Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kantor OJK/David Gita Rosa

Kantor OJK/David Gita Rosa

OJK Cabut Izin Usaha BPRS di Subang

Jumat, 5 Juni 2020 | 16:13 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten Subang. Pencabutan izin usaha dilakukan karena rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BPRS itu di bawah 4%.

Izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang dicabut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-65/D 03/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Kabupaten Subang.

"BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang sejak 15 Juli 2019 berstatus BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)-nya kurang dari 4% dan tingkat kesehatannya tergolong Tidak Sehat,” kata Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Triana Gunawan dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).

Menurut Triana, kondisi keuangan BPRS yang beralamat di Jl Otto Iskandardinata Nomor 115 C, Karanganyar, Kabupaten Subang, Jawa Barat, itu memburuk akibat penyaluran pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penetapan BPRS Gotong Royong menjadi BDPK, kata Triana Gunawan, dilakukan OJK sesuai POJK Nomor 32/POJK 03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS serta SEOJK Nomor 5/SEOJK03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 56/SEOJK03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

“Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus/pemegang saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang 12%, tidak terealisasi,” papar Triana Gunawan.

Dia menjelaskan, mempertimbangkan kondisi keuangan BPRS yang semakin buruk dan permasalahan internal BPRS yang tidak dapat diselesaikan pemegang saham pengendali, serta menunjuk Pasal 38 POJK, OJK mencabut izin usaha BPRS Gotong Royong setelah memperoleh pemberitahuan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan dicabutnya izin usaha BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang, menurut Triana Gunawan, selanjutnya LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

"OJK mengimbau nasabah BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPRS dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Triana.

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN