Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) bersama seorang peserta JKN-KIS  Foto: Ist

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) bersama seorang peserta JKN-KIS Foto: Ist

Iuran Naik, BPJS Kesehatan Pastikan Utang Rp 14 Triliun Lunas

Nida Sahara, Selasa, 7 Januari 2020 | 13:47 WIB

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memastikan utang jatuh tempo ke rumah sakit (RS) sebesar Rp 14 triliun tahun 2019 yang di-carry over bisa dilunasi pada tahun ini. Sebab, pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah disetujui.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, rapat koordinasi tentang besaran iuran BPJS Kesehatan menyetujui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 untuk bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai diberlakukan penuh pada awal tahun ini. Dengan skema iuran yang baru tersebut jika dijalankan dengan konsisten, maka utang kepada RS bisa lunas tahun ini.

“Kalau kami konsisten jalankan dengan baik itu, pada akhir tahun ini utang-utang bisa bersih semua. Pada akhir tahun walaupun tidak banyak, ada tandatanda progaram ini sustain, sehingga 3-4 tahun ke depan RS bisa melayani lebih baik lagi, tidak kekurangan cashflow lagi,” kata Fachmi ditemui usai rapat koordinasi dengan menteri koordinator PMK, menteri keuangan, Kemenkes, menteri sosial, DJSN, dan mendagri, di Kementerian PMK, Jakarta, Senin (6/1).

Dia mengungkapkan, jika ada utang jatuh tempo, pada prinsipnya BPJS Kesehatan memiliki supply chain financing (SCF) dari sejumlah bank yang menyediakan likuiditas untuk membayar tagihan ke RS sebagai dana talangan.

“Kami targetkan tiga bulan ini untuk utang jatuh tempo 2019 bisa diselesaikan, tapi teknisnya nanti,” lanjut dia.

Pada kesempatan itu, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, sampai dengan akhir Desember 2019 posisi tunggakan utang berkisar Rp 14 triliun, dan bisa diselesaikan dengan komitmen Perpres Nomor 75 yang dijalankan mulai tahun ini. Nantinya, kenaikan iuran tersebut sepenuhnya digunakan langsung untuk membayar utang BPJS Kesehatan ke RS.

Iqbal mengatakan, BPJS Kesehatan telah belajar dari tahuntahun sebelumnya, sehingga saat ini pihaknya memiliki data yang semakin matang.

Iya dari iuran semua, langsung (dibayar ke RS), diterima hari itu, hari itu juga diselesaikan. Kecuali ada kliring dan lain-lain itu hanya teknis perbankan, tapi dieksekusi hari itu,” kata Iqbal.

Menurut dia, BPJS Kesehatan akan menggunakan cashflow dengan baik. Terlebih lagi sejumlah kementerian dan lembaga terkait sudah memikirkan membantu BPJS Kesehatan dengan strategi iuran. “Makanya kami harus menggunakan cashflow dengan baik. Fiskalnya lebih terjaga kan yang saya janjikan bukan janji kosong,” tutur Iqbal.

Peserta Turun Kelas

Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan
Kartu JKN. Sumber: BPJS Kesehatan

Di sisi lain, Iqbal mencatat pada periode November-Desember 2019 jumlah peserta PBPU atau peserta mandiri yang turun kelas sebanyak 372.924 orang. Jika dirinci, peserta Kelas I yang turun kelas ke Kelas II atau Kelas III sebanyak 153.466 peserta, atau sebesar 3,35%. Kemudian, peserta Kelas II yang turun ke Kelas III sebanyak 219.458 peserta, atau sebesar 3,32%.

“Jadi bisa melihat sebetulnya, instrumen kebijakan BPJS Kesehatan yang diberikan terkait dengan penurunan kelas digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang memang ingin menyesuaikan dengan kebutuhan pembayarannya,” terang Iqbal.

Fachmi menuturkan, BPJS Kesehatan akan memberikan mekanisme bagi peserta yang ingin turun kelas dengan mudah dan secepat mungkin. Berdasarkan data terbaru BPJS, peserta bukan penerima upah (PBPU) Kelas III yang menunggak iuran sebanyak 9,8 juta peserta, ini akan didata lagi apakah menunggak karena tidak mau membayar atau karena tidak mampu membayar.

Apabila PBPU Kelas III setelah didata merupakan peserta yang tidak mampu, maka akan masuk ke dalam kuota Peserta Bantuan Iuran (PBI).

“Kalau memang tidak mampu atau miskin prosesnya kami laksanakan, kami kawal sehingga pendataannya lebih cepat,” ujar Fachmi.

Pihaknya akan membantu dan melayani masyarakat yang ingin turun kelas sesuai dengan kemampuan bayar peserta. Layanan turun kelas tersebut akan dilakukan sampai April 2019.

“Kami komitmen tingkatkan layanan peserta jadi tahun pelayanan dan kepuasan peserta, ada 10 komitmen yang kami jalankan. Ini antara lain BPJS Kesehatan membantu, dan standby di RS, kami juga layani perubahan kelas tidak sulit, kami bantu. Dari yang sebelumnya satu tahun untuk I kelas, ini bisa lebih cepat untuk masyarakat bisa dilakukan sampai April,” jelas dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyebutkan, pemerintah menyiapkan kuota peserta bantuan iuran (PBI) sebanyak 96,8 juta.

“Kami hitung dari 9,8 juta Kelas III yang menunggak itu didata dulu, kuotanya 96,8 juta untuk PBI, nanti yang benar-benar miskin daftar di Mensos, ini kami hitung, karena perbaikan data setiap bulan dilakukan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Fachmi menyebut, dengan adanya kenaikan iuran memang sudah diperkirakan terdapat peserta yang akan turun kelas. Hal tersebut memasang sudah diantisipasi, sehingga pihaknya juga memberikan fasilitas kemudahan bagi peserta yang ingin turun kelas. Selain itu, PBPU Kelas III memungkinkan akan turun menjadi PBI.

“Kemungkinan Kelas III drop out itu ada, kami sama-sama berjalan dengan pemerintah juga tidak mau memberatkan. Yang tidak mampu akan masuk PBI nanti,” kata Fachmi.

Dengan adanya kenaikan iuran mulai tahun ini, pemerintah juga sudah berhenti mengucurkan dana talangan ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan harus menjalankan cashflow dengan baik supaya bisa sustain.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA