Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jaminan Hari Tua - BPJS Ketenagakerjaan. Foto ilustrasi: IST

Jaminan Hari Tua - BPJS Ketenagakerjaan. Foto ilustrasi: IST

DJSN: Baru 8,6% UKM Ikut Jamsostek

Senin, 10 Mei 2021 | 04:46 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai kepesertaan dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) masih rendah. Baru sebanyak 8,6% UKM ikut dalam program tersebut, padahal segmen tersebut sempat berkontribusi 99,9% dari total badan usaha.

Fenomena tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiapan Kebijakan DJSN Iene Muliati terkait isu strategis sistem jaminan sosial nasional (SJSN) oleh BP Jamsostek pada tahun 2020. Seperti yang diamanatkan UU SJSN, DJSN berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN.

Dengan tugas utamanya yaitu melakukan kajian dan penelitian penyelenggaraan jaminan sosial, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial (DJS), dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan anggaran operasional. Selain itu juga berwenang dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial.

"Cakupan kepesertaan masih rendah. Pada Agustus 2008 menunjukkan bahwa 99,9% dari total Badan Usaha (BU) adalah UKM tapi sampai Agustus 2020 baru 8,6% UKM ikut dalam program Jamsosnaker," ujar Iene melalui keterangannya, pekan lalu.

Selain itu, dia memaparkan bahwa porsi peserta non aktif relatif besar dan cenderung meningkat setiap tahun. Kemudian cakupan kepesertaan di daerah belum merata dan hanya berpusat di DKI Jakarta, Jawa, dan Banten. Isu strategis lain adalah pembayaran klaim program Jamsostek mulai mengejar besaran iuran. Hal yang tidak kalah penting adalah terkait dana jaminan sosial (DJS) di bidang ketenagakerjaan.

"Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) bidang Ketenagakerjaan tidak mengalami peningkatan signifikan, salah satunya karena pekerja informal yang mendominasi angkatan kerja banyak yang belum menjadi peserta program Jamsosnaker," ucap Iene.

Dia menjelaskan, SJSN bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kemungkinan memerlukan manfaat tambahan di luar SJSN. Konsep multipilar membuat manfaat tambahan yang diselenggarakan institusi lainnya diperlukan. Koordinasi Antar Penyelenggara (KAP) diperlukan dalam mengisi kebutuhan tersebut.

"Arah kebijakan SJSN dengan memperhitungkan transformasi sosial dan ekonomi Indonesia perlu dilakukan dengan membangun ekosistem implementasi program SJSN yang komprehensif dan terpadu untuk keberlanjutan SJSN. Ekosistem komprehensif dan terpadu ini akan meliputi lima bidang yaitu regulasi, institusi, operasional, teknis, dan sumber daya," jelas dia.

Sementara itu, DJKN juga memaparkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan Jamsostek pada tahun 2020. Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi (PME) Tono Rustiano memaparkan delapan temuan terkait penyelenggaraan Jamsostek oleh BP Jamsostek.

Pertama, perlunya perbaikan regulasi cukup luas dalam berbagai bidang/hal diantaranya pengaturan jaminan perlindungan untuk ASN, pekerja migran Indonesia, pengambilan JHT, dan pekerja rentan. Kedua, menyasar sektor informal yang merupakan jumlah pekerja terbesar memerlukan upaya luar biasa (extra-ordinary) dengan pendekatan khas.

Ketiga, pembenahan database kepesertaan yang belum juga tuntas selama bertahun-tahun memerlukan keseriusan prioritas penanganannya. Keempat, diperlukan penguatan pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) yang belum cukup terlindungi. Kelima, masih diperlukan sosialisasi terkait manfaat-manfaat program BP Jamsostek secara langsung kepada peserta. Keenam, terkait digitalisasi BP Jamsostek.

"Penyiapan sistem IT yang andal guna memastikan proses dan prosedur pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pengecekan saldo jaminan hari tua (JHT) dan pengajuan klaim tidak mengalami hambatan. Namun, kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam menyediakan jaringan untuk mendukung sistem IT dan online system berjalan baik," terang Tono.

Ketujuh, DJNS menilai bahwa program jaminan pensiun mendapat perhatian dan diminati oleh perusahaan, terutama perusahaan yang belum memiliki perlindungan pekerja melalui lembaga pensiun sendiri. Serta kedepan, DJSN juga menyoroti kondisi risiko kerugian besar, baik berupa realize loss maupun unrealize loss pada BP Jamsostek.

"Timbulnya risiko kerugian besar, baik realized maupun unrealized, merupakan hal yang wajar karena dinamika pasar modal. Tetapi, tinjauan terhadap sistem dan mekanisme pengambilan keputusan dan pengendalian risiko, serta pelaksanaannya, tetap diperlukan untuk menguji kewajaran tersebut," tandas Tono.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN