Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bank Panin. Foto: IST

Bank Panin. Foto: IST

Kuasa Pajak Bank Panin Dicegah ke Luar Negeri

Sabtu, 6 Maret 2021 | 15:55 WIB
Investor Daily

JAKARTA, Investor.id - Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah enam orang ke luar negeri atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari keenam orang itu, satu di antaranya adalah VL, kuasa pajak PT BPI. VL diduga adalah Veronika Lindawati, sedangkan BPI ditengarai sebagai PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin).

Adapun lima orang lainnya yang dicegah ke luar negeri yaitu APA dan DR, keduanya oknum aparatur sipil negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), RAR dan AIM (kunsultan pajak PT GMP), serta AS (konsultan pajak PT JB).

“Pencegahan ini berlaku selama enam bulan sejak 8 Februari 2021 sampai 5 Agustus 2021,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

KPK, seperti diberitakan Jumat (5/3/2021), telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) mengenai dugaan kasus suap pajak yang ditengarai  melibatkan oknum pegawai DJP Kemenkeu.

Berdasarkan Sprindik bernomor B/878/DIK.00/01-23/02/2021 yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri itu, kedua oknum aparat DJP, masing-masing APA dan DR, telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menduga APA dan DR menerima suap dari konsultan dan kuasa wajib pajak (WP) berinisial RAR, AIM, AS, dan VL. RAR dan AIM adalah konsultan pajak atas pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT GMP untuk tahun pajak 2016.

Adapun AS, menurut KPK, adalah konsultan pajak yang terkait dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan berinisial PT JB untuk tahun pajak 2016 dan 2017. Sedangkan VL merupakan kuasa wajib pajak sehubungan dengan pemeriksaan perpajakan perusahaan terbuka berinisial PT BPI untuk tahun pajak 2016.

Libatkan Oknum Pajak

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan suap penurunan nilai pajak  tertanggal 10 Februari 2021 yang beredar di kalangan wartawan Jumat (5/3/2021), PT BPI yang disebutkan KPK diduga adalah PT Bank Pan Indonesia  Tbk (Bank Panin), bank nasional papan atas milik Mu’min Ali Gunawan. Sedangkan VL selaku kuasa Bank Panin ditengarai sebagai Veronika Lindawati.

Dalam SPDP yang ditandatangani Ketua KPK, Firli Bahuri itu disebutkan, KPK sejak 4 Februari 2021 mulai melakukan penyidikan. Dalam Sprindik terungkap, kedua oknum pejabat DJP diduga menerima hadiah atau janji dari beberapa pihak, termasuk Veronika Lindawati, selaku kuasa Bank Panin.

KPK akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap para tersangka.

"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya, karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa dalam kebijakan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, pihaknya telah membebastugaskan pejabat pajak yang diduga tersangkut kasus suap pajak. Menkeu belum menyebut secara rinci nama oknum pejabat pajak tersebut.

Puluhan Miliar Rupiah

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengakui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pajak tersebut. Namun, ia belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kasus tersebut, termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Betul, kami sedang penyidikan,  tersangkanya nanti diumumkan. Dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," tutur Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alex mengungkapkan, lazimnya modus korupsi di sektor perpajakan, kasus yang saat ini ditangani KPK juga bermoduskan dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Nilai suap dalam kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," ujar Alex.

Dalam mengusut kasus ini, menurut Alexander Marwata, tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Meski tak menyebut lokasi yang digeledah, Alex menekankan, dalam pengusutan kasus ini, KPK berkoordinasi dengan Kemenkeu dan DJP.

KPK, kata dia, menangani kasus korupsinya, sedangkan Kemenkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh praktik ilegal tersebut.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN