Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan. Foto: bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan. Foto: bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan Prediksi Biaya Penyakit Katastropik Tembus Rp20 Triliun

Aris Cahyadi, Minggu, 8 September 2019 | 15:53 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memproyeksi hingga akhir tahun kasus penyakit katastropik akan menelan biaya hingga Rp 20 triliun. Biaya kategori penyakit tersebut terus meningkat setiap tahun sejak 2014.

BPJS mencatat, pada 2014 kategori penyakit katastropik menelan biaya sebesar Rp 11,07 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 14,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp 16,94 triliun, tahun 2017 sebesar 18,44 triliun, dan 2018 menjadi Rp 20,42 triliun. Nilai tersebut juga diikiuti jumlah peserta yang terus meningkat.

Adapun hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan memprediksi tidak kurang dari Rp 20 triliun akan digelontorkan khsusus pada penyakit katastropik.

"(per Juni) kira-kira sudah Rp 10 triliun, setengahnya (2018). Kurang lebih lebih akan sama, karena petanya meningkat. Dari data Universitas Indonesia (UI) orang cuci darah meningkat, gagal ginjal meningkat, penyakit jantung meningkat, hipertensi meningkat, itu berpotensi ke arah stroke dan katastropik kan. Jadi harus ada pencegahan," papar Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A Rusadi di Jakarta, Kamis (5/9) malam.

Maya menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai program untuk menekan pembiayaan pada penyakit katastropik. Salah satunya adalah mencocokkan data pencegahan atau penanganan awal bahwa seseorang dapat ditangani sebelum terkena penyakit katastropik.

"Sudah ada program pengelolaan penyakit kronis yang kami lakukan. Seperti yang hipertensi tadi supaya tidak stroke, dan sebegainya," imbuh dia.

Meski demikian, pihaknya tidak bergerak sendiri dalam tindakan pencegahan. Wewenang lebih untuk melakukan tindakan promotif preventif dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, Maya berhadap lebih dari program kementerian tersebut. Pasalnya, kenyataanya program promotif preventif akan menekan bertumbuhnya penyakit katastropik mulai dari hulu. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan kesehatan akan meningkat dan jumlah penyakit kritis akan berkurang.

"Itu tugas promotif preventif pada upaya kesehatan masyarakatnya lebih pada kewenangan Kementerian Kesehatan. Pada saat pelayanan perorangan, BPJS dapat ikut membantu bagaimana mengedukasi orang-orang ini," tutur Maya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Kesehatan Bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Noor Arida Sofiana. Dia menyatakan cara terbaik dalam menekan angka penyakit katastropik adalah melalui upaya promotif preventif kepada masyarakat. Upaya tersebut dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

"Rekomendasi kami itu melakukan upaya promotif preventif muai dari FKTP. Kalau bisa, ada screening dan deteksi untuk penyakit yang menimbulkan komplikasi sehingga itu bisa dicegah secara dini, dan juga tidak datang ke rumah sakit dengan kondisi sudah dalam kondisi berat," jelas Arida.

Dia mencontohkan, pada kasus penyakit ginjal dapat dicegah saat screening di tingkat FKTP, sehingga pasien tidak sampai pada tahap cuci darah.

Selain bisa mencegah bertambah parah penyakit dari pasien, biaya yang ditanggung juga tidak semakin besar. "Bila tidak dilakukan upaya promitif preventif di masyarakat, dan mereka tidka rajin kontrol berobat dan sebagainya akan jatuh ke komplikasi. Lari-larinya juga ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah berat. Itu penyakitnya berkesinambungan terus," ujar Arida.

Di sisi lain, Arida juga menaruh perhatian pada pendanaan yang harusnya memiliki alternatif selain dari sisi iuran. Salah satunya adalah cukai rokok yang bisa dialokasikan khusus untuk membiayai penyakit katastropik, sehingga paling tidak bisa mengurangi beban pembiayaan dari BPJS.

Sementara itu, tarif pelayanan yang diterima fasilitas kesehatan juga masih minim. Untuk pola pembiayaan BPJS kepada puskesmas/klinik swasta, dokter mandiri FKTP dibayarkan dengan cara kapitasi per peserta. Adapun nilai yang dibayarkan masih cukup minim, berkisar antara Rp 6-10 ribu per peserta.

"Harapannya (saat ini) memang kita harus meninjau kembali sesuai dnegan pelayanan kedokteran yang ada. Pada 2016 IDI pernah menghitung (harusnya) sekitar Rp 25.000. Itu pun dua tahun lalu, saat ini bisa lebih besar," ucap Arida.

Kemudian untuk pembiayaan kepada rumah sakit ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui INA-CBGs secara paket. Besaran nilai tergantung dari pelayanan per paket secara kelas kamar, tindakan medis, dan lainnya.

"Sebetulnya nilai dari biaya itu tidak bisa ditawar karena nantinya akan berdampak pada keselamatan pasien. Ujung-ujungnya kalau pelayanan dibawah standar itu akan merugikan masyarakat juga," pungkas Arida.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA