Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Karyawan berkativitas di Call Center Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta

Market Share 4,61%, Aset IKNB Syariah Rp 116,27 Triliun di 2020

Selasa, 13 Juli 2021 | 04:27 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah tumbuh 10,15% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 116,27 triliun di akhir 2020. Nilai tersebut mencakup pangsa pasar (market share) 4,61% dari total aset IKNB mencapai Rp 2.521,71 triliun.

Hal itu dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2020 yang dirilis 6 Juli 2021 lalu. Laporan tersebut mengusung tema 'Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di Masa Pandemi'. OJK mencatat, terdapat 8 dari 13 jenis industri IKNB Syariah pada akhir tahun 2020 memiliki pertumbuhan aset yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun aset IKNB Syariah mampu tumbuh dua digit di 2020 tidak terlepas dari kehadiran PT Permodalan Nasional Madani Syariah (Persero) atau PNM Syariah pada industri lembaga jasa keuangan syariah khusus. Unit usaha syariah (UUS) PNM tersebut hadir sejak tahun 2020 dan di akhir tahun mampu mencatatkan aset sebesar Rp 9,85 triliun.

Selain itu, aset UUS Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga meningkat 4,92% (yoy) menjadi Rp 14,04. Peningkatan aset secara signifikan terjadi pula pada UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dengan nilai aset sebesar Rp3,82 triliun, meningkat 128,10% (yoy). Industri Penjaminan Syariah turut mengalami peningkatan nilai aset cukup signifikan sebesar 37,08% (yoy) menjadi Rp 3,05 triliun.

Sementara itu, total aset Dana Pensiun syariah naik 101,25% (yoy) menjadi Rp 7,99 triliun. Peningkatan juga dicatatkan pada aset investasi menjadi Rp 7,83 triliun. Tren peningkatan aset pada Dana Pensiun Syariah dipengaruhi adanya penambahan entitas baru hasil konversi dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) konvensional menjadi DPPK syariah. Kemudian juga ada penambahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang melanjutkan penjualan paket investasi syariah.

Secara khusus, OJK memaparkan perkembangan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan pertumbuhan aset sebesar 6,80% (yoy) menjadi Rp 499,70 miliar di 2020. Simpanan masyarakat di LKMS pun ikut tumbuh 3,14% (yoy) menjadi Rp 54,34 miliar. Namun terhambatnya ekspansi akibat pandemi membuat penyaluran pembiayaan terkontraksi 0,63% (yoy) menjadi Rp 57,18 miliar.

Lebih lanjut, total aset Industri Asuransi Syariah mengalami penurunan sebesar 2,23% (yoy) menjadi Rp 44,44 triliun, yang dipengaruhi oleh penurunan investasi sebesar 6,29%. Hal itu dikarenakan portofolio investasi asuransi syariah didominasi oleh investasi di pasar modal sehingga terdampak penurunan kinerja dari pasar modal Indonesia.

Kondisi itu tercermin dari aset Industri Asuransi Jiwa Syariah yang susut 3,12% (yoy) menjadi Rp 36,31 triliun. Sedangkan Asuransi Umum Syariah masih mampu tumbuh tipis 1,88% (yoy) menjadi Rp 6,01 triliun. Diikuti pertumbuhan aset dari Perusahaan Reasuransi Syariah sebesar 2,22% (yoy) menjadi Rp 2,10 triliun. Kendati total aset cenderung menurun, tapi kontribusi bruto masih mampu meningkat 3,84% (yoy) menjadi Rp 17,34 triliun.

Di samping itu, nilai aset UUS Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 12,80% menjadi Rp 3,88 triliun. Kemudian, penurunan nilai aset pada tahun 2020 terjadi pula di Industri Pergadaian Syariah yang mengalami penurunan sebesar 5,18% dari nilai aset tahun sebelumnya.

Aset perusahaan modal ventura syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,39%. Penurunan aset tersebut diiringi dengan kenaikan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 24,15% dari tahun sebelumnya yang mengindikasi bahwa kinerja Perusahaan Modal Ventura Syariah kurang baik pada tahun 2020.

Di 2020, aset dan piutang pembiayaan syariah mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,40% dan 27,38% dari tahun sebelumnya. Penurunan aset dan piutang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terus menurunnya jumlah entitas perusahaan pembiayaan syariah dalam lima tahun terakhir, terbatasnya sumber pendanaan, kurang berkembangnya variasi produk Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 sejak tahun 2020 di Indonesia.

Market Share
Di sisi lain, OJK juga memaparkan bahwa market share aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB mencapai 4,61% per Desember 2020. Market share lebih tinggi atau sebesar 6,35% dicatatkan aset IKNB Syariah jika dibandingkan dengan total aset Industri Keuangan Syariah mencapai Rp Rp 1.801,40 triliun.

Ketua DK OJK Wimboh Santoso
Ketua DK OJK Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menerangkan, pandemi Covid-19 menjadi suatu ujian bersama dengan dampak terbatasnya aktivitas sosial masyarakat, serta dampak terhadap perekonomian global dan domestik. Perekonomian mengalami tekanan baik dari sisi supply karena perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal maupun tekanan dari sisi demand karena mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat berhenti.

"Oleh karenanya, patut kita syukuri ekonomi dan keuangan syariah terbukti memiliki resiliensi yang baik di tengah pandemi. Industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2020. Secara nasional, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 22,71% yoy menjadi Rp 1.801,40 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.468,07 triliun," demikian kata Wimboh dikutip Investor Daily, Senin (12/7).

Dia menambahkan, ketahanan dan kinerja positif industri keuangan keuangan syariah tersebut ditopang oleh sejumlah kebijakan dan stimulus dari OJK. Kebijakan tersebut bersifat preemptive, extraordinary, dan forward looking, yang didukung dengan kebijakan akomodatif dari Pemerintah dan Bank Indonesia (BI).   

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN