Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

OJK Kawal Pemulihan Bank Muamalat untuk Berkembang

Kamis, 16 September 2021 | 11:33 WIB
Nida Sahara ( nida.sahara@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh harapan yang tinggi terhadap pemulihan kondisi permodalan Bank Muamalat Indonesia untuk bisa berkembang. Ditandai dengan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"OJK akan ikut mengawal babak baru pengelolaan Bank Muamalat yang memiliki basis nasabah yang loyal dengan kondisi neraca dan keuangan yang semakin sehat, maka kesempatan untuk berkembang lebih luas termasuk melayani masyarakat memanfaatkan layanan dan produk keuangan syariah," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: IST

Daya tahan Bank Muamalat telah teruji sehingga ini menjadi keyakinan tersendiri bagi otoritas agar manajemen menjaga amanah ini dengan baik.

"OJK mendorong transformasi perbankan syariah di Indonesia menjadi digital syariah bank sehingga memiliki nilai tambah dalam persaingan terutama juga untuk investor mengembangkan keuangan syariah di Indonesia," sambung Wimboh.

Wimboh mengungkapkan, ke depan Bank Muamalat dapat menjadi role model bank syariah dalam memberikan layanan keuangan syariah dengan kualitas terbaik.

"Konsep bagi hasil yang lebih kompetitif serta didukung manajemen yang profesional dan integritas tinggi. Sehingga harapan OJK,  BMI akan menjadi lebih baik lagi," pungkas Wimboh.

Pada Rabu, 15 September 2021, PT PPA dengan dukungan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham melakukan pengelolaan aset berkualitas rendah milik PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Atas hal tersebut, PT PPA bersama Bank Muamalat dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA).

Bank Muamalat. Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM
Bank Muamalat. Foto: Majalah Investor/UTHAN A RACHIM

MRA ini mengatur dan mendokumentasikan keseluruhan tahapan maupun rangkaian transaksi dalam rangka pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat terkait penguatan permodalan Bank Muamalat. MRA juga mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan secara terpisah di kemudian hari, antara lain, penerbitan dan pembelian instrumen berbasis syariah (sukuk), dan perjanjian pengelolaan aset pembiayaan berkualitas rendah milik Bank Muamalat dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama tersebut merupakan amanah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang menginginkan Bank Muamalat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

"Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan percaya bahwa Bank Muamalat bisa bertransformasi menjadi bank yang dicita-citakan oleh umat, dan tentu kami sangat terbuka untuk terus menjadi bagian dari Bank Muamalat, misalnya untuk sharing expertise dan benchmarking. Bagaimana Bank Syariah Indonesia yang kita miliki dan Bank Muamalat dapat berjalan seiring," ujar Erick.

Erick berharap, kerja sama dalam ekosistem ekonomi syariah tersebut tidak berhenti sampai di sini. Pasalnya, masih ada target ke depan yang ingin dicapai.

"Kami juga punya mimpi yang sedang dijajaki dan siapa tahu berjodoh, bahwa kami sedang mencari kesempatan untuk berinvestasi dalam pembangunan rumah haji di Mekkah yang selama ini belum kami miliki. Selama ini, kita terus membuka pembicaraan dan mudah-mudahan kita, Kementerian BUMN dan BPKH bisa berjalan seiring, Insya Allah kerja sama ini berlanjut tidak hanya hari ini, tetapi di masa-masa yang akan datang," tandas Erick.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, tak terkecuali pada industri perbankan. Dengan ditandatanganinya MRA ini, Bank Muamalat optimistis dapat meningkatkan kinerja keuangannya.

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, sinergi antara Bank Muamalat, BPKH, dan PT PPA merupakan bagian dari upaya penguatan struktur permodalan Bank Muamalat dengan cara pengelolaan aset pembiayaan. Pihaknya berterima kasih atas dukungan seluruh pihak, termasuk OJK selaku regulator dan Kementerian BUMN.

"Insya Allah, Bank Muamalat ke depan dapat bertumbuh dengan model bisnis yang lebih baik lagi sebagai salah satu lokomotif industri perbankan syariah dan memajukan pelayanan ibadah haji di Indonesia," imbuh Permana.

Adapun, rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) gross Bank Muamalat per 30 Juni 2021 tercatat sebesar 4,93%, membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,70%. Sementara itu, NPF net sebesar 3,97%, membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,97%.

Direktur Utama PT PPA Yadi Jaya Ruchandi menyatakan apresiasinya atas dukungan Menteri BUMN selaku pemegang saham kepada PT PPA untuk dapat menjalankan perannya sebagai pengelola aset berkualitas rendah Bank Muamalat, sehingga bank syariah ini dapat berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Langkah ini sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan investasi PT PPA untuk menjadi National Asset Management Company (NAMCO)," ujarnya.

Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Bank Muamalat merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH A Iskandar Zulkarnain mengatakan, BPKH mendukung Bank Muamalat untuk mengoptimalkan pelayanan haji kepada masyarakat Indonesia.

"BPKH berkomitmen penuh untuk mendukung terlaksananya rangkaian transaksi ini melalui investasi strategis di Bank Muamalat dengan mengedepankan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas untuk menghasilkan nilai manfaat bagi jamaah haji," tandas Iskandar.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN