Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

LPS Tepis Terdapat 8 Bank Berpotensi Gagal

Nida Sahara, Jumat, 10 April 2020 | 07:48 WIB

JAKARTA, investor.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menepis telah melakukan stress test dan menyebut terdapat 8 bank berpotensi gagal di tengah pandemi Covid-19. LPS mengaku dalam kondisi saat ini hanya mampu untuk melakukan resolusi pada 4-5 bank dengan ukuran kecil dan sedang.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, total aset LPS hingga akhir Maret senilai Rp 128 triliun, di mana dana yang dapat digunakan sebesar Rp 120 triliun. Dari jumlah tersebut, LPS membagi dua, 50% atau Rp 60 triliun nantinya akan digunakan untuk direpokan kepada Bank Indonesia (BI) dengan jaminan SBN apabila terdapat bank gagal yang akan diresolusi, dari angka tersebut,

Halim menyebut terdapat 4-5 bank yang bisa diresolusi dengan dana Rp 60 triliun. Sedangkan Rp 60 triliun sisanya menjadi cadangan untuk membayar repo ke BI dalam 3 bulan.

"Jadi kami ingin klarifikasi berita potensi 8 bank gagal itu tidak benar, kemudian, munculnya jumlah tersebut dilatarbelakangi penghitungan pendanaan yang dimiliki LPS untuk menangani bank gagal. Ibaratnya ini dari keuangan LPS cocoknya berapa bank sih, ketemunya 4-5 bank ukurannya kecil menengah, jelas Halim dalam video conference Kamis (9/4) malam.

Halim mengungkapkan, pihaknya tidak menjual putus secara langsung ke pasar supaya tidak mengganggu pembentukkan harga SBN di pasar. Sedangkan, jika langsung menjual ke BI, pasar tidak bergejolak maka diperlukan Perppu 1/2020.

"Kalau Rp 60 triliun berdasarkan perhitungan kami cukup tangani 4-5 bank, ada bank menengah itu LPS masih mampu," terang dia.

Berdasarkan Undang-Undang PPKSK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa langsung menyerahkan kepada LPS, namun dalam Perppu 1/2020 supaya tidak menimbulkan goncangan di sektor keuangan, LPS diberi kewenangan menangani lebih awal.

Logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Logo Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

"Dalam Perppu 1/2020, LPS bersama dengan OJK akan melakukan pertukaran data lebih dini dan kedua, LPS dan OJK dapat lakukan audit bersama atau join audit. Maksud dari Perppu ini adalah kita lakukan antisipasi langkah pre-emptive kondisi yang memburuk," ungkap dia.

Dengan demikian, Halim mengaku bahwa LPS tidak melakukan stress test seperti pemberitaan sebelumnya. Sebab, yang melakukan stress test adalah OJK yang akan mengarahkan bank terjadi solven atau tidak solven.

"Kalau kami lihat data ini coba-coba, berapa sih kekuatan bank. Jadi kami tidak lakukan stress test, berita itu tidak benar ada 8 bank berpotensi gagal, kami menyoroti kalau ada pemburukan, pendanaan kami cukup untuk tangani 4-5 bank, kalau lebih tidak bisa," imbuh Halim.

Dalam kondisi normal, LPS dapat menggunakan dana yang dimilikinya untuk menangani satu bank menengah tidak terlalu besar, satu bank kecil, dan lima bank perkreditan rakyat (BPR).

"Sekarang dalam kondisi tidak normal kami bisa tangani 4-5 bank kecil dan satu bank menengah yan gagal, kalau lebih dari itu, kami bisa pinjam dana dari pemerintah," tutur Halim.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN