Menu
Sign in
@ Contact
Search
Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Economy Outlook 2022 yang digelar Beritasatu Media Holding (BSMH), Senin (22/11/2021). Foto: Investor Daily/David Gita Rosa

Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Economy Outlook 2022 yang digelar Beritasatu Media Holding (BSMH), Senin (22/11/2021). Foto: Investor Daily/David Gita Rosa

LPS: Deposito Valas Pindah ke Giro, Bukti Ekspansi Dunia Usaha

Selasa, 2 Agustus 2022 | 21:51 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai belum waktunya untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan (TBP) valuta asing (valas) dari saat ini 0,25%. Di sisi lain, LPS mencatat terdapat perpindahan dana dari deposito valas ke giro valas yang menunjukkan adanya optimisme dunia usaha atau pemilik dana untuk ekspansi bisnis.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pihaknya terus mempertimbangkan berbagai faktor dan dinamika yang terjadi untuk mengubah TBP. Berdasarkan data LPS, sampai saat ini belum ada indikasi kuat pengalihan dana simpanan berbentuk valas ke luar negeri. Total dana pihak ketiga (DPK) valas di perbankan sampai dengan Juni 2022 masih tumbuh 4,5% year on year (yoy). Pengamatan lebih detail terhadap data tersebut menunjukkan bahwa pada Januari 2022 deposito valas mencapai US$ 21,42 miliar, sedangkan pada Juni 2022 turun menjadi US$ 19,904 miliar.

Sedangkan dana valas pada rekening giro di perbankan mencapai US$ 36,48 miliar pada bulan Januari 2022, dan Juni 2022 naik menjadi US$ 37,55 miliar. “Ada perpindahan dana dari simpanan deposito valas ke dalam rekening giro valas. Hal ini menggambarkan ekonomi yang sedang berekspansi, karena perpindahan dana tersebut memberi indikasi yang amat kuat bahwa pemilik dana tersebut sedang bersiap-siap untuk menggunakannya dalam kegiatan ekonomi riil,” jelas Purbaya dalam konferensi pers bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/8).

Baca juga: Ada 484,74 Juta Rekening Nasabah Bank yang Dijamin LPS

Faktor lain belum dinaikkannya TBP valas karena cakupan penjaminan valas yang masih tinggi di atas 90%, tepatnya 98,5% dari jumlah rekening valas. “Jadi hampir semuanya sudah dikover, tetapi yang paling penting kami melihat di bulan Januari 2022 penjaminannya mencapai 98,22% dan saat ini mencapai 98,50%, jadi ada kenaikan dari jumlah rekening artinya dananya bukan keluar, namun ini justru bertambah,” jelas Purbaya.

Menurut dia, yang paling penting adalah kebijakan TBP LPS selalu sejalan dengan kebijakan bunga bank sentral, yang masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi. “Dengan kata lain LPS tidak akan pernah mengganggu sinyal kebijakan moneter dari bank sentral,” tambah Purbaya.

Faktor penentu lain adalah agar tidak memberikan insentif kepada deposan valas ritel yang sebelumnya memiliki dana rupiah dan dialihkan dalam bentuk valas. “Jadi apabila kami naikkan tiba-tiba (TBP valas), hal ini berpotensi akan memicu pengalihan dana rupiah tersebut ke dalam dolar AS yang dikhawatirkan justru akan mengganggu stabilitas rupiah,” ujar Purbaya.

Dia menegaskan, apabila pemerintah ingin mengeluarkan suatu kebijakan, hal yang paling penting adalah melihat dampaknya seperti apa. Purbaya pun menyatakan bahwa LPS bersama anggota KSSK akan selalu berkoordinasi dan terus memonitor segala perkembangan yang terjadi baik domestik maupun global.

Baca juga: Riset LPS: Bank akan Lanjut Perbesar Cadangan Antisipasi Risiko Kredit

 

RUU PPSK

Sementara itu, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang sedang digodok pemerintah bersama DPR-RI, Purbaya menyatakan bahwa LPS akan menunggu draf RUU terlebih dulu. RUU yang dikenal dengan omnibus law sektor keuangan yang memuat aturan terkait sektor perbankan maupun sektor keuangan nonbank, ini juga akan mencakup penjaminan asuransi. “Pada prinsipnya LPS selalu siap untuk menjalankan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPR, kami selalu siap menjalankan amanat undang-undang,” papar dia.

Menanggapi hal tersebut, pengamat perbankan Paul Sutaryono mendukung adanya masukan agar LPS dapat menjamin polis asuransi. Tentunya perusahaan asuransi akan sama dengan perbankan yang dipungut premi penjaminan. “Ketika kelak LPS juga menjadi penjamin perusahaan asuransi, sudah barang tentu LPS akan mengenakan iuran kepada perusahaan asuransi. Hal yang sama juga berlaku bagi industri perbankan. Tentu saja, LPS akan menentukan syarat-syarat penjaminan polis asuransi. Oleh karena itu, UU LPS perlu direvisi dalam omnibus law sektor keuangan itu,” ungkap Paul.

Dihubungi terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, ide untuk membuat lembaga penjamin polis sudah ada cukup lama, sebelum kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera terjadi. Tapi saat itu masih terjadi perdebatan, apakah lembaga penjamin polis berada di bawah lembaga terpisah, atau digabungkan ke LPS. “Logika nya sama, kalau menyimpan di bank dana bisa dijamin LPS, maka begitu juga dengan lembaga penjamin polis. Ketidakpastian ekonomi yang tinggi bisa terjadi sewaktu-waktu, dan sebabkan masalah insolvensi dari lembaga asuransi, jadi sudah sewajarnya ada lembaga penjamin polis. Yang menjadi catatan adalah berapa nominal penjaminan polis yang ditanggung LPS, dan bagaimana mekanisme pengawasan LPS juga terutama untuk produk unit link misalnya,” kata Bhima.

Menurut dia, LPS bisa mengambil premi perusahaan asuransi yang menjadi peserta sama seperti premi ke perbankan, yakni dua kali dalam satu tahun. Premi itu yang akan dijadikan sebagai mekanisme pool fund untuk dana talangan apabila terjadi gagal bayar di perusahaan asuransi.

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com