Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

BP Jamsostek Tetap di Pasar Modal

Selasa, 11 Mei 2021 | 11:16 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) tetap berinvestasi di pasar modal dan melakukan rebalancing untuk menjaga tingkat return yang ditargetkan. Pada akhir 2021, dana investasi BPJamsostek ditargetkan Rp 542 triliun dan hasil investasi Rp 37 triliun.

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, hingga Maret 2021, total danainvestasi senilai Rp 490,78 triliun dan ditargetkan terus bertambah menjadi Rp 542,41 triliun pada akhir tahun ini. Mayoritas atau 66% dana investasi BPJS Ketenagakerjaan itu ditempatkan di obligasi.

“Berdasarkan jenis investasinya, untuk obligasi sebanyak 66,05%, kemudian saham mencapai 13,78%. Sedangkan investasi deposito sebesar 12,14%, reksa dana 7,55%, property 0,38%, dan penyertaan 0,08%,” katanya dalam acara Silaturahmi BPJamsostek dengan Pimpinan Redaksi Media Nasional, Jakarta, 10 Mei 2021.

Direktur Utama BPJamsostek
Direktur Utama BPJamsostek

Anggoro menjelaskan, dari realisasi total dana investasi Rp 490,78 triliun, yang terbanyak dari program Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 341,75 triliun. Berikutnya dari program Jaminan Pensiun Rp 82,69 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 41,04 triliun, Jaminan Kematian Rp 14,60 triliun, dan BPJS Rp 10,69 triliun.

Sedangkan dari target dana investasi tahun 2021 senilai total Rp 542,41 triliun, sebanyak Rp 372,49 triliun dari Jaminan Hari Tua. Berikutnya dari Jaminan Pensiun sebesar Rp 94,30 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 47,64 triliun, Jaminan Kematian Rp 16,34 triliun, dan BPJS Rp 11,63 triliun.

Anggoro mengatakan lebih lanjut, BPJamsostek memastikan masih berada di pasar modal sebagai salah satu pilihan menempatkan dana jangka panjang. Saham dan reksa dana ini menjadi instrumen investasiyang penting.

Tantangannya, lanjut Anggoro, adalah mengedukasi bahwa karakteristik penempatan pada dua instrument tersebut bersifat jangkapanjang dan tentu saja fluktuatif. Namun, yang pasti, portofolio saham dan reksa dana BPJamsostek ditempatkan pada emiten yang memiliki potensi berkembang di masa mendatang.

Sebesar 96% portofolio saham ditempatkan pada LQ45, yakni saham-saham yang memiliki fundamental bagus, kapitalisasi pasar besar, dan likuid. Sedangkan 4% sisanya merupakan eks LQ45.

“Kami memastikan manajemen risiko baik, dan dari awal melihat rebalancing itu sifatnya situasional. Jadi, kalau melihat situasi (floating loss, atau umum disebut unrealized loss) seperti yang kami alami, edukasi itu perlu dilakukan termasuk koordinasi, tapi masih butuh waktu. Belakangan ini sudah mulai reda, karena bukan hanya kami yang nantinya tidak masuk pasar modal, semua juga bisa tidak masuk pasar modal. Jadi, kami tetap ada di pasar modal, dan kondisi sekarang ini adalah dampak dari pergerakan pasar,” ucap Anggoro.

Pengembangan Dana dan Iuran

Penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021
Penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021

Anggoro mengatakan lebih lanjut, dana kelolaan di BPJamsostek yang saat ini mencapai sekitar Rp 490,77 triliun, diperkirakan pada akhir Juni atau awal Juli 2021 sudah lebih dari Rp 500 triliun.

Hal ini didukung oleh pengembangan dana serta penambahan iuran. Untuk hasil investasi atau hasil pengembangan yang ditargetkan mencapai Rp 37,40 triliun tahun 2021, kata dia, sampai Maret 2021realisasinya sebesar Rp 7,80 triliunatau 20,86% dari target tahunini. Rinciannya, program JHT menyumbang Rp 5,32 triliun, dari target hasil investasi tahun ini sebesar Rp 27,73 triliun. 

Kemudian, realisasi dari program Jaminan Pensiun (JP) berkontribusi Rp 1,36 triliun dari target Rp 5,00 triliun. Sedangkan realisasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkontribusi Rp 685,35 miliar dari target Rp 2,82 triliun, program Jaminan Kematian (JKM) mendapat hasil Rp 242,56 miliardari target tahun ini sebesar Rp 1,09 triliun, dan dari BPJS meraup hasil Rp 184,43 miliar dari target tahun ini Rp 771,40 miliar.

“Per Maret lalu, hanya hasil investasi dari program JP yang mampu melampaui target per Maret 2021. Realisasinya mencapai 109% dari target per Maret 2021 sebesar Rp 1,25 triliun,” imbuhnya.

Percaya Ekonomi Indonesia

Direktur Investasi BPJamsostek
Direktur Investasi BPJamsostek

Pada kesempatan yang sama, Direktur Investasi BPJamsostek Edwin Michael Ridwan mengatakan, investasi saham itu dilakukan untuk kebutuhan jangka panjang atau paling tidak 10 tahun.

Tidak ada yang bisa memastikan mendapat untung dari investasi saham per tahunnya. Apalagi di tengah situasi ekonomi saat ini yang sedang tidak pasti, tidak hanya di Indonesiatapi secara global, sehingga mungkin instrumen saham sedang tidak dalam kondisi yang menguntungkan.

“Tapi kalau kita percaya pada ekonomi Indonesia jangka panjang, investasi di saham itu bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kepercayaan diri. Saya kira secara jangka pendek-menengah, mungkin karena kondisi pandemi Covid- 19, investasi saham tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik. Tetapi, secara jangka panjang, kami percaya pada ekonomi Indonesia, maka tetap investasi di saham. Mungkin kami bisa mengurangi porsi saham terhadap asset class yang lain, kalau umpamanya kami melihat situasi pasar modal tidak membaik dalam 2-3 tahun ke depan, kami akan mengurangi porsi saham,” papar dia.

Edwin menjelaskan, porsi saham yang dikurangi tidak melulu harus melalui penjualan aset saham, tapi bisa dengan tidak menambah. Pasalnya, dengan adanya tambahan iuran dari premi yang positif, penambahanpenempatan dana pada instrumen lain akan mengurangi porsi saham dengansendirinya.

“Terus terang, kami tetap berkomitmen investasi di saham. Namun, secara taktikal, kami bisa mengurangi porsi saham seperti yang sudah kami sampaikan di DPR,” ungkap dia.

Bank Kelebihan Likuiditas

Edwin mengatakan, tingkat imbal hasil 6,8% di tahun ini diperkirakan akan sulit didapat. Selain karena dampak suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang relatif rendah, deposito juga kurang menarik, karena hanya menawarkan tingkat bunga pada kisaran 3% dan cenderung terus menurun. Apalagi, banyak bank menolak ditempatkan deposito karena sedang kelebihan likuiditas.

“Langkah kami untuk tidak menambah saham itu sebenarnya untuk mempertahankan tingkat pengembangan. Kalau misalnya semua ditempatkan di SBN yang jangka panjang, mungkin bisa saja kami mendapat lebih dari 6%, tapi jangan lupa kami perlu menjaga (pemenuhan) liabilitas. Jadi, kalau semuanya ditempatkan di instrumenjangka panjang, kebutuhan untuk jangka pendek itu malah nanti tidak terbayar,” tandas Edwin.

Penyertaan Langsung Ditambah

Dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021
Dana investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021

Anggoro mengatakan lebih lanjut, dana JHT dan JP yang mendominasi dana kelolaan BP Jamsostek memiliki karakteristik jangka panjang. Tapi, kini, dana JHT bisa ditarik setiap saat, dibanding sebelumnya di mana manfaat JHT baru bisa ditarik setelah tahun ke-10 kepesertaan. Hal itu diperkirakan mengganggu struktur penempatan dana di masa mendatang, dari orientasi jangka panjang menjadi menengah-pendek. Meski demikian, BUMN ini juga tetap ‘melirik’ potensi instrumen jangka panjang.

Di tengah kondisi tersebut, BPJamsostek juga mesti menjalankan tugas menjadi bagian pembangunan perekonomian negara.

Oleh karena itu, BPJamsostek mulai ‘melirik’ untuk memperbesar instrumen penyertaan langsung. Saat ini, porsi instrumen penyertaan langsung tersebut masih relative kecil 0,08%, atau sekitar Rp 400 miliardari total dana kelolaan. Namun, tutur Anggoro, pihaknya sedang berkoordinasi dengan badan pengeloladana investasi (sovereign wealth fund Lembaga Pengelola Investasi) untuk melihat peluang co-invest, terutamaterkait proyek-proyek potensial dari Kementerian BUMN.

“Karena berdasarkan ketentuan, dari Rp 490 triliun itu kami bisa investasi langsung sebesar 5% atau senilai Rp 20 triliun. Tapi, kami sadar kapabilitas kami untuk melakukan investasi langsung itu belum advanced, sehingga seiring membangun kapabilitas, kami akan berkolaborasi dengan SWF yang tentu memiliki kapabilitas.Ini adalah cara kami untuk mendistribusikan dana kami ke durasi panjang dengan yield yang lebih optimum,” ujar dia.

Anggoro mengemukakan, rencana itu sudah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, juga ada komitmen penempatan di SBN. Kontribusi BPJamsostek terhadap pembangunan negara juga akan mulai terlihat dari sisi penempatan investasi di surat berharga negara (SBN), lanjut dia, terlepas bahwa kondisi saat ini investasi banyak ditempatkan pada obligasi korporasi. Komitmen itu juga sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Tentu saja reksa dana dan saham tetap kami gunakan, namun kami akan rebalancing portofolio, karena dalam kondisi seperti ini kami mesti bisa menjaga betul yield lebih optimal dan sustainability akan terjaga. Kalau ada saham-saham yang kurang baik, maka akan kami dalami rencana kerjamereka, kalau sudah mencapai level kepercayaan diri yang cukup, akan kami tentukan rencana selanjutnya,” imbuh dia.

37 Juta Peserta Aktif

Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021
Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021

Di sisi lain, Anggoro memaparkan, salah satu tantangan BPJamsostek saat ini mengenai cakupan kepesertaan. Data Sakernas pada Agustus 2020 mencatat 128,45 juta angkatan kerja bekerja dan yang eligible atau bisa menjadi peserta BPJamsostek sebanyak 90 juta pekerja.

“Artinya, penetrasi dari peserta yang eligible tersebut baru sekitar 50%. Struktur kepesertaan (BPJamsostek) saat ini ada 48,64 juta peserta, dengan 27,8 juta peserta aktif atau 35,3% coverage peserta aktif dari yang eligible,” paparnya.

Dia mengatakan, tantangan yang signifikan sebenarnya 47,34% atau sebanyak 51,12 juta merupakan potensi peserta bukan penerima upah (PBU), atau pekerja nonformal seperti wirausaha atau pekerja kreatif. Realisasi peserta BPU adalah 2,87 juta atau 2,66%. Sedangkan realisasi penerima upah (PU) sebanyak 24,91 juta atau mencakup 23,07%. Adapun potensipeserta PU sebanyak 29,08 juta ataumencakup 26,93%.

“Saat ini banyak dari peserta aktif adalah peserta penerima upah. Maka tantangannya adalah menggarap segmen peserta BPU. Artinya perlu kesadaran untuk mereka menjadi peserta BPJamsostek, karena tidak ada pemberi kerja yang memaksa mereka untuk mendaftar. Ini tantangan kami ke depan. Tahun ini kami punya target 37 juta peserta aktif, atau saat ini ada gap sekitar 9,21 juta peserta,” ujar dia.

Anggoro mengemukakan, cakupan pekerja mandiri memang masih rendah karena tidak ada yang memaksauntuk mendapat pelayanan BPJamsostek. Selain itu, cara mendaftar danmembayar di BPJamsostek belum mudah. Pendaftaran sudah bisa melalui aplikasi, tapi pembayaran harus berpindah perangkat seperti ke ATM atau bank. Peningkatan penetrasi, lanjut dia, juga akan dilakukan pada sejumlah bidang.

Di segmen penerima upah, fokus ditentukan pada UKM dan koperasi, e-commerce, perkebunan, non- ASN, debitur perbankan, dan KUR. Pada segmen peserta BPU fokus akan dilakukan pada petani, peserta vokasi, nelayan, transportasi online, dan BUMDes. Selanjutnya adalah menggarap segmen pekerja jasa konstruksi pada proyek APBN dan APBD, serta proyek pengembangan perumahan.

Selain itu, akuisisi dilakukan terhadap 3,1 juta pekerja migran Indonesia (PMI) existing yang 50% di antaranya berada di Malaysia.

“Isu selanjutnya adalah kemampuan pelayanan klaim 2,5 juta per tahun. Pembayaran jaminan atau klaim pada Maret 2021 jika dibandingkan dengan target di tahun 2021 Rp 34,99 triliun, telah mencapai 26,87% atau senilai Rp 9,37 triliun. Jumlah pembayaran secara keseluruhan telah mencapai estimasi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah klaim imbas Covid-19,” paparnya.

Tahun depan, karena PHK masih tinggi dan adanya kehadiran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), klaim berpotensi meningkat menjadi 10 juta kasus. Dalam hal ini, BPJamsostek tidak bisa menambah cabang, namun melakukan digitalisasi.

Terkait kepesertaan, sepanjang tahun ini pelayanan pendaftaran juga akan dipermudah, dengan menghadirkan pula biometric wajah dan pendekatan lainnya.

“Kami akan bekerja sama dengan fintech dan e-commerce untuk bisa bersama-sama menyederhanakan proses pendaftaran. Targetnya adalah segmen transportasi online, pekerja mandiri, online merchant, petani, nelayan, dan KUR. Minggu lalu kami sudah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa menggarap 7 juta penerima KUR menjadi peserta BPJamsostek. Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi. Kami juga melakukan pengkinian data, percepatan layanan, serta simplifikasi dokumen untuk mempercepat klaim. Artinya, kalau pendaftaran dan pembayaran cepat, kami bisa mengajak lebih banyak peserta,” ucap dia.

Terbaru, kata Anggoro, ada Inpres Nomor 2/2021 yang terbit pada Maret 2021 lalu. Presiden Joko Widodo menginstruksikan optimalisasi pelaksanaan program sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) terhadap kementerian/lembaga (K/L), gubernur, walikota/bupati, yang isinya adalah untuk menyiapkan regulasi dan anggaran. BPJamsostek diberi tugas untuk memastikan Inpres tersebut berjalan. Tujuan akhirnya adalah program Jamsostek bisa lebih optimal, khususnya bagi 90 juta para pekerja dan merambah 37 juta peserta aktif di tahun ini.

Edukasi Manfaat

Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST
Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo. Foto: Investor Daily/IST

Selanjutnya, Anggoro menyampaikan, banyak dari pekerja yang tidak tahu persis manfaat dari program Jamsostek meski mereka sudah terdaftar. Program JKK misalnya, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatannya ditanggung tanpa batas. Kalau sampai dirawat dan sampai tidak bisa bekerja, pada 12 bulan pertama upahnya dibayarkan penuh dan sebesar 50% pada bulan berikutnya.

“Kalau meninggal dunia, maka dua orang anak ditanggung sekolahnya, ditanggung sejak TK sampai kuliah. Itu adalah salah satu manfaat dari JKK.Bagi pekerja yang cacat ada programkembali bekerja. Ada pekerja nonformal yang belum mengetahui manfaatdan belum teredukasi dengan baik, sehingga tidak melirik menjadi peserta BPJamsostek,” ucap dia.

Berikutnya program JKM, memberikan total manfaat santunan mencapai Rp 42 juta. Termasuk biaya pemakaman, 24 bulan santunan berkala, serta manfaat beasiswa maksimal Rp 174 juta untuk dua orang anak. Dalam sebulan ini, BPJamsostek sudahmerealisasikan 10.451 anak penerimabeasiswa akibat orang tuanya kecelakaan kerja dan mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia.

Untuk program JHT yang bersifat tabungan, BP Jamsostek mendapatkan mandat untuk mengembangan dana peserta di atas rata-rata deposito bank milik negara. Hasilnya, dalam lima tahun belakangan hasilnya sesuai amanah tersebut.

Investasi BP Jamsostek pada Saham LQ45
Investasi BP Jamsostek pada Saham LQ45

Pada tahun 2017, bunga deposito bank pemerintah 5% sedangkan hasil pengembangan JHT 7,83%. Pada 2020, rata-rata bunga deposito bank pemerintah 3,62%, sedangkan hasil pengembangan JHT sebesar 5,59%.

“JHT ini juga memberikan manfaat kalau sudah menjadi peserta selama 10 tahun, maka bisa mengambil 30% dana akumulasinya untuk uang muka membeli rumah. Ini kerja sama dengan beberapa bank, khususnya BPR. Sedangkan untuk keperluan lain boleh sebesar 10%. Ini yang mungkin juga belum banyak diketahui para pekerja, sehingga belum terasa kebutuhannya,” tutur dia.

Sementara terkait program JP, bakal dibayarkan secara berkala per bulan saat peserta pensiun. Manfaat minimum Rp 356 ribu per bulan dan maksimum Rp 4,27 juta per bulan. Tapi kalau keanggotaannya belum mencapai 15 tahun, maka dibayarkan langsung sekaligus. Ini diberikan kepada pensiunan, janda atau duda peserta, anak, atau jika tidak ada keluarga maka diberikan kepada orang tua.

Sedangkan pada program terbaru JKP, para pemberi kerja tidak perlu lagi menambah iuran karena pendanaan dari JKP itu berasal dari pemerintah, rekomposisi program JKK dan JKM. JKP diberikan kepada pekerja yang di-PHK untuk mendapatkan manfaat uang tunai selama enam bulan. Pada tiga bulan pertama akan mendapatkan 45% dari upahnya dan tiga bulan berikutnya sebesar 25% dari upahnya.

Selain itu ada manfaat pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja. Sehingga,program JKP diharapkan mampu memastikan kelangsungan hidup para pekerja ketika di-PHK untuk kembali mendapatkan pekerjaan. (en)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN