Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

BI Terbitkan Aturan LTV/FTV dan Uang Muka KKB

Selasa, 2 Maret 2021 | 19:24 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan mengenai pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit properti dan uang muka (down payment/DP) untuk kredit kendaraan bermotor. Beleid tersebut dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional guna mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan BI Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, PBI tersebut mulai berlaku efektif 1 Maret 2021.

PBI LTV/FTV dan uang muka merupakan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas antara lain melalui penyaluran kredit properti (KP)/pembiayaan properti (PP) dan penyaluran KKB/pembiayaan kendaraan bermotor (PKB).

"Secara umum, kredit/pembiayaan perbankan masih dalam proses pemulihan. Namun, minat sektor Rumah Tangga (RT) untuk berinvestasi di instrumen keuangan mulai meningkat, termasuk investasi pada sektor properti, terindikasi mulai meningkat berdasarkan data dan hasil survey," tulis Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (2/3).

Erwin Haryono
Erwin Haryono

Dalam PBI tersebut, terdapat penyesuaian batasan rasio LTV/FTV, bagi bank yang memenuhi syarat rasio non performing loan (NPL) di bawah 5% maka LTV menjadi paling tinggi 100% untuk seluruh jenis dan tipe properti serta seluruh fasilitas kredit properti.

Sedangkan, bagi bank yang tidak memenuhi syarat rasio NPL, maka LTV untuk rumah tapak dan rumah susun tipe di atas 70, paling tinggi 95% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90%  untuk fasilitas kedua dan seterusnya.

Untuk tipe antara 21-70, paling tinggi LTV 95%, dan tipe di bawah 21 paling tinggi 100% untuk fasilitas pertama dan paling tinggi LTV 95% untuk fasilitas kedua dan seterusnya. Sementara itu, untuk kredit ruko rukan paling tinggi LTV 95% untuk fasilitas pertama dan 90% untuk fasilitas kedua dan seterusnya.

Untuk aturan KKB/PKB, bagi bank yang memenuhi syarat NPL/NPF maka batasan DP paling sedikit 0% untuk seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun non produktif. Bagi bank yang tidak memenuhi syarat NPL/NPF, maka batasan DP untuk kendaraan roda dua paling sedikit 10%, untuk roda tiga/lebih non produktif menjadi paling sedikit 10%, dan untuk kendaraan roda tiga/lebih produktif menjadi paling sedikit 5%. Pemberian kredit properti dan uang muka KKB wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Pengaturan atas kewajiban pencairan bertahap untuk KP/PP pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh dihapus. Pengaturan atas kewajiban bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan tahapan pencairan untuk KP/PP untuk pemilikan Properti yang belum tersedia secara utuh. Penambahan sumber data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dalam perhitungan NPL/NPF.

Oleh karena itu, sesuai dengan kewajiban untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bagi bank, maka bank dapat menetapkan besaran rasio LTV/FTV untuk KP/PP dan besaran DP untuk KKB/PKB yang lebih ketat.

"Contohnya untuk bank yang memenuhi persyaratan NPL/NPF, maka bank dapat menetapkan besaran rasio LTV/FTV yang lebih kecil dari 100% dan/atau besaran DP yang lebih besar dari 0%," tutur Erwin.

Pengaturan atas pencairan bertahap untuk KP/PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh (properti inden) yang meliputi rincian tahapan dan besaran persentase maksimal pencairan dihapus.

"Namun demikian, BI tetap mewajibkan bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan tahapan pencairan untuk KP/PP pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh," lanjut Erwin.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara umum kebijakan pencairan kredit pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh saat ini diserahkan kepada kebijakan bank. Namun demikian, seiring dengan kewajiban bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank Indonesia tetap mengharapkan bahwa bank melaksanakan tahapan pencairan secara berhati-hati dan memperhatikan manajemen risiko. Antara lain dengan mempertimbangkan kredibilitas atau track record debitur dan perkembangan pembangunan properti.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN