Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri BUMN: Jiwasraya Diselamatkan

Primus Dorimulu/Nida Sahara, Jumat, 10 Januari 2020 | 07:54 WIB

JAKARTA, investor.id – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pemerintah akan menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), bukan melikuidasinya. Erick juga meminta nasabah tetap tenang karena pemerintah tengah menyiapkan tiga skema penyelamatan Jiwasraya. Dari tiga skema itulah dana nasabah akan dibayar.

Selain dari tiga skema penyelamatan, dana nasabah akan dibayar dari hasil pemulihan (recovery) aset dan opsi dana talangan (bailout) pemerintah. Itu sebabnya, kecuali lewat jalur hukum, penyelesaian kasus Jiwasraya tetap mempertimbangkan aspek bisnis agar menghasilkan recovey aset yang optimal.

Di pihak lain, pemerintah bakal menegosiasi ulang (renegosiasi) produk bancassurance JS Saving Plan yang memberikan hasil pengembalian investasi (return) 13-14%. Pemerintah akan meminta return JS Saving Plan diturunkan. Penyelesaian kasus Jiwasraya akan dijadikan model penanganan kasus serupa di BUMN.

 

Hal itu diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada sejumlah pemimpin redaksi (pemred) media massa nasional di Jakarta, Kamis (9/1) malam.

Berdasarkan dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jiwasraya sudah mengalami insolven sekitar Rp 2,76 triliun pada 2004. Lalu pada 2006, nilai ekuitasnya negatif Rp 3,29 triliun. Pada 2008, BUMN tersebut mengalami defisit Rp 5,7 triliun dan pada 2009 meningkat menjadi Rp 6,3 triliun. Jiwasraya kemudian diselamatkan lewat skema reasuransi.

Pada 2012, Jiwasraya atas persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) –cikal bakal OJK– memberikan izin produk JS Proteksi Plan (JS Saving Plan) yang merupakan produk bancassurance dengan sejumlah bank.

JS Saving Plan membuat pendarahan Jiwasraya semakin akut karena produk yang menawarkan return sangat tinggi (13-14%) itu tak ubahnya skema ponzi. Pada awalnya keuangan Jiwasraya membaik. Namun, lazimnya skema ponzi yang menerapkan prinsip gali lubang tutup lubang, saat tidak ada lagi premi yang masuk, Jiwasraya tak bisa menutup klaim.

Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Kantor Pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Tak hanya menerapkan skema ponzi, manajemen Jiwasraya diguga banyak melakukan investasi pada aset-aset berisiko, terutama surat utang dan saham berfundamental lemah, demi mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kecuali itu, manajemen Jiwasraya yang telah beberapa kali diganti, ditengarai melakukan manipulasi dan penipuan (fraud).

Pada Oktober 2018, manajemen Jiwasraya mengumumkan gagal bayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo senilai Rp 802 miliar. Jiwasraya membutuhkan suntikan modal Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (risk based capital/RBC) 120%. Aset Jiwasraya hanya Rp 23,26 triliun, padahal kewajibannya mencapai Rp 50,5 triliun.

Jaga Iklim Investasi

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah harus menyelamatkan Jiwasraya “Jiwasraya pasti diselamatkan, harus diselamatkan. Sebab, kalu mau dorong investasi, lalu hal-hal seperti ini tidak dicarikan solusi, siapa yang akan percaya kepada Indonesia? Memang berat, tapi harus dicarikan solusinya,” tegas dia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Investor Daily, Jiwasraya akan diselamatkan melalui tiga skema guna mendapatkan likuiditas dan meningkatkan solvabilitas. Skema pertama adalah mencari mitra strategis melalui PT Jiwasraya Putra (anak perusahaan). Dalam skema pertama ini, Jiwasraya bakal melepas kepemilikan sahamnya di Jiwasraya Putra kepada mitra strategis. Dana hasil pelepasan saham akan digunakan untuk menutup tunggakan klaim. Jiwasraya menargetkan dana Rp 9 triliun dari penjualan saham Jiwasraya Putra kepada mitra strategis.

Saat ini saham Jiwasraya Putra dimiliki Jiwasraya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (PT Telkom). Adapun skema kedua yaitu menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) yang dapat dikonversi menjadi saham. Subdebt tersebut akan dibeli perusahaan induk (holding) yang sedang dibentuk. Dari skema ini, Jiwasraya ditargetkan memperoleh dana Rp 7 triliun. Sedangkan skema ketiga adalah membuat produk reasuransi dengan investor.

Kementerian BUMN bersama OJK dan Kementerian Keuangan (kemenkeu) dikabarkan juga sedang menjajaki skema-skema lainnya untuk memenuhi kewajiban sekitar Rp 32,89 triliun.

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengimbau para nasabah Jiwasraya untuk tetap tenang, bersabar, dan percaya kepada pemerintah karena hak mereka pasti dipenuhi. “Beri kami kesempatan, kami punya niat baik. Sebenarnya kalau mau cuci tangan gampang, kok. Ini bukan zamannya saya. Tapi nggak bisa begitu. Kami dapat amanah, ya harus dijalankan,” tandas dia.

Penanganan kasus Jiwasraya, menurut Erick Thohir, tak semata menggunakan pendekatan hukum, tapi juga korporasi. Lewat pendekatan tersebut, dana nasabah Jiwasraya diharapkan kembali secara optimal. Selain itu, Jiwasraya dapat disehatkan.

“Kebetulan wakil menteri (wamen) saya dua-duanya bankers. Saya juga orang swasta. Maka berpikirnya, ada nggak inisiatif yang lebih korporasi, bukan yang politis, dibandingkan langsung lewat penanaman modal negara (PMN) atau bailout. Kalau kita ngomong bisnis politik, ya kita terjebak,” tutur dia.

Persoalan hukum Jiwasraya, kata Erick Thohir, merupakan wilayah (domain) Kejaksaan Agung (Kejakgung). Namun, Kementerian BUMN tetap berharap adanya pemulihan (recovery) aset Jiwasraya.

“Yang penting kami sudah berkoordinasi, kami berharap juga ada recovery- nya. Kalau sekadar masuk penjara, ya mungkin banyak yang siap juga, tapi tetap kaya kan? Yang kami harapkan ada recovery-nya,” ujar dia.

Dia mencontohkan, aset saham yang dimiliki Jiwasraya bisa dijual lagi. “Kan tidak semua sahamnya jelek. Nah, itu menghasilkan return berapa,” ucap dia.

Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Karena itu, menurut Erick, Kementerian BUMN akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan data-data portofolio (saham, obligasi, dan reksa dana), yang diinvestasian Jiwasraya atau terkait dengan kasus Jiwasraya. “Kami upayakan untuk bisa dilakukan recovey, berapa pun nilainya,” ujar dia.

Menteri BUMN mengakui adanya opsi suntikan dana talangan (bailout) dari pemerintah. “Itu opsi untuk menteri keuangan (menkeu). Ada opsi menkeu ikut (menyiapkan anggaran dana talangan). Bukan berarti tidak perlu support Bu Menkeu. Contohnya pembentukan holding asuransi yang sudah jalan, itu mesti disetujui menkeu dan presiden,” papar dia.

Erick Thohir mengungkapkan, penyelesaian kasus Jiwasraya secara korporasi tapi tidak bisa selesai dalam setahun. “Tahapan atau skemanya kan ada tiga. “Nah, untuk pembentukan holding sudah disetujui presiden, alhamdulillah. Tapi masih ada step lainnya,” kata dia.

Sementara itu, kepada pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1) siang, Erick Thohir mengatakan, kepercayaan investor harus dijaga dengan memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengemukakan, meski sempat menimbulkan sentimen negatif, kasus Jiwasraya tidak akan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan.

Solusi Rizal Ramli

Rizal Ramli..
Rizal Ramli..

Di pihak lain, mantan Menko Perekonomian Rizal Rami menyatakan, hampir semua perusahaan go public di Indonesia harus menggunakan top 5 akuntan publik. Mereka pada dasarnya oligopoli dengan fee mahal sekali, tapi kerjanya banyak yang abal-abal.

“Mereka merekayasa laporan keuangan Garuda sehingga kelihatan untung. Jadi, kami minta asosiasi profesi akuntan dan pemerintah memberikan sanksi tegas dan berat,” tandas dia.

Menurut Rizal Ramli, jika emiten dan BUMN menyampaikan laporan keuangan abal-abal, seperti Garuda dan Jiwasraya, kepercayaan publik dan investor akan tergerus. Rizal menduga, manajer investasi (MI), baik karena keteledoran maupun persekongkolan, menginvestasikan dana Jiwasraya pada saham-saham berisiko tinggi.

Rizal menegaskan, Jiwasraya hanya puncak gunung es, karena yang mereka jual bukan asuransi biasa, bukan sekadar proteksi, tapi juga investasi. Padahal, nasabahnya golongan menengah ke atas.

Greedy telah mengalahkan common sense. Perusahaan asuransi tawarkan return 6-7%. Perusahaan-perusahaan reksa dana lebih tinggi lagi, 12-13%. Mereka yg akhirnya banyak bermasalah, karena dana-dananya diinvestasikan pada aset-aset atau perusahaan yang kebanyakan tidak kredibel,” ujar dia.

Menurut Rizal Ramli, Jiwasraya punya beberapa fixed asset yang dapat dijual agar dapat membayar nasabah. “Kemudian, harus dilakukan renegosiasi dengan nasabah mengenai termsnya, jadi lebih wajar,” tutur dia.

Dihubungi terpisah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung percepatan penyelesaian kasus Jiwasraya dengan segera, khususnya pembayaran dana para pemegang polis. “Meski demikian, proses penyelesaian harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” kata Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu ketika dihubungi Investor Daily di Jakarta, Kamis (9/1).

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Pengamat asuransi Irvan Rahadjo mengungkapkan, awal tahun ini sudah terlihat banyak pemegang polis yang mencairkan dananya di sejumlah perusahaan asuransi yang memiliki produk JS Saving Plan. Itu merupakan dampak kasus gagal bayar Jiwasraya. “Jumlahnya tidak sedikit, ada satu polis mencapai Rp 8 miliar,” papar Irvan kepada Investor Daily.

Menurut Irvan, sama halnya dengan Jiwasraya, Asabri (Persero) juga telah menempatkan dana investasi pada saham berfundamental rapuh dan mudah berfluktuasi. “Yang sudah nyata saja, Asabri itu 13 emiten rontok sahamnya, itu kan domino dari efek Jiwasraya, karena pelakunya sama,” tegas dia.

Kejagung Periksa 27 Pihak

Penjelasan BPK-Kejaksaan terkait kasus Jiwasraya. SP/Joanito De Saojoao
Penjelasan BPK-Kejaksaan terkait kasus Jiwasraya. SP/Joanito De Saojoao

Sementara itu, Kejakgung telah memeriksa 27 pihak yang diduga terlibat skandal tindak pidana korupsi (tipikor) Jiwasraya. Kejakgung juga menggeledah 13 perusahaan, sampai Kamis (10/1).

Jampidsus Adi Toegarisman menyatakan, masih terbuka kemungkinan lebih banyak pihak yang akan diperiksa terkait skandal Jiwasraya. Adi º menjelaskan, 27 pihak yang telah diperiksa di antaranya jajaran top management Jiwasraya periode 2008-2018, jajaran kepala divisi Jiwasraya periode 2015-2019, kepala divisi wealth management mitra perbankan penyebaran produk JS Saving Plan, serta sejumlah direksi perusahaan tempat Jiwasraya mengalokasikan investasinya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, terdapat dua pihak yang mangkir dalam panggilan Kejakgung, yakni direksi PT Pool Advista Asset Management dan mantan Komisaris Utama Jiwasraya Djonny Wiguna. “Keduanya akan kembali diagendakan Kejakgung untuk diperiksa,” tutur Adi Toegarisman.

Selain itu, menurut Adi, Kejakgung telah menggeledah 13 perusahan yang diduga terlibat dalam skandal ini, di antaranya 11 manajer investasi (MI). Empat di antaranya telah disebutkan, seperti PT Pool Advista Asset Management, PT Corfina Capital, PT Millenium Capital Management, dan PT Jasa Capital Asset Management.

Kemudian terdapat satu emiten, yakni PT Hanson International Tbk dan perusahaan sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Penggeledahan itu menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen dan perangkat komputer sebagai barang bukti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakgung Hari Setiyono mengatakan, kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan dari Menteri BUMN (saat itu Rini M Soemarno) Nomor SR–789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Laporan itu telah ditindaklanjuti Jampidsus Kejagung dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT–33/F.2/ Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019. (try/pri)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA