Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

Konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan BI di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (21/11).

PERTUMBUHAN KREDIT 2020 LEBIH BAIK

Bankir dan Pengusaha Tuntut Gebrakan Kebijakan Sektor Riil

Senin, 25 November 2019 | 16:27 WIB
Leonard Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com) ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Para bankir dan pengusaha mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan, merelaksasi moneter, dan melonggarkan kebijakan makroprudensial. Langkah ini diharapkan mampu menambah likuiditas perbankan dan memperbaiki pertumbuhan kredit pada 2020. Namun, mereka menuntut adanya gebrakan di sektor riil dan fiskal untuk menggerakkan bisnis dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

Sejauh ini, kebijakan moneter dan perbankan sudah cukup kondusif, baik dari sisi likuiditas yang cukup, suku bunga acuan yang rendah, regulasi yang diperlonggar, maupun syarat memperoleh kredit (lending standard) yang lebih kendur. Namun sisi supply yang kondusif itu harus diimbangi dengan perbaikan permintaan (demand) kredit.

Dalam praktik di lapangan, pengusaha belum melihat perubahan signifikan dalam perbaikan iklim investasi, reformasi regulasi belum memberikan hasil konkret, dan suku bunga pinjaman masih tinggi. Diperburuk oleh ketidakpastian global, semua faktor tersebut membuat mood investor belum berubah signifikan sehingga momentum emas investasi pun terlewatkan.

Outstanding Kredit Bank Umum
Outstanding Kredit Bank Umum

Demikian pandangan bankir dan pengusaha yang diwawancara Investor Daily menyikapi kebijakan BI menahan suku bunga acuan di level 5% serta merelaksasi aturan giro wajib minimum (GWM).

Pada rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pekan lalu, suku bunga acuan (BI 7 day reverse repo rate/BI-7DRRR) dipertahankan di level 5%. Pada saat bersamaan, BI juga menurunkan GWM rupiah untuk bank umum konvensional dan bank syariah sebesar 50 bps, menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM rata-rata masing-masing tetap 3,0%.

Kebijakan yang berlaku efektif mulai 2 Januari 2020 itu bertujuan untuk memompa ketersediaan likuiditas perbankan guna mendongkrak pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penurunan GWM akan menambah likuiditas di pasar sebesar Rp 26 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso

Lesunya kredit terungkap dari pernyataan Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, yang pekan lalu kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekspansi kredit 2019 menjadi 8-10% secara tahunan (year on year/yoy). Proyeksi ini turun 100 basis poin (bps) dari perkiraan sebelumnya sebesar 9-11% (yoy).

Revisi dilakukan karena OJK melihat pertumbuhan kredit cenderung melambat, mengingat permintaan yang terbatas, bukan karena bank kekurangan likuiditas. Per akhir September 2019, kredit tumbuh 7,89% (yoy). Tapi yang membersitkan harapan, kata Wimboh, kredit investasi (KI) tumbuh sebesar 12,8% (yoy).

Pertumbuhan KI diyakini dapat menjadi titik balik bagi segmen kredit lain. Juga dapat menjadi trigger bagi peningkatan kredit modal kerja (KMK) dan kredit konsumsi, yang per September masing-masing hanya tumbuh 5,9% dan 6,8% (yoy).

Data OJK juga menunjukkan bahwa bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV dan II mencatatkan pertumbuhan kredit cukup tinggi, masing-masing 9,5% dan 9,7% (yoy). Adapun BUKU III dan I masing-masing hanya naik 4,8% (yoy).

Wimboh juga menyebut adanya kenaikan kredit bermasalah (NPL) perbankan per September menjadi 2,66%. Menurut dia, kenaikan NPL tersebut terjadi merata pada semua sektor bisnis.

Tak hanya OJK, BI pun merevisi turun target kredit tahun ini menjadi 8% (yoy), dari proyeksi sebelumnya sebesar 10-12%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, penurunan target kredit murni disebabkan oleh permintaan kredit sektor riil yang belum menguat. Sedangkan dari sisi perbankan justru kondusif, baik dari sisi likuiditas yang cukup, suku bunga yang rendah, regulasi yang diperlonggar, dan syarat memperoleh kredit (lending standard) yang lebih kendur.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo

Atas dasar itu, Perry optimistis ekonomi 2020 akan membaik dan memberikan confidence bagi korporasi. “Itulah sebabnya, kami menyerukan kepada bank dan korporasi untuk semakin confident, meningkatkan produksi dan investasi supaya ekonomi kita naik dan kredit tumbuh lebih baik,” ungkap Perry.

Survei BI terbaru menunjukkan, sekitar 80% kebutuhan pendanaan investasi dan produksi korporasi di Indonesia masih dipenuhi dari modal sendiri atau laba ditahan. Mereka belum memanfaatkan kredit karena ketidakyakinan terhadap prospek perekonomian ke depan. Meski demikian, untuk tahun depan, sebanyak 47% korporasi sudah merencanakan investasi dan ekpsansi, sisanya 53% belum berniat investasi karena melakukan konsolidasi keuangan.

2020 Lebih Baik

Jahja Setiaatmadja. Foto: DEFRIZAL
Jahja Setiaatmadja. Foto: DEFRIZAL

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengapresiasi langkah BI memperlonggar moneter dengan merelaksasi GWM. Hal ini akan memperkuat pelonggaran loan to value (LTV) untuk kredit properti dan kendaraan bermotor sebelumnya.

Namun, kata dia, yang harus didorong adalah dari sisi permintaan (demand). Di sinilah pentingnya terobosan kebijakan di sektor riil.

"Kami kan tergantung demand, likuiditas di BCA tidak ada masalah ya, jadi siap saja untuk ekspansi kredit. Tapi kalau tidak ada yang minta kredit mau bagaimana? RBB (rencana bisnis bank) tahun depan masih kami susun. Kalau tahun ini pertumbuhan kredit berat, mungkin di bawah 9%," papar Jahja ketika dihubungi Investor Daily, akhir pekan lalu.

Menurut Jahja, kebijakan pelonggaran GWM 50 bps yang dilakukan BI, bagi BCA sendiri akan menambah likuiditas sekitar Rp 3 triliun.

Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Mahelan Prabantarikso juga menyambut positif pelonggaran GWM, apalagi likuiditas BTN juga masih ketat dengan loan to deposit ratio (LDR) di atas 100%. Namun dia belum menyebut perkiraan target pertumbuhan kredit tahun depan, karena masih dalam tahap usulan.

Mahelan Prabantarikso, Direktur Strategy, Compliance, and Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
Mahelan Prabantarikso, Direktur Strategy, Compliance, and Risk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Mahelan mengaku tahun ini perseroan masih fokus pada perbaikan kualitas kreditnya."Bank BTN tahun ini fokus pada perbaikan kualitas kredit dan fokus juga pada low cost fund. Untuk tahun depan pertumbuhan kredit kami kurang lebih sama dengan tahun ini," ungkap Mahelan.

Sepanjang tahun 2019 ini, kredit BTN diprediksi tumbuh 15-16%, lebih rendah dari target awal 17% (yoy). Revisi turun terjadi karena permintaan kredit belum menguat pada semester kedua.

Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Herry Sidharta mengungkapkan, pelonggaran GWM dapat mendukung percepatan penyaluran kredit maupun aset produktif lainnya. Bagi BNI, dampak tambahan likuiditas dari pelonggaran GWM mencapai Rp 2-2,5 triliun.

Karena itu, dia yakin pertumbuhan kredit tahun depan akan lebih baik, meskipun secara umum likuiditas masih ketat.

Adapun Direktur Bisnis SME & Komersial BNI Syariah Dhias Widhiyati mengakui, pelonggaran GWM juga akan berdampak positif bagi bank umum syariah. PT Bank BNI Syariah mendapat tambahan likuiditas sekitar Rp 180 miliar dari penurunan GWM sebesar 50 bps.

"Tambahan dana ini akan semakin memperkuat likuiditas bank syariah, termasuk BNI Syariah dalam ekspansi, baik pembiayaan maupun instrumen pasar modal. Proyeksi pembiayaan tahun depan meningkat 14-16% (yoy) dari 2019," kata Dhias.

Direktur Utama PT Bank Mayapada International Hariyono Tjahjarijadi. Foto: youtube
Direktur Utama PT Bank Mayapada International Hariyono Tjahjarijadi. Foto: youtube

Sekali tiga uang, Direktur Utama PT Bank Mayapada International Tbk Hariyono Tjahjarijadi menyambut positif pelonggaran GWM. “Tambahan likuiditas Rp 26 triliun untuk seluruh industri perbankan itu kecil, namun semangat untuk membuat industri perbankan makin efisien patut dihargai sekali," tegas Hariyono.

Menurut Hariyono, yang lebih penting adalah menggenjot sisi permintaan kredit yang saat ini lemah. "Bank kan tidak bisa memaksa nasabah ambil kredit, tapi harus berdasarkan kebutuhan korporasi," tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengungkapkan, tambahan likuiditas Rp 26 triliun terlalu kecil, dan akan dikuasai oleh kelompok bank jumbo. Bagi dia, tantangan utama adalah bagaimana mendorong sisi permintaan kredit. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor riil harus menjadi perhatian serius.

Dalam pandangan Andry, setelah tahun ini kredit melambat, tahun depan pertumbuhan kredit akan lebih baik, terutama didorong oleh proyek-proyek pemerintah di sektor konstruksi dan infrastruktur, dan di samping kategori fast moving consumer goods (FMCG) yang prospeknya juga sangat bagus.

Gebrakan Sektor Riil

Raden Pardede.
Raden Pardede.


Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik, Raden Pardede mengatakan, langkah BI menahan suku bunga acuan pada level 5% sudah tepat dan dapat dimengerti, karena bank sentral AS (The Fed) juga belum menurunkan suka bunganya. BI tidak bisa melakukan tindakan yang lebih agresif dibandingkan The Fed, karena bisa memicu capital outflow.

“Jadi, dalam situasi seperti ini, BI lebih mementingkan stabilitas neraca transaksi berjalan dan kurs rupiah,” ujar Raden, Sabtu (23/11).

Raden berpendapat, karena ekspor Indonesia belum naik signifikan, maka untuk membantu neraca pembayaran, pemerintah bergantung pada portofolio investasi, yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Dia juga mengapresiasi langkah BI merelaksasi GWM, yang dapat menambah likuiditas sekitar Rp 26 triliiun ke pasar. Hal ini memberikan sinyal agar bank lebih agresif menyalurkan kredit untuk tahun depan.

Namun demikian, kata Raden, dampak dari penurunan suku bunga acuan, yang sudah turun dari 6% ke 5% membutuhkan waktu transmisi 6-9 bulan bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman. Sebab, suku bunga deposito juga baru bisa diturunkan setelah simpanan itu jatuh tempo.

Namun, apakah relaksasi moneter itu membuat dunia usaha lebih ekspansif pada 2020, Raden menekankan pentingnya gebrakan di sektor riil, terutama kebijakan fiskal.

Menurut dia, ekspansi bisnis sangat bergantung pada permintaan dalam negeri, mengingat ekspor Indonesia masih akan mengalami masa sulit. Jika permintaan lemah, ekspansi dan investasi akan terhambat, sehingga permintaan kredit dari dunia usaha pun melemah.

Karena itu, lanjut Raden, dunia usaha menunggu gebrakan pemerintah untuk menaikkan permintaan melalui kebijakan sektor riil, termasuk ekspansi fiskal. Pemerintah harus berani memperlebar defisit APBN, dan belanjanya diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif dan menciptakan lapangan kerja dalam tempo dekat ini.

“Potong belanja yang tidak mendesak, termasuk belanja barang, sebab belanja pendidikan dan kesehatan tidak bisa dikurangi,” ujar dia.

Shinta Kamdani. Foto: IST
Shinta Kamdani. Foto: IST

Demikian pula Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, yang juga mengapresiasi relaksasi moneter oleh BI untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Namun, dia menilai kebijakan ini akan lebih berpengaruh pada penyerapan kredit konsumsi.

“Sedangkan untuk penyerapan kredit usaha, kami rasa tidak akan terasa perubahannya karena yang lebih berperan dalam penyerapan kredit investasi adalah perubahan iklim usaha, iklim investasi, suku bunga pinjaman usaha riil di bank-bank, dan relaksasi persyaratan pemberian pinjaman,” kata Shinta.

Shinta tidak melihat penurunan suku bunga pinjaman bank yang signifikan. Berdasarkan catatan OJK, kata dia, suku bunga pinjaman korporasi masih di kisaran 8-9% dan suku bunga pinjaman UMKM 13-15%. Di sisi lain, di lapangan tidak terjadi perubahan iklim usaha dan iklim investasi yang cukup signifikan yang dapat menggairahkan mood investasi pelaku usaha lokal dan asing. “Jadi mood investasi pelaku usaha masih sama saja,” ucap Shinta.

Shinta menegaskan, pengusaha menunggu hasil konkret kebijakan reformasi pemerintah dan gebrakan di sektor riil yang membangkitkan semangat berinvestasi. “OSS (online single submission) meskipun direncanakan di-upgrade belum memberikan perubahan layanan perizinan usaha yang signifikan di lapangan,” kata dia.

Selain itu, reformasi regulasi usaha dan investasi yang sudah dikeluarkan juga tidak terlihat dampaknya secara signifikan. “Ini terjadi karena banyak kesimpangsiuran atau ketidakjelasan bagi pelaku usaha, terlalu banyak uncertainty, grey area, atau ketidakseragaman pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan dan terlalu lama diimplementasikan sampai momentum investasi terlewatkan,” kata Shinta.

Shinta mengungkapkan, Apindo sudah menyampaikan kepada pemerintah agar pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah direformasi di lapangan harus konsisten dan betul-betul dirasakan manfaat konkretnya oleh sebanyak mungkin pelaku usaha dan investor.

“Pemerintah memang sudah melakukan banyak perubahan yang baik. Akan tetapi kurang cepat memperlihatkan hasil yang konkret sehingga momentum investasi kerap terlewat, dan investor lebih memilih investasi di negara lain,” papar dia.

Berpendapat senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane memperkirakan relaksasi moneter BI tidak akan menggairahkan kredit industri.

"Mungkin ada dampaknya sedikit, tapi tidak signifikan, karena pelaku usaha sekarang lebih mengkhawatirkan potensi resesi global yang terus mengancam," kata dia.
Aziz mengatakan, sekalipun bank memberikan kredit murah, hal itu tidak akan mampu menarik minat berinvestasi bagi pelaku usaha. "Kita takut barangnya tidak bisa dijual, karena memang pembelinya tidak ada," ungkap dia.

Dia menyarankan, langkah cepat yang perlu diambil pemerintah adalah memberikan fasilitas tax allowance bagi industri-industri existing, agar bisnis mereka tidak lagi tersendat. Tax allowance merupakan fasilitas pengurangan pajak yang perhitungannya berdasarkan besar jumlah investasi yang ditanamkan.

Selain itu, tambah Aziz, pemerintah harus berani menutup keran impor, terutama untuk produk-produk yang sudah bisa diproduksi industri dalam negeri. Hal itu akan membuka peluang industri lokal mengisi ceruk pasar yang selama ini direbut produk impor. (eva/hg)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN