Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto:  Humas Kementerian Koperasi dan UKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Foto: Humas Kementerian Koperasi dan UKM

Menteri Teten Sebut Koperasi Belum Jadi Pilihan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 4 September 2021 | 13:14 WIB
Herman

JAKARTA, investor.id – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan, tingkat partisipasi penduduk Indonesia dalam berkoperasi saat ini baru 7,24%, masih di bawah rata-rata dunia yang sekitar 16,31%, Sementara itu, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional juga baru mencapai 5,1%.

“Saat ini koperasi belum menjadi pilihan kelembagaan ekonomi masyarakat Indonesia,” kata Teten Masduki dalam webinar bertajuk “Melahirkan Wirausaha Muda dan Koperasi Unggul Berbasis Kampus", Sabtu (4/9/2021).

Teten mengungkapkan, koperasi mahasiswa aktif di Indonesia berjumlah 247, namun baru 73 koperasi mahasiswa yang aktif melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Berbagai tantangan dalam pengembangan koperasi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Menurutnya, kampus harus menjadikan koperasi sebagai kelembagaan utama ekonomi rakyat. Karena dengan koperasi, kita mempunyai posisi tawar yang kuat dan skala ekonomi yang besar.

 “Inilah pekerjaan kita bersama dan menjadi prioritas kami melalui empat program transformasi besar, yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai global, dan memodernisasi koperasi,” paparnya.

 Teten menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja, telah disiapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi dan mempermudah pengembangan koperasi, di antaranya pembentukan koperasi primer minimal sembilan orang, RAT dapat dilakukan secara daring, usaha koperasi dapat lebih luas dan strategis, dan koperasi dapat menjalankan usaha syariah.   

Editor : Mashud Toarik (mashud_toarik@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN