Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
LPS. Foto ilustrasi: Majalah Investor/Uthan A Rachim

LPS. Foto ilustrasi: Majalah Investor/Uthan A Rachim

Lembaga Penjamin Polis Urgen Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 8 Januari 2020 | 08:12 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id –Lembaga Penjamin Polis (LPP) Asuransi urgen dibentuk tahun ini untuk melindungi masyarakat pemegang polis, seperti nasabah bank yang dananya dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kasus gagal bayar klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 harus dijadikan momentum untuk segera merancang undang-undang pembentukan LPP Asuransi berikut perangkat hukumnya, agar kasus serupa tidak terulang.

“Meski belum ada diskusi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan DPR, pembentukan Lembaga Penjamin Polis bisa terwujud tahun ini,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Fathan menjelaskan, sampai saat ini usulan pembentukan LPP belum masuk ke DPR. Namun, secara prinsip, lembaga tersebut penting untuk segera dibentuk guna menjamin perlindungan kepada masyarakat pemegang polis.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Lagipula, pembentukan Lembaga Penjamin Polis diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi,” tutur dia.

Menurut Fathan Subchi, apabila awal tahun ini OJK dan pemerintah mulai berdiskusi dengan DPR ihwal pembentukan lembaga tersebut maka persentase kemungkinan untuk merealisasikannya tahun ini bisa lebih besar lagi. Oleh karena itu, OJK atau pemerintah perlu segera mengajukan inisiatif kepada DPR dengan menyiapkan usulan berupa proposal secara detail.

Kelak, kata Fathan, DPR juga akan mengundang OJK dan pemerintah serta industri asuransi terkait guna pembahasan lebih lanjut untuk mempercepat pembentukan LPP Asuransi.

“Sampai sekarang belum ada usulan yang konkret dengan kajian akademiknya, proposal lebih detail juga belum ada. Tapi saya kira bisa (terbentuk tahun ini) kalau OJK sudah berinisiatif dan berdiskusi dengan DPR. DPR akan secepatnya mengundang pemerintah dan sektor industri untuk membahas hal itu,” papar dia.

Fathan menegaskan, rencana pembentukan LPP Asuransi merupakan langkah positif dan patut direalisasikan Sebab, dengan adanya LPP, masyarakat pemegang polis akan merasa lebih aman, seperti nasabah bank yang dananya dijamin LPS.

Selain itu, menurut Fathan, keberadaan LPP Asuransi sangat penting sebagai antisipasi jangka panjang agar kasus yang merugikan masyarakat, seperti Jiwasraya dan Bumiputera, tidak terulang.

Fathan Subchi mengakui, proses pembentukan LPP Asuransi bisa memakan waktu yang lama jika tidak cepat dimulai. Sebab untuk membahasnya, DPR perlu mengumpulkan semua perusahaan asuransi jiwa, pemerintah, dan OJK. Kecuali itu, OJK sebagai regulator harus mencari bentuk kelembagaan yang ideal.

“Lembaga ini diperlukan sebagai solusi jangka panjang supaya tidak terjadi lagi fraud di industri asuransi. Nasabah itu kan perlu dijamin keamanan investasinya, polis juga bisa dicairkan sewaktu-waktu,” ucap dia.

Fathan tidak menampik bahwa LPS kelak bisa diperluas kewenanganannya, bukan hanya menjamin simpanan nasabah perbankan, namun juga bisa menjamin polis asuransi. Namun, hal tersebut perlu pembahasan lebih lanjut.

“Memungkinkan (digabung LPS), tapi sampai hari ini dari LPS juga belum ada proposal inisiatif,” tutur Fathan.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi XI DPR Hendrawan mengungkapkan, hingga kini rencana pembentukan LPP Asuransi belum ada progres.

“Ini masih reses, belum ada pergerakan. Mungkin juga bisa masuk dalam omnibus law sistem keuangan yang konon akan diajukan pemerintah. Jadi, sabar saja,” ujar dia.

Hendrawan menjelaskan, omnibus law sistem keuangan atau paying hukum revisi dari berbagai UU di sektor keuangan, terdiri atas revisi UU tentang Bank Indonesia (BI), OJK, Pasar Modal, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Alhasil, inisiatif pembentukan LPP Asuransi kemungkinan masuk dalam omnibus law yang diajukan pemerintah.

Sudah Berdiskusi

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Di pihak lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengungkapkan, AAJI sudah berkali-kali berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mendorong segera terbentuknya LPP Asuransi.

“Kami sudah berkali-kali berdiskusi dengan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan dan OJK. Bahkan, kajian kami sudah mereka pegang. Kesan kami, BKF dan OJK sudah sangat serius terhadap rencana pembentukan LPP,” ujar dia.

Menurut Togar, pembentukan LPP sudah mendesak. Keberadaan lembaga tersebut akan mereduksi turunnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, menyusul mencuatnya sejumlah kasus gagal bayar klaim belakangan ini.

“Kami juga mendengar DPR sangat mendukung. Kami sangat berharap lembaga itu bisa terbentuk tahun ini, namun kembali kepada kesiapan pemerintah dan DPR, tentunya,” tandas dia.

Togar Pasaribu menjelaskan, LPP nantinya juga dapat meminimalisasi kerugian pemegang polis dan meringankan pemerintah atau regulator (OJK) jika ada perusahaan asuransi bermasalah. Sama halnya dengan LPS yang menjamin dana nasabah perbankan tetap aman jika banknya mengalami masalah.

Butuh Modal

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Togar Pasaribu juga mengemukakan, pembentukan LPP membutuhkan modal setidaknya sama dengan pembentukan LPS, sekitar Rp 4 triliun.

“Mengenai modal, sejujurnya kami berharap pemerintah bisa memberikan Rp 4 triliun sebagaimana juga dilakukan waktu mendirikan LPS. Itu modal awal yang diperlukan,” ucap dia. Menurut dia, perusahaan asuransi nantinya membayar iuran kepada LPP, seperti bank membayar premi kepada LPS. Besaran iuran akan tergantung pada kesehatan perusahaan asuransi, tidak bisa dipukul rata.

“Selanjutnya setiap anggota juga diwajibkan membayar semacam iuran atau premi sejumlah tertentu didasarkan pada nilai risiko masing-masing perusahaan. Ringkasnya, makin berisiko perusahaan tersebut, makin mahal iurannya,” tegas dia.

Namun demikian, Togar juga mengharapkan, jika memungkinkan, LPP bisa digabung dengan LPS, sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien. “Nah, itu juga harapan kami (digabung dengan LPS). Kalau itu bisa dilakukan, mungkin modal awal tidak sebesar angka tersebut. Modal kerja juga jadinya tidak besar, nanti tinggal tambah SDM khusus menangani asuransi,” papar dia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengakui, pembentukan LPP Asuransi membutuhkan modal untuk SDM, kantor, dan lainnya yang tidak sedikit. Namun, kata dia, Komisi XI DPR tidak keberatan juga menyetujui permodalan yang dibutuhkan dari anggaran pemerintah. Soalnya, lembaga tersebut merupakan solusi jangka panjang terhadap pemegang polis dan industri asuransi.

“Tapi kan soal dana itu lanjutan dari pembentukan lembaganya. Kalau lembaga itu dianggap penting, dianggap urgen, dianggap melindungi nasabah, saya kira tidak masalah,” tegas Fathan.

Fathan menambahkan, jika kewenangan LPS diperluas untuk menjamin polis asuransi, hal itu akan menghemat anggaran yang dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan membentuk lembaga baru.

“Bisa efisiensi dan simpel juga. SDM dan kantor kan sudah ada, tinggal sistem yang ditambah dengan pola penjaminan asuransinya,” ucap dia.

Butuh Rp 4 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah sebelumnya mengungkapkan, pembentukan LPS pada 2005 membutuhkan dana Rp 4 triliun dari pemerintah. Menurut Halim Alamsyah, perlu pertimbangan matang jika membentuk LPP Asuransi karena industry asuransi kelak mesti dipungut iuran. Kendati demikian, ia mendukung rencana tersebut untuk menghindari kejadian seperti Jiwasraya atau Bumiputera.

“Kita patut mendukung adanya lembaga itu. Tapi memang diperlukan biaya cukup besar, dulu LPS sekitar Rp 4 triliun pada 2005. Itu dana yang besar. Kalau tahun ini berapa? Apa siap negara keluarkan uang sebanyak itu?” ujar Halim.

Direktur Pengawas Asuransi OJK Ahmad Nasrullah baru-baru ini mengatakan, pembentukan LPP merupakan wewenang pemerintah dan DPR karena dilakukan melalui penerbitan UU. OJK menilai keberadaan lembaga tersebut sangat penting.

“Keberadaan lembaga ini penting untuk menjaga kepercayaan, sehingga masyarakat bisa tenang membeli produk asuransi. Namun kami tidak ingin ini jadi beban industri (karena harus bayar iuran),” ucap Ahmad.

OJK juga mengusulkan supaya tidak semua perusahaan asuransi menjadi anggota LPP. Nantinya ada kriteria, seperti rasio permodalan (risk based capital/RBC) yang saat ini batas amannya minimal 120%.

“Perusahaan asuransi yang punya RBC di bawah ambang batas nanti misalnya tidak bisa jadi anggota. Atau bisa, tapi dengan premi lebih besar,” papar dia.

Menurut Ahmad Nasrullah, pembentukan LPP Asuransi adalah amanat UU asuransi dan pembentukannya harus dilakukan melalui UU. “Artinya, kewenangan pembentukan UU tersebut merupakan domain pemerintah dan DPR,” ujar dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN