Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Syahroni

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Ahmad Syahroni

Dampak Covid-19, Asuransi Tak Tanggung Jemaah Gagal Umrah

Prisma Ardianto, Minggu, 15 Maret 2020 | 15:21 WIB

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyatakan, industri asuransi tidak menanggung pembatalan perjalanan umrah akibat peringatan perjalanan (travel warning) oleh Pemerintah Arab Saudi. Terkait hal tersebut, para pelaku usaha turut membahas langkah-langkah perbaikan layanan.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kegiatan ibadah umrah, dampak dari merebaknya Virus Korona (Covid-19). Akibatnya, pelaksanaan umrah pada 22 negara dihentikan, termasuk Indonesia, terhitung sejak 26 Februari hingga 13 Maret 2020.

Ketua AASI Ahmad Sya'roni mengatakan, jaminan polis Standar Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) maupun Polis Standar ASPU Plus, tidak menanggung risiko dari travel warning. Hal tersebut tertuang dalam Bab IV tentang Pengecualian pada Polis Standar ASPU dan ASPU Plus.

Ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa manfaat gagal berangkat tidak berlaku atas sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang dikecualikan. Termasuk salah satunya adalah akibat campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa, atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan, atau diberlakukannya travel warning dari yang berwenang.

"Untuk polis asuransi perjalanan umrah, case yang ini bisa saya sampaikan sesuai dengan ketentuan polis bahwa kalau travel warning termasuk hal yang dikecualikan, itu tidak dilindungi," kata Sya'roni di Jakarta, Kamis (13/2).

Dia mengatakan, aturan tersebut telah dibuat AASI beserta pelaku usaha serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator bidang umrah Kementerian Agama, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebelum Covid-19 mencuat. Polis Standar ASPU dan ASPU Plus sejatinya merujuk ketentuan pada asuransi perjalanan umumnya.

"Sebelum ada Virus Korona sudah diatur begitu, base on ASPU asuransi perjalanan. Itu diadopsi dari asuransi perjalanan biasa dan sudah bertahun-tahun memang itu poin (pengecualian travel warning) sudah biasa dipakai," imbuh dia.

Lebih lanjut Sya'roni menyampaikan, pihaknya berharap Pemerintah Arab Saudi tidak menangguhkan pemberhentian kegiatan umrah terlalu lama.

Sebaliknya, vaksin untuk Covid-19 bisa segera ditemukan. Dengan begitu, kegiatan umrah bisa berjalan normal dan dampak kepada industri bisa lebih diminimalisir.

Berkenaan dengan hal tersebut, sambung dia, AASI dan para pelaku usaha membuka diri untuk membahas langkahlangkah perbaikan pelayanan untuk ke depan, termasuk mengenai pengecualian pada polis.

"Sehingga tetap mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama calon jemaah umrah yang berjumlah sekitar 1 juta orang pertahun," jelas Sya'roni.

Berkaca pada kasus Covid-19, dia menerangkan, pelaku usaha bisa meramu potensi yang ada dengan risiko pada setiap produk asuransi yang dibuat. Salah satunya dengan lebih merinci perlindungan yang diberikan pada setiap polis. Sya'roni meyakini, selalu ada peluang bisnis dibalik setiap bencana yang melanda.

"Terlepas dari jaminan yang sebelumnya disepakati AASI, Kemenag, DSN, dan OJK, potensi pengembangan pasar (cross selling) masih terbuka lebar dengan memerhatikan database Jemaah umrah yang besar tersebut," kata dia. Berdasarkan data AASI, lini asuransi aneka yang memuat asuransi perjalanan memiliki portofolio sebesar 27,93% atau terbesar kedua dari total bisnis asuransi umum syariah. Angka tersebut memiliki nilai sebesar Rp 509 miliar.

Asuransi Syariah BMN

Di sisi lain, Sya'roni mengatakan, AASI dan para pelaku usaha asuransi syariah siap untuk memberikan perlindungan terhadap barang milik negara (BMN). Inisiatif tersebut seiring program yang sedang dan akan dijalankan pemerintah.

"Asuransi syariah dapat turut berperan bagi perlindungan aset negara, baik aset fisik amupun aset jiwa, dan dapat berjalan beriringan dengan kondisi jaminan yang ada di konvensional," ungkap Sya'roni.

Saat ini, kata dia, baru asuransi konvensional yang direalisasikan pemerintah. Itupun hanya asuransi (BMN) pada Kementerian Keuangan. Pihaknya menargetkan bisa memberi perlindungan aset lebih dulu kepada Kementerian Agama.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN