Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DK OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Jumat (15/1/2021).

Ketua DK OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), Jumat (15/1/2021).

Ini Lima Prioritas OJK Tahun 2021

Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:34 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan lima prioritas dan arah kebijakan untuk merespons berbagai tantangan dalam jangka pendek di tahun ini. Tantangan itu antara lain masih lemahnya permintaan akan barang dan jasa akibat terbatasnya mobilitas masyarakat dan lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan.

Prioritas pertama, kebijakan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dengan memberikan ruang lebih lanjut bagi dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk dapat bangkit kembali di tengah pandemi ini.

"Kami prioritaskan restrukturisasi diperpanjang hingga Maret 2022 untuk memberi ruang debitur. Dalam restrukturisasi kembali kami pesan untuk tidak diberi penalti yang memberatkan. Lalu kami juga berikan status sovereign bagi lembaga sovereign wealth fund yang digarap pemerintah untuk pemulihan ekonomi," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 yang disampaikan secara virtual, Jumat (15/1/2021). PTIJK 2021 mengambil tema 'Momentum Reformasi Sektor Jasa Keuangan Pasca Covid-19 dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif'.

Selain itu, OJK juga akan memberikan relaksasi kebijakan secara temporer dan terukur. OJK akan mendorong tumbuhnya permintaan dengan melakukan penurunan bobot ATMR dari relaksasi yang sebelumnya diberikan bagi kredit properti dan kredit kendaraan bermotor. "Detailnya nanti kami sampaikan terpisah, dan kami juga beri kelonggaran BMPK dan ATMR untuk sektor kesehatan untuk memberikan ruang luas dalam kontribusinya menangani Covid-19 serta untuk meng-handle masyarakat," imbuh dia.

OJK akan memperluas akses UMKM terutama KUR klaster yang diperluas, saat ini ada tiga tempat, yakni di Lampung, Sumatera Selatan, dan Malang. Hal ini dilakukan agar UMKM dari hilir hingga hulu mendapatkan akses pembiayaan, bukan hanya dari perbankan tapi juga security crowd funding, dan OJK juga membuat marketplace bagi UMKM untuk menjual produknya.

Prioritas kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan untuk antisipasi persaingan di regional dan global. "Kami akan mempercepat konsolidasi di industri jasa keuangan terutama di industri perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan agar lebih resilient dan memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung perekonomian nasional. Selama 2020, telah terdapat 4 bank umum melakukan akuisisi dan 29 BPR telah melakukan merger," jelas Wimboh.

Aksi konsolidasi juga akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan memberikan kemudahan dan percepatan proses perizinan dan dukungan pengaturan yang diperlukan termasuk peningkatan permodalan minimum secara bertahap.

Prioritas ketiga, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan untuk bisa lebih kontributif kepada stabilitas dan pertumbuhan. "Kita menjaga market integrated dan juga melakukan inovasi produk yang boleh dilakukan industri. Kami mendukung ekspansi lembaga jasa keuangan melakukan multi activities business yang universal dan berbasis digital," kata Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1/20/21)
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2021 secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1/20/21)

Pihaknya juga mengungkapkan, OJK mengizinkan adanya bank digital yang beroperasi di Indonesia, namun tetap tidak membuat distorsi dengan adanya pelaku perbankan eksisting. Di samping itu, dia juga ingin mempercepat edukasi masyarakat dan market conduct serta roadmap sustainable finance.

Prioritas keempat, akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan melalui berbagai platform. Seperti peer to peer (P2P) lending, equity crowdfunding dan produk digital yang belum ada bisa diuji coba dalam sandbox. "Akan kita diskusikan untuk mendorong platform digital ini dengan prinsip same business same rules," ujar dia.

Di samping itu, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk keuangan syariah juga menjadi perhatian. Industri keuangan syariah diharapkan dapat berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami sambut baik Kementerian BUMN untuk menggabungkan beberapa bank syariahnya. Ini menjadi backbone pengembangan syariah ke depan, dan kami dorong untuk mengarah ke UMKM dan ritel," tutur Wimboh.

Prioritas kelima, penguatan kapasitas internal melalui penyempurnaan pendekatan dan infrastruktur pengawasan. Berbagai upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas internal OJK dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN