Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Pajak Kemenkeu. Foto:  kemenkeu.go.id

Gedung Pajak Kemenkeu. Foto: kemenkeu.go.id

BERNILAI PULUHAN MILIAR RUPIAH

Ini Modus Suap Pajak yang Diduga Libatkan Oknum DJP dan Kuasa Pajak Bank Panin

Sabtu, 6 Maret 2021 | 17:03 WIB
Investor Daily

JAKARTA, Investor.id - Kasus suap pajak yang diduga  melibatkan oknum aparat pajak,  konsultan pajak,  dan kuasa pajak, termasuk kuasa pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin),  bernilai puluhan miliar rupiah. Bagaimana  modus operandinya?

Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata membeberkan modus operandi kasus tersebut. Lazimnya  praktik korupsi di sektor perpajakan, kasus ini juga bermoduskan dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.

Dalam kasus  tersebut,  oknum aparat  Direktorat Jenderal Pajak  (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  diduga menerima imbalan  dalam jumlah tertentu dari para konsultan dan kuasa pajak.  "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar rupiah," tutur Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alexander Marwata menjelaskan, dalam mengusut kasus rasuah ini, tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. "KPK berkoordinasi dengan  Kemenkeu  dan   DJP," ujar Alex yang  belum bersedia merinci lokasi-lokasi  yang digeledah KPK. 

KPK, menurut Alex, menangani kasus korupsinya, sedangkan Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh praktik ilegal tersebut. "Tersangkanya nanti diumumkan. Dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," papar dia.

Sementara itu, atas permintaan KPK, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mencegah  orang-orang yang diduga terlibat  kasus korupsi pajak, untuk bepergian ke luar negeri. Mereka berjumlah enam orang.

Dari keenam orang itu, satu di antaranya adalah VL, kuasa pajak PT BPI. VL diduga adalah Veronika Lindawati, sedangkan BPI ditengarai sebagai PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin).

Adapun lima orang lainnya yang dicegah ke luar negeri yaitu APA dan DR, keduanya oknum aparatur sipil negara (ASN) dari  DJP Kemenkeu, RAR dan AIM (kunsultan pajak PT GMP), serta AS (konsultan pajak PT JB).

“Pencegahan ini berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari 2021 sampai 5 Agustus 2021,”  kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

KPK, seperti diberitakan Jumat (5/3/2021), telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) mengenai kasus suap pajak yang ditengarai melibatkan oknum pegawai DJP Kemenkeu.

Berdasarkan Sprindik bernomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri itu, kedua oknum aparat DJP, masing-masing APA dan DR, telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga APA dan DR menerima suap dari konsultan dan kuasa wajib pajak (WP) berinisial RAR, AIM, AS, dan VL. RAR dan AIM adalah konsultan pajak atas pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT GMP untuk tahun pajak 2016.

Adapun AS, menurut KPK, adalah konsultan pajak yang terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Sedangkan VL merupakan kuasa wajib pajak sehubungan dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan terbuka berinisial PT BPI untuk tahun pajak 2016.

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN