Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan

Iuran Dinaikkan, BPJS Kesehatan Berpotensi Surplus Rp 1,76 Triliun

Triyan Pangastuti, Kamis, 14 Mei 2020 | 17:30 WIB

JAKARTA, investor.id -- Pemerintah memutuskan menaikkan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan secara bertahap mulai Juli 2020. Keputusan ini tercantum dalam beleid Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran ini membuat BPJS Kesehatan berpotensi mencatatkan surplus Rp 1,76 triliun pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, kenaikan iuran tersebut masih lebih rendah dari perhitungan aktuaria. "Dengan kondisi tadi (kenaikan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020), maka bisa surplus, net-nya Rp 1,76 triliun karena ada carrying over (dari 2019) Rp 15,5 triliun," kata dia dalam konferensi virtual di Jakarta, Kamis (14/5).

Kunta Wibawa berharap kenaikan iuran akan menaikkan kualitas pelayanan kesehatan. Jika tidak ada kenaikan, seiring putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, maka defisit BPJS tahun ini diperkirakan mencapai Rp 6,9 triliun dan akan melebar hingga 2021.

Ia menegaskan, penyesuaian tarif melalui Perpres 64/2020 tak hanya untuk mengatasi defisit BPJS, tetapi juga sebagai langkah lanjutan dalam memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kami ingin jelaskan bahwa penyesuaian iuran dari JKN lebih ingin program berjalan berkesinambungan dan memberikan layanan tepat waktu dan berkualitas termasuk terjangkau bagi negara dan masyarakat,” jelasnya.

Kunta juga menjelaskan, kebijakan ini sesuai dengan amanat UU, bahwa penyesuaian tarif dimungkinkan untuk dilakukan dua tahun sekali. “Jadi pemerintah melihat kemungkinan ini, lalu disesuaikan dengan kondisi aktual dan kondisi masyarakat keseluruhan,” tambah dia.

Hingga saat ini jumlah peserta JKN telah mencapai 82% dari total penduduk 223 juta. Segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai 133,5 juta atau 59,9%, masing-masing PBI Pusat mencapai 96,5 juta (43,3%) dan PBI Pemda 37 juta (16,6%).

"Tapi harapan kita 100 persen. Pertumbuhannya makin lama mengecil karena makin tinggi peserta, semakin sedikit orang yang masuk, semakin susah tingkatkan kepesertaan. Makanya perlu upaya ekstra," jelasnya.

Pemerintah Hadir

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres 64/2020 merupakan bentuk kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya kenaikan iuran ini, pemerintah bisa menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik dan berkesinambungan bagi masyarakat.

“Terbitnya Perpres ini dianggap tidak berpihak ke masyarakat. Padahal ini justru mengembalikan nilai-nilai fundamental JKN," jelasnya.

Fahmi menambahkan, kenaikan iuran BPJS juga mengembalikan kepada Undang-undang BPJS, bahwa program bersama gotong-royong saling kontribusi satu sama lain dan pemerintah hadir, sangat komit. "Kalau ada isu negara enggak hadir, justru negara hadir lebih besar dari sebelumnya,” ungkapnya.

Fahmi mengatakan, berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 30 April 2020, pemerintah telah membayar iuran untuk lebih dari 132 juta orang.

“Program ini konstruksi dasarnya membangun solidaritas yang enggak mampu dibayar pemerintah. Pak Jokowi komitmen. Jadi angka yang negara hadir dalam iuran BPJS per 30 April angka negara sudah bayar 132,6 juta jiwa lebih. Ini negara hadir dan Perpres ini akan meneruskan,” ujarnya.

Menurut Fahmi, dengan adanya kenaikan harapannya defisit tersebut dapat teratas, sehingga tunggakan ke rumah sakit bisa terbayar kemudian cash flow rumah sakit terbantu dan pelayanan kepada masyarakat pun bisa semakin meningkat.

“Itu ke sini pelan-pelan kami lunasi. RS cash flow membaik. Memang masih ada utang jatuh tempo per hari ini. Tapi kalau enggak diperbaiki iuran, potensi defisit program ini enggak berkelanjutan kaitannya dengan pelayanan. Pelayanan baik kalau cash flow rumah sakit baik," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim yang jatuh tempo ke rumah sakit senilai Rp 4,4 triliun, melalui klaim yang diajukan hingga 13 Mei 2020.

Pososi outstanding klaim mencapai Rp 6,21 triliun dengan klaim masih dalam tahap verifikasi, klaim yang belum jatuh tempo sebesar Rp 1,03 triliun namun klaim ini sudah diverifikasi, namun belum mencapai 15 hari sejak dokumen yang diterima lengkap.

Kemudian, untuk klaim yang sudah dibayar kepada faskes sejak 2018 senilai Rp 192,539 triliun.

Penyesuaian tarif dalam Perpres 64/2020 dengan besaran Kelas I Rp 150.000, Kelas II Rp 100.000 dan Kelas III sebesar Rp 42.000.

Apabila di tahun 2020 peserta kelas III hanya membayar Rp 25.500 dengan selisih Rp 16.500 yang akan dibayarkan pemerintah sebagai bentuk subsidi iuran.

Dengan adanya kenaikan ini, maka di tahun 2021, peserta kelas III akan membayar Rp 35.000, yang selisihya Rp 7.000 akan dibayarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN