Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Suasana pelayanan kantor cabang BPJS Kesehatan di Pancoran, Jakarta Selatan. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Suasana pelayanan kantor cabang BPJS Kesehatan di Pancoran, Jakarta Selatan. Foto ilustrasi: BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao

Minus Rp 5,68 Triliun, Aset DJS Kesehatan Belum Sehat

Senin, 10 Mei 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) membeberkan bahwa aset neto dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan belum bisa dikatakan sehat karena diketahui masih minus Rp 5,68 triliun. Hal itu menjadi salah satu poin hasil monitoring dan evaluasi (monev) jaminan sosial nasional (SJSN) yang digelar DJSN pada Rabu (5/5).

DJS Kesehatan merupakan dana amanat milik peserta jaminan sosial yang terdiri dari himpunan iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya. Aset DJS dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi (PME) Tono Rustiano menyampaikan, pihaknya menggunakan mekanisme Monev Online di dua provinsi tiap bulan dengan pendalaman ke lapangan jika dibutuhkan. Monev JKN yang telah dilakukan DJSN memperlihatkan tujuh temuan. Kondisi aset DJS Kesehatan disebutkan pada poin keenam.

"Jumlah kasus dan biaya pelayanan rawat inap di FKRTL mengalami penurunan signifikan, kecuali kasus-kasus persalinan, baik melalui vaginal maupun pembedahan. Aset neto DJS Kesehatan masih tercatat minus Rp 5,685 triliun sehingga situasi keuangan aset DJS Kesehatan belum dapat dianggap 'sehat'," kata Tono melalui keterangan tertulis, pekan lalu.

Pada poin ke tujuh, sambung dia, rasio likuiditas DJS Kesehatan mengalami perbaikan, namun, rasio ini masih berada di bawah standar aman, yakni 120% terhadap aset jangka pendek. Perlu kewaspadaan di masa depan jika akses peserta JKN ke layanan kesehatan mengalami rebound.

Hal itu sejalan seperti yang telah disampaikan manajemen BPJS Kesehatan ketika Public Expose Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa arus kas dari DJS Kesehatan di 2020 surplus Rp 18,74 triliun. Kondisi itu memungkinkan tidak lagi terjadi klaim gagal bayar sejak Juli 2020.

"Bahwa akhir 2020 laporan unaudited yang ada BPJS Kesehatan surplus arus kas DJS sebesar Rp 18,74 triliun. Ini tentu karena pemerintah selalu berupaya memastikan kecukupan program JKN-KIS," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2014-2021 Fachmi Idris secara virtual, Senin (8/2).

Dia memaparkan, setidaknya ada tiga dampak atas membaiknya kondisi dana jaminan sosial. Pertama, tidak terjadi klaim gagal bayar. Kedua, arus kas surplus Rp 18,73 triliun. Ketiga, aset bersih mendekati tingkat kesehatan keuangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) yaitu minimal mencukupi 1,5 bulan estimasi pembayaran klaim.

Lebih lanjut, hasil Monev lainnya fokus memaparkan kondisi jangkauan kepesertaan dan pelayanan dari Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Misalnya disebutkan bahwa BPJS Kesehatan menghadapi penurunan jumlah peserta aktif dibandingkan tahun 2019 dan penambahan iuran anggota keluarga lain peserta PPU masih belum ada perkembangan dari tahun sebelumnya. Serta kondisi pandemi Covid-19 menjadikan makin sulitnya peserta menambahkan iurannya.

Kemudian, hampir semua kabupaten/kota memiliki perwakilan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan telah meningkatkan transparansi data walaupun masih adanya perbedaan pendefinisian prinsip keterbukaan antara BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan.

Adapun aplikasi elektronik badan usaha (e-Dabu) masih mengalami kendala teknis dan memerlukan perbaikan dan pengembangan. Kenaikan iuran dan restrukturisasi anggaran Pemda mengakibatkan jumlah kepesertaan PBPU Kelas III mengalami penurunan di beberapa daerah. Penyelenggaraan JKN-KIS mengalami penurunan akses karena situasi pandemi Covid-19.

"Jumlah kasus dan biaya pelayanan rawat jalan di FKRTL secara umum mengalami penurunan, kecuali pelayanan prosedur dialisis. Pelayanan digital dalam masa Covid-19 ini menjadi kebutuhan penting bagi pelayanan antrian maupun pengembangan layanan kesehatan digital yang sedang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan," demikian papar Tono.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiapan Kebijakan DJSN Iene Muliati mengatakan terdapat tiga isu strategis penyelenggaraan SJSN menyangkut implementasi JKN. Pertama, sebanyak 82,5% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN. Sebanyak 59,7% diantaranya merupakan peserta PBI, , diikuti oleh PPU sebesar 24,8%; lalu PBPU sebesar 13,7%; dan BP sebesar 1,8%.

"Kedua, sebaran peserta JKN tidak merata, yang didominasi oleh 5 Provinsi atau mencakup 56,7% peserta, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Dimana sebanyak 10,9% nya merupakan berstatus nonaktif," kata dia.

Dia menambahkan, diperlukan kebijakan untuk melakukan reformasi sistemik. Termasuk perbaikan data, optimalisasi penggunaan TI, Integrasi data dan sistem serta perbaikan tata kelola.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN