Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Matangkan Sanksi Layanan Publik Untuk Penunggak Iuran

Nida Sahara, Kamis, 12 September 2019 | 08:17 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini dalam tahap mematangkan bahasan dengan sejumlah lembaga seperti imigrasi, kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi dalam pemilihan sanksi layanan publik kepada peserta bukan penerima upah (PBPU) yang menunggak iuran.

"Kami bisa berikan sanksi pelayanan publik, misalnya tidak bisa perpanjang SIM, atau ketika ada yang kuliah di luar negeri dicek dulu apakah jaminan sosialnya sudah lunas atau belum. Kalau di Korea itu kolektabilitasnya sudah 95% karena sanksi sosialnya juga lebih berat, bisa sampai mengintip rekening, bisa langsung terdebit langsung kalau belum lunas," terang Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahcmi Idris di Jakarta, Rabu (11/9).

Sebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat. Menurut Fachmi, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, sehingga penyesuaian iuran harus dilakukan.

"Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali," kata Fachmi.

Menurut Fachmi, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Pihaknya pun mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

"Untuk iuran peserta mandiri kelas III, sebenarnya tidak sampai Rp 2 ribu per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mal. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas I, iurannya kurang lebih Rp 5 ribu per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5 ribu. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5 ribu," papar Fachmi.

baca selengkapnya di https://subscribe.investor.id

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA