Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Economic Outlook 2021 bertajuk Memacu Pertumbuhan di Tengah Pandemi yang diselenggarakan Berita Satu Media Holding, Selasa (24/11).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Economic Outlook 2021 bertajuk Memacu Pertumbuhan di Tengah Pandemi yang diselenggarakan Berita Satu Media Holding, Selasa (24/11).

Cegah Pencucian Uang, OJK Tingkatkan Pengawasan Berbasis Teknologi

Kamis, 14 Januari 2021 | 19:22 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan berbasis teknologi. Langkah tersebut juga upaya untuk mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya memiliki komitmen penuh untuk menyukseskan program APU PPT. Sebagai regulator yang pengawasi sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam melakukannya.

Wimboh menyebutkan, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini dan di masa depan. Semua transaksi yang dilakukan melalui jalur sektor keuangan atau aktivitas masyarakat saat ini sudah digital. Hal tersebut menimbulkan risiko yang juga perlu diawasi melalui digital.

"Peningkatan pengaturan, pengawasan OJK melalui regulatory technology (regtech) dan supervision technology (suptech). Ini pendekatannya sama-sama kita sinergikan dalam rangka membahas APU PPT, bukan hanya pendekatan secara konvensional yang selama ini kita lakukan," jelas Wimboh, Kamis (14/1).

Sebab, semua transaksi dilakukan melalui sektor jasa keuangan, penyimpanan dana juga di sektor jasa keuangan, serta aliran dana juga bisa masuk melalui sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung penuh menyukseskan program tersebut.

"Semua payment melalui digital, payment ini bisa person to person baik langsung maupun melalui platform. Platform juga bukan hanya yang besar tapi bisa dilakukan di platform yang masif digunakan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri secara virtual," imbuh dia.

Dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu pesat, sebagai regulator, OJK juga terus melakukan pengembangan teknologi untuk mengawasi sektor jasa keuangan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan. "Ini tantangan yang harus digarisbawahi dan kita harus telurkan satu pendekatan baru, bagaimana kita atur, kita awasi, dan kita monitor, serta kita enforce bersama-sama," lanjut Wimboh.

Indonesia adalah satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Hal tersebut karena masih banyaknya kasus pencucian uang di Indonesia. OJK mendukung agar Indonesia bisa masuk menjadi anggota FATF.

"Kami mendukung penuh Indonesia menjadi anggota FATF dengan meningkatkan complience kita terhadap berbagai upaya agar sektor jasa keuangan bsia meningkat lagi dan akhirnya lolos dalam persiapan Mutual Evaluation Review (MER) tahun ini, karena itu syarat utama jadi anggota FATF," ucap dia.

Di samping itu, berbagai pendekatan regulasi, monitoring, sinergi dengan lembaga lain juga sudah dilakukan. Pendekatan berdasarkan risiko juga diimplementasikan dan ditingkatkan untuk penyempurnaan. Pihaknya juga menambahkan, transaksi juga tidak hanya dilakukan di platform lembaga keuangan, tapi juga sudah di luar lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi untuk bisa melakukan pencegahan. 

"Ada potensi risiko siber dan berkaitan penyalahgunaan informasi data pribadi, perundang-undangan dan bagaimana regulasi harus dibuat dan disinergikan bersama," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso mengungkapkan, Himbara senantiasa mendukung dan meningkatkan program APU-PPT untuk menjaga stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, komitmen dari Himbara telah diperlihatkan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PPATK, seperti penilaian dan audit laporan.

"Kita juga aktif ikut forum group discusion yang dilaksanakan PPATK. Kami juga komitmen memperbaiki dan menyukseskan di faktor people melalui pengembangan kompetensi dan secara berkala pelatihan APU-PPT dan juga menerapkan best practice sertifikasi," papar Sunarso.

Kemudian, Himbara juga melakukan proses izin berkala untuk risk best approach dan risk management unit kerja yang memiliki risiko tinggi. Selain itu, dilakukan audit berkala di internal audit dan eksternal. "Area yang tidak kalah penting adalah sistem, bisnis proses semua sesuai profil risiko, kita monitoring dan update parameter dan menerapkan teknologi terkini," ungkap Sunarso.

Dia juga menyampaikan, teknologi menjadi tulang punggung dalam melakukan program APU-PPT sehingga data menjadi hal yang sangat penting. "Ke depan, data seperti kependudukan, data daftar teroris dan data-data lain diharapkan dapat terintegrasi untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan," terang dia.

Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo juga mengaku sangat komitmen untuk mendukung penerapan APU-PPT di seluruh bank nasional untuk menjaga sistem pembayaran nasional terjaga. Pihaknya juga mengharapkan ke depan perlu kerja sama antara Perbanas dan PPATK. "Pengawasan APU-PPT bisa dengan kerja sama OJK dan PPATK untuk pencegahan bisa optimal oleh bank. Kemudian dalam rangka laporan dari data mencurigakan, Perbanas akan komunikasi dua arah, sehingga kami bisa lakukan untuk meningkatkan skor bank," urai pria yang akrab disapa Tiko.

Dia juga mengatakan, untuk bisa menangkap pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dibutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mencegah terjadinya kejahatan siber. "Untuk kepentingan customer, kami butuh sumber data yang kredibel, OJK, Dukcapil, PPATK untuk bantu bank verifikasi data, ini untuk mengurangi potensi risiko," sambung dia.

Selain itu, pihaknya juga membutuhkan sistem data yang cukup lengkap sebagai acuan perbankan nasional untuk mendefinisikan transaksi di sistem pembayaran nasional, apakah termasuk dari pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bukan.

"Kami butuh sistem data yang cukup lengkap sebagai acuan bank nasional mendefinisikan transaksi. Kami komitmen penuh mendukung PPATK dan seluruh pemangku kepentingan untuk Indonesia menjadi anggota FATF," pungkas Tiko.

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN