Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Foto: Investor Daily/David Gita Roza

OJK: Pembentukan Reasuransi Besar Tekan Defisit Transaksi Berjalan di Asuransi

Selasa, 29 September 2020 | 06:17 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pembentukan reasuransi dengan retensi besar akan menekan defisit transaksi berjalan di sektor asuransi. Sebab, masih rendahnya daya saing dan gap signifikan antara perusahaan asuransi komersial dengan reasuransi mempengaruhi penyerapan risiko menjadi tidak maksimal.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank (IKNB) sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi memaparkan, defisit transaksi berjalan pada 2019 di sektor asuransi mencapai Rp 9,2 triliun.

Nilai transaksi asuransi ke luar negeri mencapai Rp 11,2 triliun, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan inflow transaksi asuransi dari luar negeri ke dalam negeri yang hanya sebesar Rp 1,9 triliun.

"Defisit transaksi berjalan sebesar US$ 30 miliar (2019) itu memang tidak bisa lepas dari kontribusi asuransi karena memang melibatkan kesempatan, bukan hanya bagi asuransi di dalam negeri tapi asuransi di luar negeri serta kegiatan reasuransi," kata dia di suatu webinar, pekan lalu.

Riswinandi, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).
Riswinandi, .

Dia menerangkan, perusahaan asuransi perlu meningkatkan daya saing di regional ASEAN. Karena jika ditilik melalui penetrasi asuransi, Indonesia masih kurang dari 2%.

Posisi itu cukup rendah dibandingkan dengan penetrasi asuransi di negara-negara ASEAN, misalnya Thailand sudah sebesar 4,99%, Malaysia 4,72%, Vietnam sudah 2,24%.

Oleh karena itu, kata Riswinandi, perlunya dukungan permodalan bagi perusahaan reasuransi sebagai basis untuk menentukan penyerapan risiko asuransi di dalam negeri.

Saat ini OJK melihat masih terdapat gap yang cukup signifikan mengenai ukuran perusahaan reasuransi dengan prusahaan asuransi komersial, baik umum atau jiwa yang menjadi faktor penting minimnya retensi risiko di dalam negeri. Hal tersebut akan bermuara pada defisit transaksi berjalan di sektor industri asuransi.

"Untuk itu OJK mendorong konsolidasi antara pelaku industri asuransi dalam rangka membentuk perusahaan reasuransi domestik dengan dukungan kapasitas retensi yang lebih besar, untuk menyerap risiko asuransi domestik secara optimal dan mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor industri asuransi," ungkap dia.

Selanjutnya, sambung dia, untuk mengatasi defisit transaksi berjalan di sektor asuransi maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengawas asuransi sebelum beralih ke OJK, dan OJK saat ini telah mengimplementasikan Keputusan Direktur Lembaga Keuangan Nomor 5443 tahun 2004, yang kemudian dilanjutkan dengan POJK 14 tahun 2015.

Kedua peraturan itu pada intinya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas perusahaan reasuransi domestik terhadap perusahaan asuransi Indonesia.

Lebih lanjut, POJK 14/2015 bahkan mewajibkan perusahaan asuransi untuk memperoleh 100% dukungan reasuransi untuk risiko sederhana di dalam negeri. Risiko sederhana yang dimaksud seperti asuransi kendaraan bermotor, kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, asuransi suretyship, dan asuransi tanggung gugat.

Namun demikian, Riswinandi mengemukakan, upaya-upaya tersebut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perdagangan internasional, khususnya Indonesia dengan Amerika Serikat di akhir tahun lalu dan awal tahun ini, terkait review terhadap sistem tarif preferensial (generalized system of preference/GSP) yang dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

Dalam hal ini, OJK mesti menyesuaikan peraturan yang ada khususnya yang ada pada POJK 14/2015 dengan menerbitkan POJK 39/2020.

Menurut dia, pemangku kepentingan harus memberikan keleluasaan pada pelaku asuransi guna meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi. Tetapi memang penyebaran risiko reasuradur ke luar negeri secara bertahap dengan berlandaskan perjanjian perdagangan internasional dengan memperhatikan praktek manajemen risiko yang memadai.

"Kita juga sedang mengupayakan bahwa kerja sama ini harus adanya transaksi business to business (B2B) untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Indonesia bertumbuh. Ini menyangkut semuanya, termasuk asuransi sederhana. Memang ini menuntut kreativitas kedepan untuk lebih meningkatkan peran asuransi umum," papar dia.

Riswinandi menuturkan, salah satu substansi POJK 39/2020 adalah memberikan relaksasi kewajiban dukungan reasuransi dalam negeri secara bertahap sampai akhir 2020 untuk jenis risiko sederhana, dan sampai 2022 untuk jenis risiko yang non sederhana. Regulasi ditujukan secara bertahap.

Tetapi, ungkap dia, OJK juga menetapkan batasan yang mengatur relaksasi itu mengenai dukungan yang diperoleh dari reasuradur luar negeri yang berdomisili di negara mitra dan memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia.

"Oleh karena itu kedepan perusahaan asuransi umum dan reasuransi domestik perlu meningkatkan kemandirian dalam hal upaya daya saing untuk bisa berkompetisi di antara di reasuradur internasional," ucap dia.

Momentum Menambah Modal
Di sisi lain, Riswinandi menyatakan, saat ini menjadi momentum yang baik bagi perusahaan asuransi menambah modal.

"Kami melihat kondisi krisis yang terjadi saat ini juga merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat permodalan oleh para pelaku perusahaan asuransi khususnya melalui proses konsolidasi," ujar dia.

Karena dia menilai, permodalan bisa memainkan peran ideal untuk berbagai fungsi strategis. Bisa berupa dukungan bagi terhadap reasuransi, dukungan statistik atau data reviu, pengembangan desain reasuransi yang ideal, bahkan bisa menyediakan statistik untuk perusahaan asuransi  memperhitungkan penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), serta pengelolaan produk asuransi melalui knowledge sharing yang terintegrasi. Rentetan peran itu seyogianya bisa diiringi kompetensi sumber daya manusia yang relevan.

Riswinandi mengatakan, di tengah PSSB kembali karena peningkatan kasus harian Covid-19, perusahaan asuransi perlu melakukan transformasi dari proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurut dia, ini syarat krusial untuk membantu perusahaan asuransi menjangkau nasabah dan memberikan pelayanan optimal terhadap nasabah eksisting.

"Harus kita ketahui bersama, Covid-19 merupakan momentum mengakselerasi perubahan perilaku konsumen dalam memanfaatkan layanan digital," imbuh dia.

Meski begitu, kata dia, pemasaran dari platform digital memiliki risiko miss selling. Hal tersebut semestinya masuk dalam skenario perusahaan asuransi sebagai pemasar. Karena itu, perlu bagi perusahaan asuransi untuk mengantisipasi guna menekan risiko reputasi terhadap industri secara keseluruhan.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN