Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Minim Literasi, Banyak Masyarakat Investasi di Entitas Bodong

Kamis, 6 Agustus 2020 | 23:01 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat literasi keuangan masyarakat saat ini masih rendah 38%, sementara inklusi keuangan sudah 76%. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang dirugikan karena berinvestasi di entitas bodong akibat kurangnya literasi keuangan.

Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas Tarihoran mengatakan, dari inklusinya, masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi di 76%, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangannya yang mumpuni.

Menurut dia, masyarakat perlu diberi edukasi dan literasi mengenai keuangan sejak kecil.

"Saya yakin kalau masyarakat kita tidak terjebak investasi bodong, inklusi kita tinggi. Karena korban investasi bodong itu nilainya tidak kecil, satu entitas bodong itu bisa sampai Rp 4 triliun, kalau masuk ke pasar yang benar itu sudah tinggi sekali," jelas Horas dalam webinar bertajuk Literasi Keuangan Sebagai Pencegahan Penipuan, Kamis (6/8).

Horas mengaku optimistis bisa mencapai tingkat inklusi 90% pada tahun 2024 mendatang. Untuk literasi, OJK bersama industri sektor keuangan saling bekerja sama untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya korban investasi bodong yang masih terjadi hingga saat ini.

"Saya optimistis 90% tercapai, kami terus menerus menggalakkan literasi keuangan bersama dengan industri juga. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, produk keuangan harus mudah diakses masyarakat," imbuh Horas.

Horas juga menyinggung kasus PT Jouska Finansial Indonesia yang saat ini telah dihentikan operasionalnya oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) karena merugikan nasabah dengan nilai yang besar. Pasalnya, OJK belum mengatur mengenai perencana keuangan, meskipun terdapat sertifikasi, tapi belum memiliki landasan dan kode etik yang jelas.

"Kode etiknya belum ada kalau misalnya melanggar, karena orang tahunya dia pinter ngomong, tapi tidak punya izin. Saya minta jangan urus izin dulu, karena dia itu melanggar aturan pasar modal, seolah-olah pialang saham padahal tidak boleh, itu harus diselesaikan dulu, ini masalah literasi," jelas Horas.

Untuk mencegah kasus Jouska terulang, OJK akan segera membuat aturan mengenai perencana keuangan beserta dengan landasan dan kode etiknya. Supaya tidak menimbulkan banyak korban di lapangan.

Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST
Ilustrasi fintech: beritasatu.com/IST

Pada kesempatan yang sama, Director of Marketing, Communication, and Community Development Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) William memberikan saran bagi masyarakat, sebelum menggunakan produk jasa keuangan, seperti fintech, hendaknya perlu mengecek legalitas entitas tersebut apakah terdaftar dan berizin OJK atau Bank Indonesia (BI). Apabila tidak terdaftar dan berizin OJK atau BI, sudah dipastikan fintech tersebut bodong.

"Pesan kami sama, pengguna dalam menilai perusahaan fintech atau perusahaan keuangan digital harus periksa di OJK atau BI, apakah terdaftar atau tidak," tutur William.

Oleh sebab itu, literasi menjadi landasan utama sebelum menggunakan suatu jasa atau produk keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dari penipuan entitas bodong.

"Aftech juga kerja sama dengan asosiasi lain seperti AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Ini upaya dari Aftech sebagai ekosistem agar kami punya pedoman perilaku kode etik, supaya masyarakat tidak dirugikan," jelas William.

Senada, VP of Marketing KoinWorks Frecy Ferry Daswaty menambahkan, masyarakat harus rajin mengecek tanda terdaftar dan berizin dari suatu entitas seperti fintech sebelum menggunakan produk atau jasanya, untuk menghindari penipuan.

"Pertama cek legalitasnya, kedua tentukan tujuan, apa mau investasi jangka panjang, menengah atau pendek, karena setiap orang beda-beda. Ketiga, cari tahu produk investasi yang ingin dicoba, misal reksa dana, risikonya apa, pahami risikonya," papar Frecy.

Keempat, diversifikasi produk sehingga risiko akan terbagi. Menurut dia, jangan berinvestasi hanya pada satu keranjang investasi. Untuk itu, perlu diversifikasi produk berdasarkan risikonya.

"Kemudian misalnya investasi jangka panjang di emas, jangka pendek di instrumen lain. Sehingga risiko terbagi, kalau tiba-tiba market crash dan semua disimpan di saham kan turun nilainya," jelas dia.

Untuk KoinWorks sendiri, sudah ISO 270001 mengenai proteksi data pelanggan. Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh operasional sesuai dengan aturan OJK sehingga comply. Hal tersebut yang akan menjaga kepercayaan pengguna.

"Mengembangkan diri untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat, produk finansial apa yang dibutuhkan. Misinya untuk inklusi finansial, setiap orang punya akses yang sama.
Serta menjaga hubungan baik dengan setiap stakeholders yang terlibat," tutup Frecy.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN