Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo di opening ceremony Indonesia Properti Expo (IPEX) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (15/5). (Foto: Prisma Ardianto)

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo di opening ceremony Indonesia Properti Expo (IPEX) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (15/5). (Foto: Prisma Ardianto)

BTN Targetkan Potensi Izin Prinsip KPR Rp 1,5 Triliun di IPEX 2022

Minggu, 15 Mei 2022 | 15:24 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan potensi izin prinsip kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 1,5 triliun pada gelaran Indonesia Properti Expo (IPEX) tahun 2022. Pemeran terhadap 225 proyek perumahan itu juga diprediksi akan dihadiri langsung oleh sebanyak 50 ribu orang.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyampaikan, IPEX digelar 15-22 Mei 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Sasaran utama dari pameran tersebut yakni para milenial yang mencapai lebih dari 80 juta jiwa atau mencakup 31% penduduk Indonesia. Namun demikian, belum semuanya dari para milenial itu memiliki rumah.

"Berdasarkan survei dari IPEX Loyalty Members (ILM) kepada 3.600 calon pembeli bahwa sebanyak 80% adalah milenial dan hampir 90% adalah calon pembeli rumah pertama yang tersebar baik di Jabodetabek dan diluar Jabodetabek," ucap Haru saat opening ceremony IPEX 2022 di Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Dia mengatakan, BTN sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan tentu akan memaksimalkan potensi yang ada. Utamanya untuk mendukung penyediaan pembiayaan perumahan yang layak kepada seluruh masyarakat, termasuk melalui subsidi maupun non subsidi.

Baca juga: BTN Rilis Billionaire Developer Special Privilege Program 2022

Perumahan begi milenial mengedepankan konsep transit oriented development (TOD) yang telah dimulai sejak 2021. Adapun kriteria model perumahan tersebut meliputi, pembangunan bersifat mix concept, high density occupancy, rumah terjangkau dalam area bisnis, kawasan bisnis terjangkau, jalan setapak dan alur bersepeda, fasilitas publik, tempat parkir minim, ketersediaan bus/LTR/kereta, dan green building.

"Pada penyelenggaraan expo ini, BTN menargetkan pengunjung pameran sebanyak 50 ribu pengunjung selama delapan hari pameran. Target potensi izin prinsip KPR sebanyak Rp 1,5 triliun, yang terdiri dari KPR non subsidi Rp 900 miliar, KPR subsidi Rp 300 miliar, dan KPR syariah Rp 300 miliar. Kami juga menargetkan booking KPR dengan total nominal Rp 200 miliar," jelas Haru.

Secara keseluruhan kata dia, IPEX 2022 diikuti oleh 41 pengembang, 11 pengembang subsidi, 30 pengembang non subsidi, dan enam peserta dari penyedia pendukung perumahan dan pengembang non asosiasi. Proyek yang dipasarkan pada pameran ini sejumlah 225 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota seperti Bandung, Surabaya, dan lainnya.

BTN pun menawarkan sejumlah gimik yang diharapkan dapat pendorong minat pembeli rumah. Diantaranya suku bunga promo di tahun pertama sebesar 2,22%, pembelian di masa pameran dibebaskan biaya provisi, dibebaskan biaya administrasi, dan dibebaskan biaya appraisal.

"Jadi lengkap sudah, tanpa biaya dengan suku bunga tahun pertama yang sangat murah. Nanti juga ada pengembangan program GPM atau graduated payment mortgage bahwa cicilan akan menyesuaikan pendapatan dan kemampuan para milenial," tandas Haru.

Baca juga: BTN dan Ombudsman Bersinergi Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mewakili Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono menyampaikan, pemerintah terus bekerja keras menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaanya, berbagai tantangan termasuk backlog perumahan masih terjadi.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021, backlog perumahan mencapai 12,7 juta rumah tangga. Untuk itu, melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan rumah tangga yang menempati rumah layak huni dari semula 56,7% menjadi 70%, ekuivalen sebanyak 11 juta.

Menurut dia, diperlukan strategi dari sisi supply maupun demand, serta keterlibatan berbagai stakeholders di sektor perumahan termasuk diantaranya pengembang dan perbankan. Dari sisi supply, pengembang mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung ketersediaan stok rumah serta pemenuhan kualitas material dan konstruksi rumah.

Sedangkan dari sisi demand, peran perbankan begitu sentral dalam melayani fasilitas penyaluran subsidi pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mulai dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi bantuan uang muka SBUM, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta program KPR tabungan pembiayaan rumah atau Tapera.

Lebih dari itu, peran sektor properti tidak hanya mendorong kebutuhan perumahan di Indonesia, namun juga menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi di Indonesia. Apalagi bisnis properti memiliki multiplier effect terhadap sekitar 174 sektor lainnya.

"Jadi sektor properti mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi perkembangan di sektor keuangan, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," kata Iwan.

Baca juga: Kuartal I-2022 Tumbuh Pesat, Bagaimana Prediksi Saham BBTN ke Depan?

Hingga kuartal I-2022, kinerja sektor properti secara positif mengalami pertumbuhan. BPS mencatat, sektor real estate dan konstruksi tumbuh masing-masing 3,78% dan 4,83% secara year on year (yoy). Pencapaian sektor properti tersebut dinilai berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, pemerintah terus memberikan insentif untuk keberlangsungan sektor properti. Seperti pemberian insentif bebas PPn sebesar 50% untuk pembelian rumah sampai dengan harga Rp 2 miliar dan 25% untuk pembelian rumah dengan harga Rp 2-5 miliar, sesuai yang diatur PMK 6/2022.

"Inilah saatnya kita memiliki rumah, inilah saatnya anda semua membeli rumah. Selanjutnya pemerintah akan terus melibatkan pengembang dan perbankan dalam melaksanakan empat strategi penyediaan perumahan yaitu mendorong ketersediaan rumah, membuat harga rumah menjadi terjangkau, meningkatkan akses pembiayaan, dan memastikan program perumahan dapat terus berjalan dengan dampak fiskal yang dapat dikendalikan," ujar Iwan.

Dia menambahkan, penyelenggaraan IPEX 2022 diharapkan menjadi momentum dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan sekaligus pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti. Ke depan juga diharapkan agar kerja sama antara pemerintah dan seluruh pengembang dan perbankan bisa berjalan lebih baik.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN