Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jika Dilikuidasi, Dana Nasabah Jiwasraya Berpotensi Dikembalikan 2 Tahun

Senin, 25 Januari 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Rencana Penyelamatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turut mencanangkan pengembalian izin usaha di akhir tahun 2021. Para nasabah yang menolak restrukturisasi akan melalui proses likuidasi, sehingga dana berpotensi dikembalikan dalam waktu dua tahun dan dibayarkan kurang dari 20% dari nilai pokok.

Direktur Kepatuhan dan SDM Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso mengungkapkan, pihaknya berharap semua nasabah berkenan mengikuti proses restrukturisasi polis hingga 31 Mei 2021. Sampai saat itu, persentase pemegang polis yang menyetujui atau menolak baru bisa diketahui. Polis hasil restrukturisasi akan mulai ditransfer ke perusahaan baru (new company/newco) IFG Life pada Juni 2021.

Sementara itu, sambung dia, Jiwasraya sendiri akan tetap beroperasi seperti biasa. Namun, aset yang dikelola bersifat unclean dan unclear karena aset sehat akan ditransfer ke IFG Life. Artinya, manfaat terhadap nasabah pun akan lebih sedikit. Hingga pada saatnya, Jiwasraya akan mengembalikan izin usaha sebagai asuransi jiwa.

"Pada batas waktu tertentu, kami akan koordinasikan dengan pemegang saham dan regulator apakah memang sudah pas bahwa Jiwasraya ini sudah tidak beroperasi sebagai asuransi jiwa. Diperkirakan akhir tahun, atau sehabis bulan Juni 2021. Sesuai dengan rencana penyehatan keuangan kita, (tidak lagi beroperasi) durasi waktu sampai 2022," kata Mahelan dalam perbincangan dengan CNBC Indonesia di kanal Youtube, dikutip Minggu (24/1).

POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah diantaranya menjelaskan pelaksanaan pembayaran kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Dalam hal ini, pengembalian dana dilakukan oleh Tim Likuidasi pada saat proses likuidasi, tentu setelah tahap pengembalian izin dan pembubaran.

Pasal 24 ayat 1 memang menjelaskan bahwa hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Namun, pada ayat (3) diterangkan dalam hal dana asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajinan di maksud dilakukan secara proporsional.

Lebih lanjut, pasal 25 ayat (1) pun menjelaskan, Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa dalam likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berlaku (in force) dapat terus berlaku dengan cara pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain. Artinya, polis yang masih berjalan mesti tetap berjalan namun dengan cara dialihkan ke perusahaan lainnya, tentu dengan restu dari pemegang polis sesuai instruksi ayat (2) di pasal yang sama.

Beleid itu pun menyatakan, jika pemegang polis menolak pertanggungannya dialihkan, Tim Likuidasi mesti mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggungan.

"Pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan, pembayaran dilakukan secara proporsional," demikian isi pasal 26 ayat (1) POJK 28/2015.

Selain menjelaskan model pembayaran manfaat polis, POJK 28/2015 juga menjelaskan tata cara pembayaran dana pokok. Bagi polis yang tidak memiliki unsur tabungan, dibayarkan sejumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pencabutan Izin Usaha Perusahaan (unearned premium). Itupun setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi kepada perusahaan pialang atau agen asuransi.

Sedangkan untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada saat pencabutan izin usaha perusahaan. Bagi polis PAYDI, diberlakukan sama dengan model polis yang tidak memiliki unsur tabungan. Namun, dana investasi peserta dihitung sebesar nilai tunai netto pada tanggal pencabutan izin usaha perusahaan, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan maka pembayaran dilakukan secara proporsional.

Adapun mengacu pada POJK 28/2015, pengembalian dana nasabah tersebut berpotensi berlangsung selama 2 tahun atau bahkan lebih. Hal itu memungkinkan saja terjadi, namun juga bisa dilakukan lebih cepat. Pasal 15 ayat (1) mengungkapkan pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. Adapun Tim Likuidasi sendiri dibentuk ketika RUPS paling lama 30 hari setelah perusahaan dicabut izinnya.

Potensi Tim Likuidasi molor dalam melaksanakan tugasnya juga diatur dalam ketentuan itu, Tim Likuidasi dapat kembali memohon kepada OJK untuk memperpanjang waktu likuidasi. Alasan perpanjangan likuidasi dapat berupa adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah. Dalam hal ini, OJK mesti menunggu adanya kekuatan hukum tetap.

Kurang dari 20%

Jiwasraya
Jiwasraya


Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Menengah dan Direktur Teknik Jiwasraya Angger P. Yuwono mengatakan, aset Jiwasraya per November 2020 tercatat hanya sebesar Rp 15,8 triliun. Sedangkan kewajiban atau liabilitas tercatat mencapai Rp 54,4 triliun. Merujuk dari nilai buku tersebut, jika likuidasi dilakukan sekarang, maka hanya 22-23% dari nilai polis nasabah yang mampu dibayarkan.

Apalagi banyaknya aset dengan kualitas buruk dan tidak likuid membuat nilai aset menyusut seiring waktu. Alhasil ketika di masa mendatang Jiwasraya dilikuidasi maka proyeksi nilai polis yang mampu dibayarkan pun makin kecil. Ditambah lagi Jiwasraya masih butuh waktu untuk menjual aset-asetnya.

"Kami menjual aset Citos (Cilandak Town Square) saja prosesnya hampir satu tahun. Sekarang kita sedang proses menjual 13 aset, yang sudah setahun saja masih berproses. Jadi tidak gampang, sudah pasti kalau dilikuidasi hari ini pemegang polis hanya dapat kurang dari 20% nilai polis," ungkap Angger.

Oleh karena itu, kata dia, sejatinya tujuan dari restrukturisasi polis adalah menyelamatkan polis, baik nilai yang dikembalikan ataupun keberlangsungan manfaat polis itu sendiri. Perlakuan restrukturisasi polis juga diupayakan sama antara pemegang polis ritel, korporasi, ataupun bancassurance.

"Dari kami memang menargetkan semua pemegang polis direstrukturisasi. Karena dengan restrukturisasi dan dipindahkan polis bisa diselamatkan. Meskipun penyelamatan itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya, sesuai kemampuan pemegang saham dalam penyediaan dana penyelamatan atau tambahan modal," jelas Angger.

Progres Restrukturisasi
Di sisi lain, Mahelan yang juga Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang menyampaikan, sejak melakukan pra registrasi pada 11 Desember 2020 sampai dengan 21 Januari 2021 diketahui per hari terdapat 550 pemegang polis ritel telah menyetujui proses restrukturisasi polis.

Jumlah itu mencakup 80% dari sekitar 700-800 penawaran per hari yang dilakukan melalui surat. Adapun jumlah pemegang polis ritel disebut sebanyak 308 ribu entitas.

Dari sisi korporasi, kata dia, Jiwasraya mencatat portofolio sekitar 2.000 perusahaan yang di bawahnya memiliki sekitar 2,2 juta pemegang polis. Sampai 21 Januari 2021, diperkiraan sebanyak 45% jumlah itu atau sekitar 800 ribu nasabah sudah berkenan ikut strukturisasi.

Sedangkan untuk nasabah bancassurance atau Saving Plan tercatat terdapat sekitar 8.000 pemegang polis. Baru sekitar 300 pemegang polis Saving Plan yang setuju untuk direstrukturisasi. Mahelan mengakui bahwa segmen nasabah Saving Plan harus dikebut karena rasio persetujuannya yang relatif lambat dibandingkan segmen nasabah lainnya.

Dia menilai, alasan nasabah Saving Plan ada dua hal. Pertama, karena kurangnya informasi dan takut jika pengelolaan polis di IFG Life tidak ditangani dengan baik. Kedua, nasabah masih berharap dananya dikembalikan penuh (full). Itu mungkin saja terjadi tapi dengan pengembalian dana selama 15 tahun. Jika pengembalian dengan waktu 5 tahun, maka terjadi pemotongan (haircut) sebesar 29% dan 31%.

"Kita akan sosialisasikan kembali agar yang tadinya tidak setuju menjadi setuju. Kemudian juga kita sampaikan kalau (polis) ditinggal di Jiwasraya, maka aset akan unclear dan unclean, ini kondisi yang tidak menguntungkan bagi pemegang polis. Harapannya dengan kondisi seperti ini mereka ikut apa yang kami usulkan," tandas Mahelan.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN