Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti

Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti

BPJS Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit Bahas Upaya Peningkatan Layanan

Kamis, 8 April 2021 | 05:26 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Berbagai tantangan dan langkah implementasinya disebut dalam pembahasan itu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, saat ini pihaknya fokus melakukan perbaikan customer journey di rumah sakit. Upaya perbaikan itu antara lain dengan mengurangi antrean pelayanan melalui pemanfaatan face recognition dan teknologi artificial intelligence.

"Inovasi-inovasi tersebut kita kaji bersama pihak-pihak terkait, apa saja yang diperlukan, bagaimana mempersiapkannya dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada, dan sebagainya, agar implementasinya di lapangan dapat berjalan lancar. Kami juga akan mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS," jelas dia melalui siaran pers, Rabu (7/4).

Gufron menuturkan, pembahasan melalui acara BPJS Kesehatan itu berbuah sejumlah masukan dari PERSI. Misalnya peningkatan kemitraan rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sistem informasi pelayanan JKN-KIS, dan peningkatan mutu pelayanan pasien JKN-KIS di rumah sakit. Kemudian, revisi tarif INA CBG’s dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan RI, perbaikan kualitas proses verifikasi dan standarisasi verifikator, serta penerbitan regulasi terbaru terkait pengendalian fraud.

"Ekosistem JKN-KIS seperti miniatur negara yang harus kita sempurnakan bersama. Pemerintah, BPJS Kesehatan, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan stakeholders lainnya, punya andil dalam menyukseskan terbentuknya ekosistem JKN-KIS yang ideal. Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan PERSI terkait perbaikan layanan di rumah sakit adalah upaya pelayanan kesehatan yang mengedepankan mutu bagi peserta JKN-KIS. Kami juga bersama-sama mengembangkan pelayanan dan penagihan klaim berbasis digital," kata Gufron.

Dia memaparkan, BPJS Kesehatan saat ini terus mendorong penerapan digitalisasi pelayanan administrasi di rumah sakit. Seperti antrean elektronik yang terkoneksi dengan Mobile JKN, display informasi ketersediaan tempat tidur, display informasi jadwal operasi di rumah sakit, dan simplifikasi pelayanan hemodialisa di rumah sakit melalui fingerprint.

Digitalisasi juga diterapkan khusus terkait administrasi klaim rumah sakit. Dalam hal ini BPJS Kesehatan telah mengembangkan e-Claim Primer, Virtual Claim (V-Claim), Verifikasi Digital (Vidi), dan Digitalisasi Audit Klaim (Defrada).

"Layanan digital tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana. Kualitas data klaim yang dihasilkan juga menjadi lebih baik, hemat waktu, dan akurat. Selain itu, dengan adanya inovasi teknologi informasi ini, penjaminan pelayanan peserta JKN-KIS juga jadi lebih pasti. Kami harap manajemen rumah sakit dapat ikut mendukung pelaksanaan digitalisasi layanan JKN-KIS agar berjalan optimal," tarang dia.

Di sisi lain, Gufron pun menjelaskan, saat ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi rumah sakit. Pertama, pemerataan jumlah dan standar tempat tidur perawatan yang belum optimal, baik dari segi jumlah maupun sarana pelengkap lainnya sesuai dengan yang diatur dalam regulasi.

Kedua, perlunya peningkatan keterbukaan informasi oleh rumah sakit terkait penyediaan sistem informasi ketersediaan tempat tidur terkini, display tindakan operasi, dan sistem antrean yang terhubung dengan Mobile JKN untuk meminimalisir keluhan peserta. Ketiga, masih ada rumah sakit yang belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS), serta jaringan komunikasi dan datanya masih terkendala, terutama pada rumah sakit di wilayah Indonesia bagian timur.

"Kami mengharapkan manajemen rumah sakit dapat mengkomunikasikan semua kendala yang terjadi di lapangan, silahkan sampaikan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti segera, sesuai dengan kapasitas dan otoritas kami. Intinya, kami sangat terbuka terhadap segala masukan dan aspirasi manajemen rumah sakit demi penyempurnaan layanan kesehatan peserta JKN-KIS," tegas Ghufron.

Sementara itu, Ketua Umum PERSI Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan, rumah sakit harus berkomitmen menyempurnakan pelayanannya kepada masyarakat, termasuk peserta JKN-KIS. Diharapkan sinergi dan komunikasi antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit semakin diperkuat.

"Terbukanya komunikasi antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan adalah satu titik kunci untuk mendorong kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat rumah sakit. Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan JKN-KIS adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama secara profesional," ujar dia.

Selain PERSI, kegiatan itu turut dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI). Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada), Asosiasi Rumah Sakit Mata Indonesia (Arsami), Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI), Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki), Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi), dan sebagainya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN