Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
LPS. Foto ilustrasi: Majalah Investor/Uthan A Rachim

LPS. Foto ilustrasi: Majalah Investor/Uthan A Rachim

RESTRUKTURISASI KREDIT/PEMBIAYAAN RP 381,58 TRILIUN

LPS Jamin Pinjaman Bank Pelaksana ke Bank Jangkar

Nida Sahara/Ester Nuky, Sabtu, 16 Mei 2020 | 19:21 WIB

JAKARTA, investor.id  – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjamin pinjaman likuiditas yang disalurkan bank peserta atau jangkar kepada bank pelaksana, yang mengimplementasikan stimulus restrukturisasi kredit sesuai Peraturan OJK No 11/2020. Likuiditas tersebut berasal dari pemerintah yang ditempatkan sebagai deposito di bank-bank peserta, yang akan ditetapkan menteri keuangan.

“Kalau bank pelaksana nggak bisa membayar (pinjaman) ke bank jangkar, ada LPS yang menjamin kalau itu berisiko. Jadi, risikonya nggak ditanggung bank peserta atau jangkar, itu mekanisme yang baru,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam teleconference, Jakar ta, Jumat (15/5/2020) sore.

Wimboh Santoso, Ketua OJK. Foto: IST
Wimboh Santoso, Ketua OJK. Foto: IST

Wimboh mengatakan, bank peserta juga mendapat margin dari selisih bunga pinjaman, sehingga memperoleh untung dalam menyalurkan pinjaman likuiditas ke bank pelaksana.

Mekanisme penyangga likuiditas ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Prinsip dan Mekanisme Penyangga Likuiditas
Prinsip dan Mekanisme Penyangga Likuiditas

Pasal 10 menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah dapat melakukan penempatan dana yang ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. 

Penempatan dana dilakukan kepada bank peserta, yang antara lain berkriteria termasuk dalam kategori 15 bank breast terbesar di Indonesia dan yang ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan informasi ketua Dewan Komisioner OJK.

UMKM Didahulukan

Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id
Salah satu pedagang UMKM. Foto ilustrasi: ukmindonesia.id

Wimboh mengatakan, sebenarnya stimulus restrukturisasi bisa dilaksanakan pada kredit dengan plafon berapa saja, namun untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didahulukan.

Sedangkan untuk yang korporasi atau kredit di atas Rp 10 miliar masih harus digodok dan dihitung lebih lanjut.

“UMKM itu skemanya kami dulukan, yang di bawah Rp 10 miliar. Lantas bagi debitur yang kena dampak pandemi Covid-19 tapi masih mampu bayar, silakan membayar. Kalau usaha berhenti, kalau punya tabungan, ya bayar dulu. Jadi, jangan sampai ruang sempit ini dipergunakan orang yang sebenarnya masih punya uang. Misalnya perusahaan induk, harusnya ya disangga dulu anak usahanya,” ucap Wimboh.

Realisasi Restrukturisasi

Dalam restrukturisasi ini, lanjut Wimboh, bagi debitur informal mikro yang tidak mampu membayar karena dampak pandemic Covid-19, sebaiknya tidak usah ditagih dulu, apalagi memakai debt collector. Hingga 10 Mei lalu, kredit perbankan senilai Rp 336,97 triliun telah direstrukturisasi, dari 3,88 juta nasabah.

“Dari jumlah itu yang kredit UMKM sekitar Rp 167,1 triliun. Jumlah nasabah (debitur) UMKM 3,4 juta. Ini adalah posisi terakhir dan masih rolling terus. Hampir semua bank komit untuk melakukan itu dan hampir semua melaporkan,” ucapnya.

Untuk lembaga keuangan nonbank, tandas Wimboh, juga sudah berkomitmen melakukan restrukturisasi dengan jumlah kontrak sebanyak 1,48 juta. Nilainya sekitar Rp 44,61 triliun. (th)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN