Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Layanan Syariah LinkAja

Layanan Syariah LinkAja

Januari, Pengguna LinkAja Capai 65 Juta

Selasa, 9 Februari 2021 | 17:23 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Fintek Karya Nusantara sebagai operator layanan uang elektronik LinkAja mencatat terdapat 65 juta pengguna terdaftar hingga Januari 2021. Terbaru, perseroan memperluas jangkauannya di wilayah Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Data LinkAja memaparkan, layanan telah digunakan di lebih dari satu juta merchant lokal dan lebih dari 349 ribu merchant nasional di seluruh Indonesia. Selain itu, layanan juga dapat digunakan pada 233 moda transportasi, lebih dari 674 pasar tradisional, lebih dari 42 ribu partner donasi digital, dan 5 ribu online marketplace.

Kemudian, LinkAja turut melayani pembayaran dan pembelian kebutuhan sehari hari seperti pulsa, listrik, tagihan rumah tangga, iuran BPJS, dan sebagainya. LinkAja juga dapat digunakan di lebih dari satu juta titik transaksi untuk pengisian dan penarikan saldo, yang meliputi ATM, transfer perbankan, jaringan ritel, hingga layanan keuangan digital.

Sementara itu, guna mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi di ruang lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari, LinkAja resmi bekerja sama dengan Pemda setempat, melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Digitalisasi Layanan Sistem Pembayaran Menggunakan Aplikasi LinkAja.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Walikota Kendari, H Sulkarnain Kadir bersama Head of Government Project LinkAja M Rendi Nugraha, yang berlangsung di Pantai Nambo Kendari, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Tujuan dari dilakukannya kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama yang didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Sulawesi Tenggara adalah untuk mengakselerasi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Diantaranya dengan memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan transaksi nontunai di Kota Kendari, selain tentunya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kota Kendari.

Head of Government Project LinkAja M Rendi Nugraha mengatakan, pihaknya turut berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian ekonomi. Adapun sebagai uang elektronik nasional, LinkAja telah secara konsisten melakukan berbagai kerja sama strategis untuk dapat menghadirkan layanan keuangan digital yang merata kepada seluruh masyarakat.

"Kerja sama LinkAja dengan Pemerintah Daerah Kota Kendari kali ini merupakan komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah. Kami harap kolaborasi baik ini dapat menghadirkan kemudahan transaksi digital yang aman, nyaman, dan cepat bagi warga Kota Kendari, sekaligus mengoptimalkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat," papar dia melalui keterangan resmi, Selasa (9/2).

Hingga saat ini, LinkAja telah menjalin kerja sama strategis dengan dengan Pemerintah Daerah di 13 kota dan provinsi di Indonesia. Seperti Kota Cirebon, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Provinsi Aceh, Kabupaten Lebak, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Makassar, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Gorontalo, Kabupaten Banyuwangi, serta Kabupaten Bone Bolango.

Fokus utama di wilayah itu dilakukan dalam rangka digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, secara nontunai, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). LinkAja sendiri telah hadir di lebih dari 67 Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

Khusus di Kendari, LinkAja dan Layanan Syariah LinkAja telah dapat digunakan sebagai metode pembayaran di berbagai modern retail, pasar tradisional, pusat oleh-oleh dan kuliner ternama, sarana pendidikan, sarana rekreasi wisata dan lain-lain.

Sementara ruang lingkup kesepakatan bersama dengan Pemda Kendari antara lain penerapan pembayaran nontunai pada ekosistem pembayaran penerimaan daerah yang meliputi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Termasuk PBB, dan Pajak Kendaraan Bermotor, serta dukungan pengembangan digitalisasi ekosistem mikro, pariwisata, dan UMKM di wilayah Kota Kendari.

"Kota Kendari adalah yang pertama di Sulawesi Tenggara untuk memulai program digitalisasi ini, kami bersepakat kemarin di November, Alhamdulillah, Februari ini sudah terealisasi dan tentu ini hanya langkah awal saja," ujar Walikota Kendari H Sulkarnain.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN