Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, saat pertemuan OJK yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Kamis (20/1/2022). Foto: tangkapan layar youtube

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, saat pertemuan OJK yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Kamis (20/1/2022). Foto: tangkapan layar youtube

OJK: Dispute Unit Link Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi  

Jumat, 21 Januari 2022 | 19:45 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penyelesaian dari perselisihan (dispute) pada produk unit link menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi jiwa. Dalam hal ini, OJK sebagai regulator mendorong penyelesaian melalui mediasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, perselisihan di sektor jasa keuangan sudah biasa terjadi. Selalu ada permasalahan kecil yang tidak bersifat material, baik dari sisi jumlah maupun kompleksitas. Hal itu juga yang sebenarnya terjadi pada perselisihan antara nasabah unit link dengan perusahaan asuransi penerbit polis. "Menurut saya (permasalahan unit link) itu ada, tapi kami manage dengan baik. Itu tanggung jawab lembaga keuangan itu sendiri. Secara jumlah dan nominal, kecil terhadap lembaga keuangan itu sendiri yang nasabahnya ada dispute," kata Wimboh saat konferensi pers usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2022, Kamis (20/1/2022).

Dia menuturkan, peran OJK untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah dengan memfasilitasi mediasi antara kedua pihak yang berkepentingan. Jika masalah tidak terselesaikan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) bisa menjadi pilihan. Apabila masih tidak menemui titik temu, pengadilan adalah pilihan terakhir.

Wimboh menekankan permasalahan yang santer tersiar pada unit link tersebut tidak mencerminkan kondisi di industri perasuransian, maupun di sektor jasa keuangan secara menyeluruh. "Ibaratnya kita punya sekian ribu pohon, salah satu pohon busuk ya ada, yang lain bagus. Kami juga tidak bisa klaim bahwa semuanya sempurna, tidak, pasti ada satu-dua (bermasalah), makanya kami manage," ujar dia.

Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi terhadap IKNB secara menyeluruh, termasuk industri perasuransian. Reformasi yang dilakukan di antaranya fokus untuk merapikan, memperbaiki, dan menyempurnakan pengawasan OJK pada industri tersebut. "Jadi sekarang ini sudah mulai diterapkan risk based audit, jadi pengawasan sudah berdasarkan mitigasi risiko. Kemudian, penilaian penggunaan tingkat kesehatan, tata kelola. Antisipasi saluran distribusi atau pemasaran secara digital juga sedang disiapkan," kata dia.
 


Tingkatkan Literasi

Riswinandi menyatakan, OJK memahami bahwa literasi di industri asuransi memang harus terus ditingkatkan, masyarakat harus sadar (aware) ketika membeli produk asuransi perlu betul-betul memahami isi polis. Karena menurut dia, setiap produk yang ditawarkan perusahaan asuransi sejatinya sudah dievaluasi menyeluruh dan dilakukan mitigasi risiko. "Jadi, nasabah harus betul-betul memahami apa yang dia beli, ditanyakan (isi produk) mendalam. Tetapi kadang-kadang, yang terjadi memang hubungan antara calon pemegang polis dan agen itu dekat, atau saling bantu, pada akhirnya ini bisa merugikan pemegang polis karena tidak memahami isi produk," ujar dia.

Namun demikian, Riswinandi mengakui ada celah yang harus diantisipasi karena bisa menimbulkan perselisihan di masa mendatang. Perusahaan asuransi harus benar-benar membina agen dengan baik, apalagi jika agen menjual produk asuransi secara digital. Perusahaan asuransi perlu meninjau dan memitigasi risiko lebih lanjut, baik dari aspek saluran distribusi, proses pemasaran, dan kemampuan infrastruktur TI. "Itu menjadi bagian dalam pengaturan yang sedang disiapkan, bahkan beberapa sudah diluncurkan. Jadi, kuncinya ada di kedua belah pihak, perusahaan asuransi harus jelas mengenai produk, pemasaran, agen, saluran distribusi. Kemudian, nasabah jangan karena kenal agen asuransinya, lalu percaya saja tanpa tahu isi produk. Masyarakat mesti hati-hati dan memahami produk dengan baik," jelas Riswinandi.

Adapun perselisihan produk unit link yang dimaksud merujuk pada tiga perusahaan asuransi besar yaitu AIA, AXA Mandiri, dan Prudential Indonesia. Permasalahan ini mencuat ke publik setelah dibahas bersama Komisi XI DPR RI. Bahkan, ketika itu beberapa anggota Komisi XI DPR menilai agar produk unit link untuk sementara perlu diberlakukan moratorium.

Perselisihan itu sempat mencapai titik terang, ketika pihak perusahaan asuransi berhasil menyampaikan opsi pengembalian dana kepada nasabah, tapi hanya 50%. Pada mediasi yang difasilitasi OJK pekan lalu, para nasabah yang menginginkan dananya dikembalikan penuh tentu menolak opsi tersebut. Permasalahan tidak selesai, perselisihan makin pelik. Para nasabah mengadu ke Ombudsman RI dan DPR. Kemudian berlanjut menyambangi kantor pusat masing-masing perusahaan asuransi untuk menuntut haknya. Hasilnya pun nihil.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai pendekatan nasabah secara kolektif malah mempersulit penyelesaian. Sebab, setiap nasabah menggenggam polis yang berbeda, dengan perkara yang seharusnya berbeda. Dengan demikian, pendekatan penyelesaian seharusnya dilakukan secara perorangan, tentu dengan mediasi yang difasilitasi oleh OJK. Dari penuturan korban unit link di tiga perusahaan, setidaknya ada 350 polis yang diharapkan dananya bisa dikembalikan penuh. Total nilai dari polis itu disebut sekitar Rp 15 miliar, relatif kecil jika dibandingkan premi unit link yang dicatatkan industri asuransi jiwa.

Data kuartal III-2021 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), premi dari produk unit link tumbuh 9,0% year on year (yoy) dari Rp 85,87 triliun menjadi sebesar Rp 93,31 triliun. Produk unit link masih mendominasi sebesar 62,5% dari total premi berdasarkan produk.

 

Editor : Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN