Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

IRI Terapan Hidupkan Kembali Jiwasraya, Tinjauan Ekonomi Murakabi

Jumat, 17 Juli 2020 | 14:13 WIB
Investor Daily

JAKARTA, investor.id - Penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Jiwasraya) sangat rumit, sehingga jika tidak hati-hati justru akan menimbulkan permasalahan baru “blunder”. Pemerintah berinisiatif untuk membentuk perusahaan baru yaitu Nusantara Life di bawah induk (holding) PT Bahana Pembinaan Usaha Nusantara (Persero) (BAHANA) sebagai perusahaan baru pengganti Jiwasraya.  

Ekonom Universitas Surakarta – Agus Trihatmoko mengapresiasi inisiatif pemerintah, setidaknya telah ada suatu upaya mencari solusi atas kasus Jiwasraya. Tetapi, rancana peralihan nasabah Jiwasraya ke Nusantara Life sulit diterima melalui akal sehat manajemen korporate dan corporate governance pada sisi perusahaan kelompok BAHANA. Defisit keuangan Jiwasraya tidak memungkinkan dialih-pindahkan kepada suatu korporasi BUMN lainnya, dalam hal ini BAHANA holding.

Kritisme studi ekonomi murakabi tidak sependapat dengan holdingisasi BUMN. Konsep holdingisasi mengedepankan sifat kapitalistik “konglomerasi” BUMN yang dinilai tidak sesuai dengan esensi amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Pembelajaran juga perlu diingat kembali yaitu kegagalan sistem konglomerasi pada berbagai korporasi telah memperparah atau pemicu setiap terjadi krisis ekonomi. 

“Adakah kemungkinan holding tersebut dibentuk sebagai upaya dini untuk menutupi (window dressing) kerusakan praktik CGC pada perusahaan-perusahaan terholding?,” kata Agus, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7/2020). 

Dr R Agus Trihatmoko
Dr R Agus Trihatmoko

Pembentukan Nusantara Life sebagai anak perusahaan BAHANA holding untuk menggantikan Jiwasraya adalah perilaku jamak bagi “korporasi hitam”. Skenario seperti itu sering kali telah merugikan keuangan negara. Penting menengok kembali femomena kelam “role model” demikian yang memang sering kali ditempuh bersamaan dengan situasi krisis ekonomi (tahun 1988 dan 1998). Jadi, mungkin saja role model termaksud berulang pada krisis ekonomi kali ini, bagi korporasi-korporasi bermasalah.

“Presiden dan DPR RI harus berhati-hati, jika, mendukung apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN atas inisiatif membentuk Nusantara Life di bawah induk (holding) BAHANA sebagai perusahaan baru pengganti Jiwasraya”, tandas Agus. 

Pada kesempatan baik ini ia menyampaikan salam hangat kepada penggagas IRI - AM Putut Prabantoro, berserta kolega ekonom dari berbagai Perguruan Tinggi yang telah berkontribusi membangun pemikiran IRI. 

Melanjutkan keterangannya pada 09 Juli 2020, dinyatakan bahwa Indonesia Raya Incorporated (IRI) sebagai konsepsi penyelesaian kasus Jiwasraya. IRI terapan mengarahkan strategi kebijakannya yaitu pendanaan segar berupa penyertaan modal saham baru oleh Pemerintah Daerah dan/atau Desa bagi seluruh Indonesia, serta oleh para nasabah Jiwasraya.

Penyertaan modal saham di Jiwasraya oleh pemerintah daerah dan/atau desa dapat menggunakan alokasi dana APBN bagi setiap daerah atau desa yaitu realokasi dana tunai dikonversi berupa Surat Berharga Saham Jiwasraya. Mekanisme tersebut, perlu sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Disarankan, penyusunan PP harus mendapat persetujuan DPR RI, karena terkait dengan pengaturan realokasi mata anggaran APBN ke daerah dan desa yang berimpilkasi pada operasionalisasi dan bodi APBD dan/atau Dana Desa setempat. Bagi para nasabah Jiwasraya dapat diputuskan atau negosiasikan berupa hak atas bunga dan sebagian pokok penempatan dana dikonversi berupa saham perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa akan mengatur secara manajerial dalam pelaksanaan rekapitalisasi dan privatisasi Jiwasraya termaksud. “Prakiraan sementara bersumber pada analisa terhadap informasi publik bahwa dana segar dibutuhkan Jiwasraya mencapai kisaran Rp 40 s.d Rp 70  triliun”, papar Agus.

Nominal tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban jatuh tempo nasabah dan menutupi defisit solvabilitas, serta kebutuhan modal kerja sebagai penyuntik likuiditas agar perusahaan beroperasi normal dan unggul.

Pengisian dana Jiwasraya dengan IRI terapan termaksud relatif meringankan beban APBN, karena sumber dana tersebar dari seluruh calon pemegang saham baru. Formulasinya, yaitu menempatkan posisi kepemilikan saham oleh pemerintah pusat pada kisaran porsi 20% atas Jiwasraya.

Ilustrasi demikian merupakan universalitas konsepsi IRI bagi BUMN dengan pendekatan ekonomi murakabi.  Asas kekeluargaan dan gotong-royong, serta strategi inkorporasi dan sinergitas adalah murakabi (menguntungkan) bagi perekonomian masyarakat bersama korporasi-korporasi bagi kemajuan ekonomi ke depan.

Prospek berikutnya yaitu menciptakan GCG Jiwasraya ke depan menjadi sangat baik, oleh implikasi kepemilikan saham publik. Organ governance dan manajemen didominasi oleh kepentingan minoritas yang mayor dan dipimpin oleh kepentingan mayoritas yang minor, sehingga terjadi keseimbangan idealnya korporasi profesional. Peluang terbaik lainnya pada sisi bisnis dan pemasaran yaitu diharapkan portfolio dan size bisnis Jiwasraya menjadi meluas hingga pelosok daerah untuk semua jenis produknya.   

Menurut Agus, penyelesaian kasus Jiwasraya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemegang saham. Transparansi dan konstitusionalisasi, serta rasa keadilan bagi masyarakat dan kebenarannya perlu dikedepankan.  Sejarah ekonomi dan konstitusionalisasinya ke depan akan menguji dan menceritakan kebenaran yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia.

Agus memberikan catatan akhir bahwa Jiwasraya dikategorikan perusahaan ilikuid dan insolvabel yang menuju pada kebangkrutan bisnisnya. Penyebab utama ditengarai oleh buruknya praktik Good Corporated Governance (GCG) yang berimplikasi pada organ manajemen menyimpang terhadap kaidah fungsi menajemen korporat. 

Rekomendasinya, yaitu mendorong sinergitas semua Penegak Hukum untuk bersama-sama membentuk Tim Gabungan dalam penuntasan kasus Jiwasraya. Optimalisasi terhadap kolektifitas aset dan uang kembalian dari oknum berkasus, diharapkan dapat memperkecil nominal potensi kerugian keuangan negara. (gr)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN