Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Lima Prioritas Erick Thohir

Jumat, 17 Januari 2020 | 17:43 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor,id- Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan lima prioritas strategis Kementerian BUMN yang harus dilakukan  lima tahun mendatang dengan memperkuat tata kelola.

Pertama, bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN  menjadi seimbang atau balance antara pelaksanaan bisnis dengan tanggung jawab dampak sosial. Kemudian BUMN akan mengeluarkan maping yang berkaitan dengan BUMN yang fokus ke bisnis dan sisanya difokuskan untuk memberikan dampak sosial, sehingga dapat seimbang.

"Di situ nanti kita akan mengeluarkan maping, mana BUMN yang full menjadi fokus ke bisnis, tapi ada juga yang bilang 50-50, tapi ada memang yang impact sosialnya jauh lebih banyak" ujar Erick dalam diskusi di Jakarta, Jumat (17/1).

Kedua, mengupayakan BUMN untuk berani melakukan perubahan daripada eksosistemnya, kolaborasi bisnisnya, dan partnershipnya.

' Karena tidak mungkin (berdiri sendiri). Nah disitulah saya rasa, di maping ini, kalau perusahaan-perusahaan yang setengah gak jelas, lebih baik dimerger atau dilikuidiasi" jelasnya.

Menurutnya, perusahaan BUMN yang tidak jelas sebaiknya dilakukan likuidasi, sebab memimpin 800 perusahaan dapat menggerus ekosistem usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang harus bersaing dengan competitiveness dengan swasta.

Prioritas ketiga, Erick mengatakan di tengah era distrupsi era teknologi, ia
ingin BUMN menjadi pemain yang bisa membuat terobosan di era teknologi.

Prioritas keempat, lanjut Erick, adalah mengoptimalkan tata kelola korporasi menyangkut good coorporate governmance (GCG)  yang baik dan bersih di BUMN harus dimaksimalkan.

Jika tata kelola tidak dilaksanakan dengan baik maka akan ada penyelewengan seperti Garuda, Jiwasraya, Asabri.

"Itu lah kenapa bukan berarti keras atau juga melihat prespektif negatif ke ASN, Kementerian BUMN sendiri, tapi good corporate govarnance itu harga mati. Terlepas dari dua poin yakni bisnis model. Ini menjadi hal dasar yang sangat penting" ujarnya.

Terakhir, prioritas lain bagaimana juga kalau kita melihat masyarakat atau people. Kita harus benar-benar meningkatkan atau meng-upgrade orang-orang yang bekerja di Kementerian BUMN atau perusahaan-perusahaan BUMN.

"Bonus, gaji, dan top fiveteen perusahaan BUMN, jauh lebih besar dari swasta. Ketika ada paradox perusahaan bilang gak baik, saya gak sependapat. Karena kalau bicara gaji dan fasilitasnya, gak kalah dengan swasta, tinggal nyari the good people dan good governance juga" tutur Erick

Editor : Komang (komang_99@yahoo.com )

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN