Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perusahaan modal ventura. Foto ilustrasi; IST

Perusahaan modal ventura. Foto ilustrasi; IST

Modal Ventura Nantikan POJK Terbaru

Senin, 27 September 2021 | 04:29 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34, 35, 36, dan 37 Tahun 2015 yang mengatur perizinan usaha, penyelenggaraan, tata kelola, sampai pemeriksaaan langsung modal ventura memang sudah seharusnya diperbarui guna menyesuaikan dinamika terkini. Modal ventura berharap POJK terbaru bisa segera diterbitkan sehingga lebih akomodatif mendorong kinerja industri.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri R Sirait menyampaikan, OJK memang sedang menggodok aturan terbaru bagi PMV. Namun, inisiatif perubahan itu sebenarnya datang dari permintaan industri dengan melihat perkembangan dan dinamika yang ada.

"Kami dari Amvesindo ingin meluruskan dengan adanya perkembangan baru, ini ada banyak visi yang belum masuk ke OJK. Tapi saya melihat secara positif 2015 POJK 34, 35, 36, dan 37 itu adalah periode transisi. Nah selama 4-5 tahun ini kita bisa melihat perkembangan dari masing-masing industri. Peraturan bisa berubah, dengan adanya dinamika startup, PMV, dan juga investor, maka harus ada aturan yang lebih baik," kata Jefri kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, PMV dalam rangka melakukan penyertaan saham memakai dana dari investor. Sedangkan penyaluran pembiayaan usaha produktif dilakukan PMV menggunakan dana pinjaman, yang diantaranya di dapat dari bank. Dalam hal ini, regulasi yang dicanangkan OJK akan segera terbit diharapkan bisa turut mengakomodasi kebutuhan pendanaan atau dana

Dalam hal sumber pendanaan, mayoritas sumber pendanaan merupakan dari pinjaman sehingga PMV perlu menyesuaikan dengan aset yang berbentuk pinjaman/penyertaan, dengan tenor yang menyesuaikan sumber pendanaannya.

Oleh karena itu, Jefri berharap aturan yang terbaru nantinya turun mengakomodasi PMV dalam rangka mengumpulkan dana, diantaranya dengan skema dana ventura (venture fund) termasuk menyelaraskan kontrak investasi bersama (KIB) oleh modal ventura di selaraskan dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksa dana.

"Kita juga ingin mempermudah venture fund. Dana ventura itu juga harus disamakan perubahannya, sehingga pada investor yang ada di dalam dan luar negeri melihat jangan sampai double tax, maka kami minta KIK sama dengan KIB. Inilah proses-proses dengan adanya dinamika yang terjadi akan membuat kita bisa lebih baik. Dengan adanya maturity mengenai industri dan perkembangannya maka perlu diatur masing-masing," beber dia.

Selain itu, Jefri mengatakan, POJK juga diharapkan akomodatif terhadap modal ventura yang fokus menggarap sektor teknologi. Aturan main mengenai hal itu memang sudah ada tapi transisi sudah dirasakan bersama, sehingga aturan perlu ikut disempurnakan.

"Dengan perubahan dan dinamika dari industri dan perkembangan teknologi yang semakin kuat, bisa dilihat sekarang perusahaan besar adalah perusahaan teknologi, sehingga kita mau fokus terhadap investasi-investasi di sisi teknologi. Ini beda dengan investasi seperti di restoran, bukan tidak boleh, tentu caranya adalah membawa teknologi ke restoran atau ke UKM. Hal itu juga yang akan mendorong transformasi digital ke UKM," jelas dia.

Di sisi lain, pengaturan juga mesti jelas bagi PMV yang banyak menggarap pembiayaan usaha produktif. Karena fokus usahanya itu, maka PMV akan sulit memenuhi kewajiban yang diberikan OJK.

"Sektor pembiayaan mikro di PMV ini menjadi membingungkan, tidak mungkin dia memenuhi kewajiban penyertaan saham sebesar 15% dari portofolio pembiayaan/penyertaan. Pembiayaan mikro itu kan paling tidak dilakukan sebesar Rp 10-100 juta. Dari situ awal pembicaraan terkait pembiayaan mikro yang ada di PMV," ungkap dia.

Jefri menjelaskan, sebetulnya PMV di masa lalu hanya fokus menjalankan usaha penyertaan saham. Tapi pasca krisis 1998 banyak pihak yang ingin memberikan dukungan kepada sektor mikro untuk bangkit. Ketika itu, mulai menjamur PMV termasuk PMV Daerah yang mulai memberikan pembiayaan usaha produktif. Hal itu terus berlangsung setidaknya sampai 2015, ketika peralihan pengurus OJK.

Tapi dalam hal ini, pihaknya melihat periode yang sudah dilewati menjadi pelajaran penting dan mesti direspon segera dengan menyesuaikan perkembangan terkini.

"Kalau aturan untuk pembiayaan mikro, kami sudah sangat puas bahwa POJK bisa selesai pada tahun ini. Saya berharap mengenai POJK mengenai venture capital yang benar-benar berbasis di teknologi juga bisa diselesaikan. Agar mereka turut diatur dan bergabung. Kami ingin secepatnya, tapi kami sadar bahwa membuat aturan itu perlu banyak negosiasi untuk mencapai yang terbaik. Jangan sekedar membuat aturan tapi tidak melekat pada perkembangan," papar Jefri.

Dia menambahkan, industri modal ventura sejatinya taat pada aturan yang ada, tapi antisipasi lebih lanjut bisa dilakukan dengan meminta pembaruan peraturan.

Sebaliknya, regulasi juga harus adaptif untuk tetap mampu mendorong dunia usaha menangkap potensi dan tumbuh baik. Dengan begitu, peraturan yang dihadirkan bisa selaras dengan dinamika di pasar, berikut pengaturan bagi perusahaan pembiayaan mikro.

"Jadi yang disampaikan OJK terkait dengan pembiayaan mikro itu akan menjadi perusahaan pembiayaan. Lalu PMV yang masih melakukan pembiayaan dikasih pilihan, karena PMV akan meletakkan atau difokuskan pada equity participation. Perusahaan pembiayaan mikro itu akan ada sendiri, dan PMV itu akan ada sendiri," tandas Jefri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Sebelumnya, Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan IKNB OJK Yustianus Dapot menyampaikan, pihak regulator sudah melakukan diskusi dengan pelaku modal ventura bahwa PMV hanya akan menjalankan kegiatan usaha penyertaan saham dan konversi obligasi. OJK pun mewajibkan porsi 15% dari kegiatan usaha PMV adalah penyertaan saham.

"Kita menetapkan 15% itu adalah penyertaan saham, banyak PMV yang belum bisa memenuhi ini karena lebih banyak pada pembiayaan usaha produktif. Sehingga saat ini kita juga sedang merintis dalam bentuk POJK bahwa nantinya akan ada perusahaan pembiayaan mikro," kata Dapot.

Dia menerangkan, nantinya PMV yang tidak sanggup memenuhi ketentuan OJK untuk berkegiatan pada penyertaan saham dan obligasi konversi, serta fokus pada pembiayaan usaha produktif bisa beralih usaha menjadi perusahaan pembiayaan mikro. Kelompok usaha itu nantinya akan diawasi dibawah direktorat industri perusahaan pembiayaan OJK.

Dapot juga mengatakan, pembentukan kelompok usaha itu membuat masing-masing pelaku fokus pada jenis bisnis yang ditekuni. Dengan begitu, OJK pun tidak menutup akses pembiayaan pada segmen mikro. Sementara PMV sendiri nantinya bisa mengembangkan bisnis penyertaan saham dan obligasi konversi, terutama guna mendukung perusahaan rintisan (startup) di Indonesia.

"POJK 35/3015 tentang Penyelenggaran Usaha PMV ini sudah cukup lama, dengan adanya masukan oleh PMV untuk menyesuaikan perkembangan zaman maupun melihat perekonomian, mungkin kita bisa melakukan revisi atau penyempurnaan dari POJK ini," ucap dia. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN