Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko pada acara AFPI Media Gathering yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/10). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko pada acara AFPI Media Gathering yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/10). Foto: Investor Daily/Prisma Ardianto

TEKAN BIAYA HINGGA 50%

Fintech Lending Turunkan Tingkat Bunga Maksimal Jadi 0,4% Per Hari

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 04:35 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Industri fintech p2p lending sepakat untuk menurunkan berbagai biaya sampai 50% sehingga bunga pinjaman dapat ditekan dari 0,8% menjadi 0,4% per hari. Meski penyaluran pinjaman dinilai akan menyusut, tapi langkah itu perlu dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak agar industri tumbuh kuat dan sehat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyampaikan, pihaknya perlu merespon pidato Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021 beberapa waktu lalu. Pemerintah dan regulator telah melakukan langkah konkret terkait pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal. Maka asosiasi bersama anggotanya juga perlu melakukan langkah sesuai dengan harapan dan ekspektasi para pemangku kepentingan tersebut.

"Salah satu hal yang paling penting disoroti adalah terkait dengan menurunkan untuk sementara tingkat biaya pinjaman, karena disana ada bunga dan semua biaya-biaya lain hingga 50%. Jadi kalau di dalam aturan kode etik dibatasi pinjaman harian tidak lebih dari 0,8%, disampaikan dan diputuskan turun 50% menjadi 0,4%," kata Sunu saat AFPI Media Gathering yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (22/10).

Menurunnya tingkat bunga itu dinilai tidak membuat penyaluran pembiayaan lebih agresif. Sebaliknya, kata dia, para penyelenggara fintech lending akan lebih selektif karena memilih peminjam (borrower) dengan profil risiko tertentu, sehingga penyaluran pembiayaan tidak akan secepat realisasi sebelumya.

"Sehingga tentu saja kita akan mengharapkan tingkat pencairan tidak akan setinggi yang sebelumnya. Kemudian pencapaian jumlah yang dapat diberikan pinjaman juga tidak sebesar sebelumnya karena akan menjadi upaya menyeimbangkan risiko dan return yang harus diberi pinjaman. Oleh karena itu, efeknya akan cukup signifikan. Maka kita putuskan untuk sementara kita putuskan (penurunan biaya) selama satu bulan, kemudian nanti kami akan reviu kembali," jelas Sunu.

Dia mengungkapkan, keputusan itu sebetulnya berat untuk diambil para penyelenggara tapi di sisi lain perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu pihaknya turut meminta para pemangku kepentingan untuk mendukung upaya ini. Untuk regulator misalnya, diharapkan mengurangi profil risiko dari golongan peminjam underserved dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Hal itu perlu segera dilakukan sebelum November 2021 atau akan molor lebih lama.

Kehadiran UU PDP nantinya dipercaya bisa membuat fintech lending mengukur risiko lebih akurat. Sehingga tingkat bunga juga bisa dipangkas. Pada saat bersamaan, Kepolisian dan Kejaksaan bisa terus menindak pinjol ilegal berikut sektor pendukungnya agar mendapat efek jera. Setidaknya satu-dua bulan ini menjadi momentum untuk bisa memberantas tuntas operasi pinjol ilegal di Indonesia.

Selanjutnya, sambung Sunu, upaya menekan biaya oleh fintech lending ini diharapkan bisa diikuti oleh sektor pendukungnya. Seperti fintech payment gateway dan perbankan untuk dapat memberikan keringanan dari biaya layanan transaksi. Menurunkan tingkat bunga tentu tidak bisa dilakukan sendiri, beban dapat dipikul bersama-sama.

Dia menambahkan, harapan terakhir adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 5/2020 yang rencananya aktif di akhir tahun ini bisa lebih cepat diterapkan. Tapi hanya diberlakukan bagi para penyelenggara elektronik yang terdaftar Kominfo. Kebijakan itu dinilai bisa secara efektif memberantas pinjol ilegal.

"Dari kami harapan-harapan itu bisa terealisasi sehingga fintech lending dapat adjustment kembali tingkat bunga dan biaya sesuai dengan profil risiko kalangan underserved. Sehingga dengan demikian kita bisa merealisasikan visi dari Presiden RI untuk 2030 dapat menjadi negara ekonomi terkuat nomor tujuh di dunia," ujar Sunu.

Dia pun bilang, perkembangan fintech lending sudah cukup cepat. Rata-rata pengeluaran bulanan tercatat sebesar Rp 7 triliun di tahun lalu menjadi Rp 15 triliun pada tahun 2021 sampai dengan Agustus. "Kami benar-benar berharap ke depan fintech lending bisa tetap melayani segmen underserved tanpa harus direcoki momok pinjol ilegal," tandas Sunu.

Pada kesempatan itu, Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI Rina Apriana mengatakan, keputusan untuk menekan biaya-biaya pinjaman dari berbagai lini mesti dilakukan dengan tenggat satu bulan. Upaya itu diharapkan turut mendapat dukungan dari ekosistem dan bisa terealisasi dengan cepat. Hal ini adalah pekerjaan rumah asosiasi agar fintech lending menuju ke level berikutnya.

"Keputusan ini baru kita ambil, rencana (penyaluran) Rp 100-125 triliun di tahun ini memang akan terkoreksi dengan kondisi ini, tapi memang ini dinamikanya. Penerapan satu bulan karena ekosistem terus bergerak. Angka itu bisa saja (dicapai), tapi kita akan membatasi segmennya, (kita pilih) yang risikonya sudah kita tau karena selama ini banyak yang kita layani," beber Rina.

Lima Langkah

Co Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi pada  pemaparan  kinerja  2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (3/3). (Foto: Prisma Ardianto)
Ketua Umum AFPI yang juga Co Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi Foto: Prisma Ardianto


Sementara itu, Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi mengemukakan, ada lima langkah yang dilakukan asosiasi melihat perkembangan pinjol ilegal di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menurunkan biaya-biaya pinjaman sampai 50% tersebut agar pembiayaan lebih terjangkau serta bagian dari edukasi membedakan entitas legal dan ilegal.

Selain itu, AFPI menindak tegas para anggota atau rekanan anggota yang memiliki keterkaitan dengan pinjol ilegal. Langkah itu sudah terbukti dengan memberhentikan keanggotaan PT Indo Tekno Nusantara yang bergerak di bidang debt collection agency pada Jumat, 15 Oktober 2021. Seiring dengan hal itu, asosiasi menekankan kepemilikan sertifikasi para debt collector.

"Sertifikasi khususnya kaitannya dengan debt collection agency yang menjadi salah satu yang ditekankan. AFPI memberi peringatan kepada pada rekanan debt collection yang tidak memenuhi kriteria sertifikasi tersebut. Diharapkan bisa memberikan standar untuk aspek penagihan dan sebagainya, sesuai dengan pedoman perilaku yang ada di AFPI sebagai dasar operasional," kata Adrian.

Berikutnya adalah terkait dengan pengaduan masyarakat dengan menyediakan layanan pengaduan di web AFPI, di samping adanya OJK 157. Sedangkan terakhir adalah melakukan edukasi secara menyeluruh dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini menjadi penting karena banyak dari masyarakat belum mengetahui perbedaan fintech lending legal dan pinjol ilegal.

"Kita terus bekerja sama dengan Kepolisian, Kominfo, OJK, SWI, dan berharap infrastruktur pendukung seperti payment gateway, Google Indonesia, serta perbankan bisa sama-sama membatasi ruang gerak dari pinjol ilegal ini. Karena pinjol ilegal ini juga menggunakan infrastruktur resmi tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan mereka apabila ingin pemberantasan ini efektif," tutup Adrian. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN