Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Bank Indonesia. Foto: BeritaSatu Photo/M Defrizal

BI Terbitkan Peraturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial

Rabu, 1 September 2021 | 22:00 WIB
Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id)

JAKARTA , investor.id – Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Informasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, PBI ini diterbitkan sebagai salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan inklusi ekonomi dan membuka akses keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, perorangan berpenghasilan rendah (PBR) dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya,” jelas dia dalam siaran pers, Rabu (1/9/2021).

Adapun substansi pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi penjelasan mengenai RPIM oleh Bank beserta cakupannya, kewajiban pemenuhan RPIM yang dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit sebesar 20% pada 2022, 25% tahun 2023, dan 30% pada 2024, tata cara perhitungan RPIM, pelaporan, publikasi, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknis, serta penghargaan dan sanksi

Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Substansi Pengaturan:

1. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing.

2. Bank Umum Konvensional (BUK) termasuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

3. RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif bank dengan formula perhitungan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai sertifikat deposito Pembiayaan Inklusif terhadap total kredit atau pembiayaan.

4. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap, yaitu:

  1. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022;

  2. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan

  3. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan Juni 2024.

5. Pembiayaan Inklusif yang diberikan oleh bank dalam melakukan pemenuhan RPIM, berupa:

  1. pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;

  2. pemberian kredit atau pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;

  3. pembelian surat berharga Pembiayaan Inklusif; dan/atau

  4. pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

6. Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan bulanan bank umum; laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; laporan bank umum terintegrasi; dan/atau laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

7. Penyampaian laporan lain dilakukan secara luring untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

8. Bank Indonesia dapat memublikasikan atas pemenuhan RPIM yang meliputi status pemenuhan RPIM bank secara individual dan nilai RPIM industri perbankan pada kanal situs web Bank Indonesia dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

9. Pengaturan pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar.

10. Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis dan penghargaan untuk pengembangan UMKM.

11. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPIM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

12. Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada bank mengenai pemenuhan RPIM melalui surveilans dan/atau pemeriksaan.

13. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan RPIM, dikenai sanksi administratif berupa:

  1. teguran tertulis untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; dan

  2. teguran tertulis dan kewajiban membayar untuk pemenuhan RPIM sejak posisi akhir bulan Juni 2023.

14. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1% dan nilai kekurangan RPIM. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar ditetapkan paling banyak sebesar Rp 5 miliar.

15. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan lain dan tidak menyampaikan laporan lain. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per hari kerja keterlambatan dan sebesar Rp 30 juta apabila tidak menyampaikan laporan lain.

16. Pencabutan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015.

17.Ketentuan lebih lanjut mengenai RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN