Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Iustrasi produk asuransi. (Ist)

Iustrasi produk asuransi. (Ist)

Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

Senin, 15 Maret 2021 | 10:40 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com) ,Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah yang telah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Terlebih lagi, pembentukan LPP merupakan amanat Undang-Undang Perasuransian No 40 Tahun 2014 yang semestinya sudah harus terwujud pada 2017.

Sejauh ini muncul dua skenario LPP. Pertama, LPP dibentuk sebagai lembaga baru tersendiri. Opsi kedua, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini menjamin simpanan dana di bank merangkap penjaminan polis.

Jumlah premi, penetrasi, dan densitas asuransi jiwa
Jumlah premi, penetrasi, dan densitas asuransi jiwa

Tujuannya agar pemerintah tidak harus mengeluarkan dana besar, mengingat pembentukan LPP membutuhkan modal sedikitnya Rp 4 triliun.

Jika kewenangan LPS diperluas, konsekuensinya UU LPS mesti diamendemen dan itu bisa diakomodasi lewat Omnibus Law Sektor Keuangan yang kini sedang dipersiapkan pemerintah. Kalangan DPR, pelaku industri asuransi jiwa, dan pengamat mendukung segera dibentuknya LPP. Namun mereka juga mengingatkan agar lembaga ini jangan sampai menimbulkan moral hazard.

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST
Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi. Foto: IST

Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyatakan, pembentukan LPP masih dalam proses. “Tentang LPP, saat ini masih dalam pembahasan. Detailnya juga masih dibahas,” kata dia singkat, Jumat (12/3/2021).

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin, OJK sangat mendukung penuh rencana pembentukan LPP sebagai penyelenggara program penjamin polis, setelah melihat kebutuhan industri asuransi saat ini. Namun dari segi kewenangan, OJK bukanlah lembaga yang berhak untuk mengambil inisiatif membentuk LPP.

“Untuk Undang-Undang (LPP) dan Peraturan Pemerintah, yang memiliki kewenangan mengusulkan adalah pemerintah, kalau sektor keuangan ya Kementerian Keuangan. OJK sangat mendukung karena sangat dibutuhkan oleh industri asuransi seperti halnya LPS oleh industri perbankan,” ungkap Ihsanuddin saat dihubungi Investor Daily, Jumat (12/3).

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin. Foto: IST
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin. Foto: IST

Merujuk pada Pasal 54 UU 40/2014 tentang Perasuransian, LPP yang disebut sebagai lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, harus lebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari OJK. Kesepakatan mediasi itu bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Sementara pasal 53 dalam ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh perusahan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sedangkan penyelenggaraan program penjaminan polis diatur kemudian dengan undang-undang (UU). UU tersebut paling lama harus dibentuk tiga tahun sejak UU Perasuransian berlaku, sehingga seharusnya LPP sudah berdiri sebelum 2017.

Investasi dan aset asuransi jiwa
Investasi dan aset asuransi jiwa

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, pembentukan LPP sangatlah mendesak. Setiap muncul kabar ada perusahaan asuransi yang bermasalah, pihak regulator maupun pemerintah kerap tidak berani untuk menutup perusahaan itu.

“Kalau ada LPP, pemerintah akan lebih berani menutup perusahaan asuransi. Itu salah satu kegunaan LPP, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan. Jadi perusahaan asuransi diuntungkan, pemegang polis diuntungkan, regulator juga diuntungkan. Lembaga ini bukan saja mendesak, tapi amat sangat mendesak,” kata Togar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Foto: IST
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu. Foto: IST

Meskipun terlambat, Togar menyebut sekarang adalah momentum yang tepat untuk segera mewujudkan LPP. Hal itu menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah, mulai dari AJB Bumiputera 1912, Jiwasraya, Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life. Masalah AJB Bumiputera sudah muncul sekitar awal 2000-an. Berbagai dispensasi pemerintah tentang kelonggaran indikator kesehatan keuangan tidak bisa dipenuhi asuransi mutual tersebut. Pada periode 2009-2010,

Bumiputera mendapatkan 10 surat peringatan (SP) dari regulator. Sejak 21 Oktober 2016, OJK secara resmi mengambil alih proses restrukturisasi Bumiputera.

AJB Bumiputera. Foto: ilustrasi: metrotvnews.com
AJB Bumiputera. Foto: ilustrasi: metrotvnews.com

Bumiputera saat ini memiliki aset Rp Rp 10,1 triliun, sedangkan kewajiban membengkak hingga Rp 30,42 triliun, dengan ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Per Juni 2020, total anggota sebanyak 2,85 juta yang terdiri atas 2 juta nasabah perorangan dan 847.246 peserta asuransi kumpulan. Bumiputera kini tengah menjual aset-asetnya untuk menutupi sebagian kewajiban, sementara pemerintah menolak menempuh jalan bail-out.

Kasus Jiwasraya berawal dari gagal bayar polis produk saving plan pada Oktober 2018. Ketika itu, terjadi gagal bayar polis sebesar Rp 802 miliar terhadap sekitar dua ribu nasabah. Hingga November 2020, Jiwasraya melaporkan utang jatuh tempo telah mencapai Rp 19,3 triliun terhadap 69.445 ribu peserta asuransi, serta total kewajiban mencapai Rp 54,4 triliun dan ekuitas negatif Rp 38,6 triliun.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Namun kini polis Jiwasraya direstrukturisasi dan dialihkan ke perusahaan baru, Indonesia Financial Group (IFG Life). Hingga 8 Februari 2021, sekitar 52% atau 109.091 nasabah korporasi dan 10% atau 23.848 nasabah ritel Jiwasraya mengikuti program restrukturisasi polis.

Kasus berikutnya menimpa Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life yang antara lain terseret oleh kerugian investasi di pasar modal.

Logo Asabri
Logo Asabri

Togar menegaskan, kehadiran LPP bertujuan utama untuk memastikan perlindungan konsumen seiring terendusnya tata kelola yang bobrok dari suatu perusahaan asuransi.

“Jika kita tahu ada asuransi mulai bermasalah, regulator bisa langsung bertindak, korban tidak akan bertambah banyak, maka opsi perusahaan harus tutup, di situlah peran LPP,” terang Togar.

Dengan kehadiran LPP, kata Togar, regulator akan diuntungkan karena bisa lebih tegas dan tidak lagi ragu dalam mengambil tindakan. Tindakan regulator, baik itu Bank Indonesia (BI) maupun OJK akan lebih terukur, pasti, dan perlindungan konsumen terwujud dengan baik.

Sedangkan dari sisi perusahaan, kehadiran LPP bakal menjadi keuntungan karena persepsi dan kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk kembali membeli produk asuransi. (hg)

Baca juga

https://investor.id/finance/lpp-jamin-produk-proteksi

https://investor.id/finance/dpr-dukung-pembentukan-lembaga-penjamin-polis

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN