Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3). Foto: /Investor Daily/Prisma Ardianto

BP Jamsostek Proyeksikan Iuran Rp 77 Triliun di 2021

Senin, 5 April 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek memproyeksikan penghimpunan iuran baru mencapai Rp 77 triliun sepanjang tahun 2021. Di saat yang sama, hasil investasi diproyeksi sebesar Rp 33,5 triliun dengan banyak mengubah alokasi dana dari saham, reksadana, dan deposito ke instrumen obligasi dan penyertaan langsung.

Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, total dana investasi per Februari 2021 mencapai Rp 489,8 triliun dan ditargetkan bertambah sekitar Rp 70 triliun sampai akhir tahun menjadi Rp 559,9 triliun. Penambahan itu akan disokong dari kombinasi iuran baru dan hasil investasi di 2021.

"Per bulan, iuran yang kami terima itu Rp 7 triliun. Jadi kalau kita hitung sampai dengan akhir tahun, ada potensi iuran sampai dengan Rp 77 triliun, plus hasil investasi proyeksi Rp 33,5 triliun. Sehingga total Rp 110 triliun. Klaim kita perkirakan Rp 35 triliun. Jadi deltanya (penambahan dana investasi) kurang lebih sekitar Rp 70 triliun," jelas Anggoro saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, pekan lalu.

Direktur Pengembangan Investasi BP Jamsostek Edwin Michael Ridwan memaparkan masing-masing alokasi dana investasi sebesar Rp 489,8 triliun. Dari nilai itu, deposito mencakup 12%, obligasi sekitar 65%, saham 14%, reksadana yang sebagian besar adalah reksadana saham sebesar 8%, investasi di properti hanya 0,4%, dan penyertaan langsung 0,1%.

Dia juga memaparkan proyeksi presentasi hasil investasi (yield on investment/YoI) dari masing-masing instrumen tersebut di 2021. Seperti deposito sebesar 6%, obligasi 7,8%, saham 4,5%, reksadana 1,2%, properti 4,4%, dan penyertaan langsung 1,1%.

Selain tantangan untuk terus menambah dana investasi, BP Jamsostek juga mesti mengatasi permasalahan floating loss atau unrealize loss sekitar 5% dari dana investasi atau senilai Rp 23 triliun. Defisit itu berasal dari penempatan pada instrumen saham dan reksadana, sehingga pergerakan indeks harga saham (IHSG) akan begitu berpengaruh terhadap upaya perbaikan tersebut.

Edwin menjelaskan, ketika memutuskan melakukan penempatan dana investasi pada instrumen saham dan reksadana saham, orientasinya adalah untuk berinvestasi selama 10-15 tahun. Sehingga adanya unrealize loss karena instrumen saham yang terjadi pada 1-2 tahun belakangan dianggap wajar. Namun demikian, BP Jamsostek tetap memutuskan untuk mengurangi alokasi saham dan reksadana.

Langkah pertama, pihaknya akan mengambil untung dari sejumlah portofolio saham. Langkah kedua, jika saatnya dirasa tepat, terbuka peluang untuk kembali membeli portofolio saham (averaging down) yang dianggap memiliki prospek baik. Namun langkah kedua akan sedikit terhmbat karena banyak dari portofolio saham sudah mendekati batas 5% kepemilikan, sesuai dengan pedoman investasi BP Jamsostek.

"Sehingga untuk melakukan averaging down itu sudah tidak memungkinkan. Tentunya ke depan kita perlu menyempurnakan dan meninjau kembali pedoman investasi yang sudah ada supaya bisa mengakomodasi kebutuhan kami sebagai manajemen baru untuk bisa mengatasi kondisi yang ada sekarang," ucap Edwin.

Di samping itu, menurut dia, kondisi tingkat bunga rendah atau ultra low interest rate environment menyebabkan yield dari deposito tidak lagi menarik. Apalagi saat ini likuiditas bank cukup tebal, sehingga banyak bank menolak untuk menerima dana deposito dari BPJS Jamsostek. Kalaupun ada, bank-bank itu memberi bunga yang sangat rendah. Sebagai contoh, suku bunga deposito Himbara saat ini di level 3-3,25%. Besaran suku bunga itu dinilai tidak mampu menambal liabilitas BP Jamsostek.

Edwin menegaskan, nilai dana investasi deposito saat ini mencapai Rp 70 triliun. Dia memastikan bahwa dana itu cukup untuk menambal potensi klaim selama dua tahun. Dalam hal ini, masyarakat tidak perlu khawatir dengan risiko unrealize loss yang sedang terjadi. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah nilai Rp 70 triliun itu tidak memberikan imbal hasil yang cukup.

"Sehingga ke depan kami akan melakukan realokasi terhadap dana kelolaan. Pertama, kami akan mengurangi deposito karena return deposito tidak terlalu banyak. Kami akan realokasi dana deposito ke obligasi. Obligasi ini bisa obligasi pemerintah atau obligasi korporasi. Tentunya obligasi korporasi ini harus ada rating minimal, kami tidak bisa menempatkan dana di perusahaan yang rating-nya A- (A minus)," ungkap dia.

Lebih lanjut, untuk bisa mendapatkan imbal hasil lebih baik, maka manajemen baru BP Jamsostek turut berencana memaksimalkan instrumen penempatan langsung. Saat ini, penyertaan langsung yang hanya 0,1% akan digenjot sesuai aturan hingga porsi 5% atau setara Rp 25 triliun dari dana kelolaan saat ini.

Meski begitu, kendala juga ditemui karena PP 99/2013 dan PP 55/2015 penyertaan langsung hanya memperbolehkan dilakukan pada bidang usaha yang mendukung operasional BP Jamsostek. Misalnya saja interpretasi bahwa investasi di jalan tol yang sama sekali tidak mendukung operasional badan. Oleh karena itu, manajemen baru turut meminta restu dan dukungan DPR untuk memperluas interpretasi aturan tersebut.

Terkait risiko, sambung Edwin, analisis penyertaan langsung oleh BP Jamsostek akan dilakukan dengan menggandeng SWF yang dianggap lebih memiliki kapabilitas. Hal itu setidaknya akan dilakukan selama lima tahun sampai BP Jamsostek mampu memiliki SDM yang mumpuni guna menganalisis risiko.

Edwin menekankan, sederet upaya realokasi portofolio investasi itu adalah bagian dari memperbaiki adanya unrealize loss dan memaksimalkan hasil investasi untuk para peserta. Selain itu, perthitungan unrealize loss juga tidak dibebankan pada peserta tapi pada program yang menyumbang defisit yakni JHT.

Anggoro memastikan, tidak ada hubungan antara unrealize loss dengan kesulitan peserta melakukan klaim. Kedua hal itu berbeda lantaran BP Jamsostek memiliki likuiditas berlebih, sementara sulitnya klaim dipengaruhi proses pelayanan yang berlarut.

"Itu adalah hal yang berbeda. Klaim susah karena prosesnya masih sarat akan dokumen. Jadi secara internal kami melakukan simplifikasi, pengurangan dokumen, yang sebelumnya klaim itu butuh 14 dokumen, itu akan kami simplifikasi," tandas Anggoro.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN