan. Dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," tutur Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alex mengungkapkan, lazimnya modus korupsi di sektor perpajakan, kasus yang saat ini ditangani KPK juga bermoduskan dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Nilai suap dalam kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," ujar Alex.

Dalam mengusut kasus ini, menurut Alexander Marwata, tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Meski tak menyebut lokasi yang digeledah, Alex menekankan, dalam pengusutan kasus ini, KPK berkoordinasi dengan Kemenkeu dan DJP.

KPK, kata dia, menangani kasus korupsinya, sedangkan Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh praktik ilegal tersebut.

 

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN