Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana bersama , Anggota Komisi XI DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta para pelaku industri jasa keuangan di Jawa Timur pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020 dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya. Foto:Istimewa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana bersama , Anggota Komisi XI DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta para pelaku industri jasa keuangan di Jawa Timur pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020 dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya. Foto:Istimewa

Gubernur Jatim Minta OJK Lebih Signifikan Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

Amrozi Amenan, Selasa, 28 Januari 2020 | 23:10 WIB

SURABAYA, investor.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perlindungan kepada masyarakat dari penipuan berkedok investasi dan finansial teknologi yang ilegal.

“Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri jasa keuangan di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih signifikan kepada masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat penipuan investasi dan fintech ilegal,” katanya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Timur 2020 dan Pelantikan dan Serah terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 dari Heru Cahyono kepada Bambang Mukti Riyadi di Hotel Sheraton, Surabaya, Selasa (28/1/2020).

Khofifah lebih lanjut mengungkapkan, memberikan perlindungan kepada masyarakat merupakan tugas dari OJK. Tugas OJK dirangkum dalam 3M yaitu mengatur, mengawal dan melindungi masyarakat dalam industri jasa keuangan.

Tetapi, ia juga menyadari jika tidak dibantu elemen lain, OJK tidak cukup energi untuk menanganinya karena kecepatan teknologi dan luasan wilayah Indonesia serta jumlah penduduk yang sangat besar dengan literasi keuangan yang masih banyak yang belum memadai. Karena itu, OJK juga membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan elemen strategis lainnya khususnya aparat penegak hukum.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana bersama , Anggota Komisi XI DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta para pelaku industri jasa keuangan di Jawa Timur pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020 dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya. Foto:Istimewa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana bersama , Anggota Komisi XI DPR RI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta para pelaku industri jasa keuangan di Jawa Timur pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2020 dan Serah Terima Jabatan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur di Ballroom Hotel Sheraton Surabaya. Foto:Istimewa

“Mereka bersama OJK dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menghindarkan dari penipuan dengan modus finansial teknologi,” ungkapnya.

Menurut Khofifah, OJK harus memberikan pendampingan kepada masyarakat khususnya terkait peer to peer landing (P2P) agar tidak ada lagi korban investasi dan fintech ilegal. Semua penyedia P2P harus dipastikan sudah terferifikasi dan terdaftar oleh OJK.

Pendampingan kepada masyarakat oleh OJK, secara tidak langsung juga memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi, fintech sudah bisa diakses di mana saja. Padahal tidak semua orang mengetahui keabsahan legalitas dari penyedia fintech tersebut,” ungkapnya.

Setidaknya, lanjutnya, sudah ada lebih 100 fintech dan investasi ilegal yang izinnya sudah dicabut oleh OJK. Akan tetapi, pendampingan kepada masyarakat harus tetap dilakukan, jangan sampai terjerat fintech dan investasi ilegal.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga meminta dukungan dari OJK dalam menjalankan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Perekonomian di Jawa Timur.

“Dengan adanya pendampingan dan pengawalan dari OJK, maka investor baik dari dalam negeri dan luar negeri akan sesuai dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di Jatim,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 4 yang baru dilantik, Bambang Mukti Riyadi mengatakan pihaknya akan memberi dukungan kepada Pemprov Jatim dalam penguatan ekosistem industri keuangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim. Untuk itu, sinergi dan kerja sama akan terus dibangun melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Jawa Timur yang digelar setiap tahun dan bertujuan untuk  mengkomunikasikan arah kebijakan pemerintah.

“Pertemuan ini juga membicarakan upaya mengembangkan ekonomi Jatim di masa mendatang. Diharapkan, setelah sertijab ini, pimpinan yang baru bisa mendukung dan bekerjasama guna menjawab tantangan penguatan ekosistem industri keuangan di Jatim yang berdaya saing dan berkualitas,” kata Bambang.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN