Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Rumah murah bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Foto ilustrasi: PUPR

Rumah murah bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Foto ilustrasi: PUPR

BP Tapera: Pengembalian Dana PNS November 2020

Sabtu, 19 September 2020 | 08:21 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkirakan pengembalian dan pengalihan dana PNS dari Tabungan Perumahan (Taperum) dapat dilakukan pada November 2020. Dalam hal ini, pengembalian dana diperuntukan bagi segmen PNS pensiun dan ahli waris, sedangkan PNS aktif dananya akan dialihkan ke BP Tapera.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro menyampaikan, pengembalian dan pengalihan dana menunggu proses likuidasi Taperum dituntaskan pada akhir September atau paling lambat pada Oktober 2020. Setidaknya ada tiga proses penting dalam likuidasi tersebut.

Pertama, tim likuidasi melakukan verifikasi dan pemutakhiran data karena model bisnis yang bakal dilakukan BP Tapera berbasis individu. Nantinya PNS akan memiliki satu nomor kepesertaan sebagai individu. Proses tersebut rencananya akan tuntas dan ditetapkan tim likuidasi pada Selasa, pekan depan.

Kedua, tim likuidasi melakukan perhitungan penetapan dana yang akan dikembalikan ataupun dialihkan. Tahapan ini masih dilakukan tim likuidasi Kemenkeu dengan bantuan aktuaris. Sedangkan pada proses ketiga, barulah BP Tapera bisa mengembalikan dana kepada PNS pensiun atau ahli warisnya, termasuk mengalihkan dana PNS aktif.

"Dikatakan proses likuidasi tuntas paling lambat di bulan Oktober, artinya November kami bisa mulai mengembalikan dana ini. Begitu dana masuk ke Tapera, dalam waktu satu sampai tiga minggu sesuai amanah dari Ombudsman kami akan mengembalikan dana tersebut ke PNS," kata dia pada suatu seminar daring, Jumat (17/9).

Pria yang akrab disapa Ari itu menuturkan, BP Tapera tidak menjadi bagian dalam tim likuidasi Taperum. Tapi pihaknya diamanahkan menyiapkan infrastruktur penyimpanan data PNS, tata kelola, penyiapan operasional, sebagai penyelenggara pengembalian dana PNS.

Dia menegaskan, bahwa dana pengembalian ataupun pengalihan dari Taperum tidak menjadi dana operasional Tapera. Seluruh dana akan dikembalikan ke PNS pensiun dan ahli warisnya. Sedangkan dana para PNS aktif akan dihitung dan kemudian dialihkan untuk secara otomatis menjadi saldo awal kepesertaan di BP Tapera.

Dengan demikian, kata Ari, pihaknya perlu memastikan kesiapan BP Tapera dalam proses pengembalian dana. Nantinya proses pengembalian dana dilakukan mudah dan cepat melalui perbankan. Sampai saat ini pihaknya belum menunjuk bank pelaksana, namun bank-bank Himbara dipastikan ikut dilibatkan dalam mekanisme pengembalian dana tersebut 

Dalam hal publikasi, BP Tapera bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan sosialisasi terhadap PNS pusat dan PNS daerah. Termasuk koordinasi dengan Persatuan PNS Pensiun, serta Dirjen Dukcapil untuk membuka akses data NIK dan KK. Penjajakan lebih lanjut juga dilakukan BP Tapera dengan PT Taspen (Persero).

Saat proses pengembalian, para peserta tetap dikenakan sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan yang diperlukan disiasati untuk tidak terlalu menyulitkan para PNS pensiun dan ahli waris. Dengan berbagai koordinasi BP Tapera bersama sejumlah lembaga dan kementerian, kini persyaratan pengembalian hanya sebatas melengkapi dokumen yang belum dihimpun BP Tapera.

Sedangkan untuk para PNS aktif per Oktober 2020, dananya akan dialihkan dan secara otomatis akan dicatatkan sebagai peserta aktif di BP Tapera. Segmen peserta itu akan mendapatkan nomor kepesertaan, berikut dengan nomor identitas investor (single investor identification/SID). Karena kepesertaan di BP Tapera nantinya berbasis kontrak investasi.

"Untuk PNS aktif ini sesuai dengan amanat regulasi, kami menunggu Peraturan OJK karena mekanisme yang digunakan perlu dipayungi sebuah peraturan dari OJK. Kami terus berkoordinasi supaya peraturan tersebut bisa diselesaikan secara paralel dengan proses persiapan pengembalian dana," terang Ari.

Sementara itu, Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu Agung Yulianta mengemukakan, pengembalian dana PNS pensiun dan ahli waris dari Taperum mesti tuntas paling lama lama tiga tahun terhitung sejak 2018. Kendala yang paling sulit adalah mendeteksi data dari PNS pensiun atau ahli waris PNS yang telah meninggal.

"Karena banyak yang seharusnya punya hak tapi tidak mengetahui akan haknya itu. Makanya kita tegaskan paling lambat tiga tahun untuk dikembalikan dan prosesnya sudah selesai, bukan tiga tahun baru dikembalikan," ucap dia.

75 Ribu KPR Tapera
Agung menambahkan, mekanisme operasional BP Tapera sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020. Operasional jangka pendek BP Tapera pun diperkirakan sudah dimulai pada Januari 2020. Oleh karena itu, sejumlah regulasi pelengkap sudah dan tengah disiapkan Kemenkeu untuk mengakomodasi penyelenggaraan BP Tapera.

Salah satunya adalah pengaturan tentang besaran iuran. Rencananya, iuran PNS dibebankan sebesar 3% dari gaji perbulan, sebesar 2,5% ditanggung peserta dan 0,5% dibayarkan oleh negara sebagai pemberi kerja. Penghimpunan dan pembayaran itu langsung dipotong untuk mempermudah collection dan langsung ditransfer ke rekening BP Tapera.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pemerintah telah menentukan jumlah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang dapat disalurkan BP Tapera di 2021. Meski begitu, program pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembiayaan perumahan lainnya masih tetap ada.

"Tapera sendiri dalam target RPJMN 2020 hingga 2024, pada 2021 memiliki target 75.000 unit rumah. Inilah pada tahun depan yang hendak dicapai. Namun pada tahun depan target utamanya masih PNS," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ari menimpali, salah satu persyaratan mengajukan manfaat BP Tapera adalah masa kepesertaan 12 bulan. Peserta PNS aktif tersebut sudah bisa melakukan pengajuan manfaat jika saldo pengalihan telah mencakup iuran selama 12 bulan. Persyaratan juga diperuntukan bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi persyaratan tersebut masih dikoordinasikan bersama Kementerian PUPR, khususnya terkait penetapan batas MBR di program BP Tapera. 


Dia menyampaikan, penjatahan pembiayaan oleh BP Tapera akan mengikuti skala prioritas. Prioritas pertama bagi PNS dengan masa kepesertaan terlama. Skala prioritas selanjutnya dilihat dari kelancaran membayar. Kemudian diikuti mendesaknya kebutuhan peserta dan ketersediaan dana BP Tapera.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN