Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Anto Prabowo. Foto: IST

Anto Prabowo. Foto: IST

Isu Pengawasan Perbankan Kembali ke BI, OJK: Kami Fokus Jalankan Tugas

Kamis, 2 Juli 2020 | 20:07 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum mendapatkan informasi mengenai isu pengembalian wewenang pengawasan perbankan ke Bank Indonesia (BI). Hingga saat ini OJK masih fokus menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi perbankan di tengah Covid-19.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyebut belum bisa menanggapi kabar tersebut karena sumber yang belum jelas."Kita fokus tugas dan pokok OJK. Tidak boleh berandai-andai, intinya semua lembaga bekerja sesuai Undang-Undang. Kita lakukan dengan konsekuen agar yang dimaksud UU bisa tercapai. Sampai saat ini belum ada informasi ke saya," jelas Anto, Kamis (2/7/2020).

Pihaknya menegaskan, selama belum ada pernyataan yang jelas dari sumber terpercaya, OJK masih tetap bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara. Menurut dia, OJK akan jauh lebih penting mengurus dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 ketimbang isu tersebut.

"Ketika saya tanya sumbernya tidak jelas, kita fokus saja, karena negara membutuhkan penanganan Covid," ucap dia.

Dalam beberapa hari ini beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penerbitan Perppu agar regulasi perbankan dikembalikan ke Bank Indonesia. Isu ini berembus menyusul kemarahan Presiden dalam rapat kabinet 18 Juni lalu karena lambannya penanganan Covid-19 sehingga dia mengancam reshuffle kabinet. Kemudian beredar kabar upaya melebur dan menyatukan lagi OJK dengan BI. Presiden melihat pelaksanaan kebijakannya macet karena kerumitan aturan di dua lembaga tersebut.

Anto juga mengatakan OJK telah memberikan insentif berupa penerbitan Peraturan OJK (POJK) 11 terkait restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19. Hal tersebut merupakan upaya OJK untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha dan juga industri jasa keuangan, yakni perbankan.

"Ini punya nilai, 3 bulan dari relaksasi itu berikan insentif Rp 97 triliun. Inilah yang OJK fokuskan dan ini seperti terlihat pick di April dan Mei, sekarang mulai melandai," tutur Anto.

OJK berharap setelah restrukturisasi melandai, sektor riil segera digerakkan. Pasalnya, apabila sektor riil tidak bergerak, maka stimulus pemerintah berupa penempatan uang negara maupun lainnya akan menjadi percuma.

"OJK saat ini fokus pada itu dulu tidak fokus pada hal-hal lain, kami ikuti hal-hal lain bagaimana langkah OJK koordinasi dengan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dengan Kementerian Keuangan, BI, dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam berbagai hal menangani masalah Covid-19," kata dia.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN