Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pinjol ilegal

Ilustrasi Pinjol ilegal

Kemenkop UKM Telusuri 52 Koperasi Terindikasi Praktik Pinjol Ilegal

Senin, 22 November 2021 | 04:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menemukan 52 koperasi dengan 16 di antaranya beralamat di lokasi yang sama terindikasi kuat melakukan pelanggaran berupa praktik pinjaman online (pinjol) secara ilegal.

"Ini menjadi indikasi kuat bahwa terjadi pelanggaran. Bagaimana mungkin sebuah kantor di dalamnya terdapat 16 koperasi yang melakukan kegiatan yang sama yaitu simpan pinjam. Karenanya ini adalah suatu praktek ilegal," kata Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam keterangannya, akhir pekan lalu.

Ilustrasi pinjol
Ilustrasi pinjol

Dia mengungkapkan, kunjunganya bersama tim pada Selasa, 16 November 2021 ke salah satu notaris menemukan dalam kurun satu tahun telah menerbitkan lebih dari 52 badan hukum koperasi. Kedok yang digunakan usaha itu adalah koperasi simpan pinjam dan sebagian besar terindikasi dalam praktek pinjaman ilegal.

"Kita mendorong proses ini agar dapat diproses sesuai ketentuan dan aturan undang-undang dan hukum yang berlaku. Saya kira praktik pinjaman ilegal tidak bisa kita toleransi karena ini merugikan dan meresahkan masyarakat," kata Zabadi.

Dia menegaskan, Kemenkop UKM akan mengambil tindakan secara tegas dan menegakkan aturan seadil-adilnya bagi yang berbadan hukum koperasi maupun non koperasi tapi melakukan praktik pinjaman ilegal. Praktik-praktik menyimpang tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlanjut karena merugikan masyarakat dan tentunya merugikan nama baik koperasi.

"Saya kira ini penting bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperhatikan setiap pengajuan badan hukum yang berbentuk koperasi," imbuh dia.

Zabadi menuturkan, temuan di kantor notaris itu menunjukkan bahwa penerbitan badan hukum berawal dari tindakan oknum staf kantor notaris yang menyelipkan berkas pendirian badan hukum koperasi. Pihak notaris pun pada akhirnya sudah memberikan keterangan, termasuk keterangan dari staf notaris yang dimaksud.

“Saya kira kita harus proses secara tegas tidak pandang bulu karena ini praktik yang meresahkan masyarakat," kata Zabadi.

Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. (Foto: Humas Kemenkop UKM)
Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi. (Foto: Humas Kemenkop UKM)

Dia mengatakan, beberapa langkah yang perlu diambil. Pertama mereka harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan persyaratan dan kewajiban dari sebuah koperasi simpan pinjam.

"Ketika pendirian koperasi menggunakan alamat yang sama lebih dari satu koperasi ini sudah menimbulkan satu indikasi yang patut dicurigai, apalagi seperti ini dimana 16 koperasi di alamat yang sama," kata Zabadi.

Bahkan untuk tahun ini, notaris yang disidak tersebut mendirikan lebih dari 52 badan hukum koperasi simpan pinjam. Hal ini menjadi sebuah indikasi dan sekaligus pelanggaran pelaku khususnya terhadap Permenkop nomor 15 tahun 2015.

"Saya kira tidak ada alasan apalagi notaris adalah bidang hukum, tidak bisa mengatakan atau tidak memahami mengetahui peraturan," jelas dia.

Dalam hukum, kata Zabadi, setiap insan hukum di dalamnya pasti dianggap memahami peraturan perundang-undangan, apalagi sebagai bagian dari penegak hukum maka tidak patut untuk mengatakan tidak mengetahui peraturan yang berlaku.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN