Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gubernur BI Perry Warjiyo. Sumber: BSTV

Gubernur BI Perry Warjiyo. Sumber: BSTV

Lindungi Data Nasabah Fintech, RI Bisa Contoh Tiongkok dan India

Nida Sahara, Selasa, 24 September 2019 | 08:17 WIB

JAKARTA, investor.id – Regulator dan pemerintah sepakat untuk membuat aturan khusus untuk meningkatkan perlindungan data nasabah industri financial technology (fintech) bisa berupa undang-undang (UU) atau peraturan menteri (Permen). Indonesia bisa mencontoh India dan Tiongkok dalam hal perlindungan data, karena memiliki pengamanan data konsumen yang sangat baik.

Hal tersebut perlu dilakukan karena melihat maraknya perkembangan fintech, dan mencegah terjadinya jual beli data konsumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, terdapat tiga hal yang sangat dibutuhkan saat ini, yakni data, pemrograman (coding), dan juga inovasi. Oleh karena itu, menurut dia pemerintah perlu mengatur tentang perlindungan data, dan perlu mengatur lokalisasi data supaya dapat terjaga dengan baik.

"Data di satu sisi diserahkan ke swasta, kepemilikan dan penggunaannya, tapi sebagian dibangun untuk publik untuk pemerintah pusat. Indonesia perlu belajar dari Tiongkok dan India. Sebagian datanya bisa dilihat di publik dan ada yang tidak," ungkap Perry di acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019, di Jakarta, Senin (23/9).

Perry mengungkapkan, Tiongkok bisa menjadi contoh karena perkembangan industri fintech yang berkembang pesat, namun pengelolaan data bisa tetap terjaga dengan baik.

Menurut dia, kebijakan tersebut cocok untuk diterapkan di Indonesia, dengan begitu, pemerintah bisa mengumpulkan data publik untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Sehingga, diperlukan infrastruktur data publik.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan terkait data. Pertama, mengedukasi masyarakat bahwa data itu penting dan juga perlu adanya lokalisasi.

Kedua, perlu ada tata tertib yang baik dalam memproses data. Menurut dia, saat ini data dikumpulkan setiap detik tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menurut dia data adalah hal yang sangat penting di era digital saat ini. "Tetapi dalam hal UU bisa memberikan kerangka keamanan dan keselamatan data yang baik. Kami juga harus mengelaborasi lagi," ujar dia.

baca selengkapnya di https://subscribe.investor.id

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA